|
The candidacy of Jusuf Kalla, the former vice president and leader of Golkar Party, recently as one of presidential candidates of other party, the PKB (the National Awakening Party), potentially threatens the power of his own party (Detiknews, December 22, 2013). Various statements related to the issue of 'piracy' or violation of 'ethics' in politics is highlighted in mass media (Koran Sindo, January 30, 2014). On the other hand, the PKB shows its inconsistencies by proposing Rhoma Irama and Mahfud MD as the presidential candidates of the party. In latest issue, Muhaimin, the president of PKB, makes an interesting decision to acrobatically place Rusdi Kirana, the owner of Lion Airways, as the vice president of the party. |
|
Dalam kaca mata politik, monograf ini sebenarnya out of date tetapi penting. Partai Masjumi, dalam konteks kekinian, tidak perperan langsung dalam eskalasi perkembangan ilmu politik di Indonesia. Tetapi ketika kita memposisikanya sebagai bahan untuk ‘merekonstruksi’ dan mendudukkan kembali diskursus yang kurang pas (misleading) tentang Islam dan politik di Indonesia, hal ini menjadi penting. Sesunguhnya karya ini patut diapresiasi dan merupakan sebuah monograf yang apik dari Rémy Madinier diantara sekian banyak literatur yang membahas tentang Islam dan Politik di Indonesia. Lebih lanjut |
|
Kesetaraan gender (gender equity) adalah konsep yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam segala bidang pembangunan tanpa mempermasalahkan sifat-sifat biologis. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1 dinyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Lebih Lanjut |
|
Dalam wawancara untuk satu keperluan riset, seorang anggota DPR Provinsi mengeluh kepada saya. Menurutnya, saat ini ongkos untuk menjadi calon legislatif sangat mahal. Ini karena, selain membayar ongkos administrasi untuk partai politik, percetakan untuk baliho, stiker, dan kaos, ia harus membayar lembaga survei yang mendekati dirinya agar elektabilitasnya naik dalam pemilihan umum nanti. Belum lagi dengan pragmatisme yang terjadi di masyarakat. Setiap ada pemilihan Kepala Daerah ataupun Pemilihan Umum, logika uang masih menjadi mesin penggerak mengapa masyarakat mau memilih salah satu calon legislatif ataupun kepala daerah. Tanpa uang, tak ada suara yang bisa diberikan. Informan yang saya wawancarai ini adalah seorang petahana (incumbent), yang elektabilitasnya justru lebih baik, tapi ia masih memiliki kekhawatiran untuk tidak terpilih. Lebih Lanjut |
|
Agama memegang peranan penting dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Agama diyakini sebagai sikap dan pandangan umat manusia atau makhluk hidup terhadap Tuhan. Dalam agama terdapat ajaran, norma, dan interpretasi mengenai konsep ketuhanan dan ciptaanNya. Interpretasi itu juga melibatkan nalar manusia sebagai perantara antara teks dan konteks yang berkembang di masyarakat. Pertemuan antara teks sebagai landasan normatif umat beragama dan konteks sebagai realitas yang meliputi berbagai aspek, menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman. Lebih Lanjut |
|
Dalam pembahasan RUU Pemilu, Pemerintah dan DPR terkesan tidak peduli pada persoalan rangkap jabatan Presiden. Padahal, persoalan itu berpengaruh pada kualitas kerja Presiden. Setidaknya ada dua masalah yang menyangkut peran ganda presiden. Pertama, masalah kualitas kerja Presiden. Peran Presiden sekaligus Pimpinan Partai Politik mengakibatkan beban kerja dan tanggung jawabnya dua kali lebih berat. hal itu disebabkan, masing-masing peran menuntut pemenuhan yang berbeda. Akibatnya, fokus presiden menjadi terpecah sehingga tidak bisa maksimal menjalankan pemerintahan. |
|
Salah satu cara mengukur kinerja KPU adalah dengan melihat pada jumlah surat suara terpakai di hari pemungutan suara. Dengan kata lain, tingkat partisipasi pemilih menjadi indeks keberhasilan kerja KPU sebagai penyelenggara pemilu. Lebih lanjut |
|
Reformasi menjadi tonggak sejarah bagi pengukuhan kekuatan lembaga representasi rakyat dalam tatanan pemerintahan. Hancurnya rezim orde baru membawa pergeseran otoritas kekuasaan eksekutif kepada kekuasaan legislatif (Asshiddiqie, 2008). Hal ini dikukuhkan dengan amandemen UUD 1945, khususnya dalam sejumlah ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan fungsi lembaga kepresidenan. Peran DPR semakin menguat, tidak hanya dalam menjalankan fungsinya di bidang legislasi, tetapi juga meliputi fungsi anggaran dan juga fungsi pengawasan yang melekat secara institusional. Akibatnya, hampir seluruh eksekusi kegiatan pemerintahan yang menjadi tugas dan kewenangan presiden berada dibawah ‘pengampuan’. Artinya, pelaksanaan fungsi presiden dalam pemerintahan diharuskan berkonsultasi, meminta pertimbangan dan atau mendapat persetujuan dari DPR. Dalam khasanah keilmuwan, keadaaan ini bahkan di claim sebagai pemerintahan semi-parlementer atau sering disebut dengan istilah quasy presidensil (Asshiddiqie, 2008). Catatan sejarah yang selama ini meletakkan DPR sebagai legalisator kebijakan presiden mulai memasuki baris baru. Terminologi legislative-heavy pun menjadi populer dalam diskursus politik dan pemerintahan. Lebih lanjut |
|
Menjelang pesta demokrasi—khususnya pemilihan Presiden—yang kian dekat, mengingatkan kita akan nasib Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang belum juga menemukan titik terang untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sejak Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan diusulkan, sudah tiga kali Presiden berganti, Abdurrahman Wahid, Megawati, hingga Susilo Bambang Yudhoyono yang terpilih dua kali periode dalam Pemilihan Presiden. Namun, Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang mulanya muncul saat pemerintahan B.J. Habibie dengan nama RUU Kepresidenan ini masih bernasib sama—tarik-ulur. Urgensi Rancangan Undang-Undang Lembaga Kepresidenan yang muncul tiap kali mendekati pesta demokrasi dan seolah tenggelam setelahnya, mengisyaratkan betapa strategisnya materi muatannya apabila menjadi Undang-Undang. Lebih Lanjut |
|
P2P LIPI melakukan serangkaian FGD di Yogyakarta, Surabaya dan di Jakarta terkait studi mengenai fisibilitas pembentukan lembaga riset kepemiluan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara P2P LIPI dengan Australian Electoral Commission (AEC) Jakarta. Lebih Lanjut |
|
|
