Talking about International Criminal Court (ICC), second chance might not be enough for Indonesian government to ratify this treaty. 2013 passed without any breakthrough, whereas Indonesia National Action Plan for Human Rights (RANHAM) 2009-2014 has specifically prescribe that this treaty should have been ratified last year. This is the second delay after Indonesia called off the ratification in 2008 as its first.

be continued

Reformasi Sektor Keamanan Pasca Order Baru, Rabu 22 Januari 2014, Pkl. 10.00-13.00 WIB. Di Ruang 11.01, Gedung Widya Graha LIPI, Lt. 11. Jl. Jend. Gatot Subroto 10, Jakarta.

Pembicara: Letjen (Purn) Agus Widjojo, Riefqi Muna, dan Muhamad Haripin.

Moderator: Irine H. Gayatri

Download 

Beberapa orang ilmuwan terkemuka Indonesia seperti CPF Luhulima (83 tahun),  Thee Kian Wie (79) dan Taufik Abdullah (78) meski sudah pensiun, saban hari masih berkantor di LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Jalan Gatot Subroto Jakarta. Namun  sejak Februari 2014 gedung Widya Graha LIPI yang sudah berusia 30 tahun itu akan dikosongkan untuk  direnovasi. Sekitar 400 orang peneliti bidang politik, ekonomi, budaya, kependudukan da kewilayahan beserta staf administrasi akan diungsikan ke Bogor.

Lebih Lanjut 

PERISTIWA 15 Januari 1974, yang lebih dikenal sebagai peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari), merupakan tonggak sejarah yang penting pada pemerintahan Orde Baru. Di sisi lain juga merupakan momentum perubahan signifikan politik luar negeri Jepang terhadap Indonesia. Pada saat itu  tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, dan 775 orang ditahan. Sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dibakar, 144 bangunan rusak, serta 160 kilogram emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Namun, yang menarik adalah perbedaan persepsi dan kebijakan kedua negara dalam menyikapi kerusuhan besar itu.

Lebih Lanjut 

Polemik mengenai jadi atau tidak dihapuskannya pencatuman kolom agama dalam identitas KTP seseorang kini tengah ramai diperbincangkan dalam ruang publik. Permasalahan mengemuka manakala Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ada satu poin krusial dalam revisi UU ini yakni menyatakan, masyarakat tak lagi wajib mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP) apabila orang tersebut beragama di luar 6 agama yang diakui resmi pemerintah RI saat ini, yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sebelumnya Mahkamah Agung pada sidang panitera Septmber 2013 lalu telah mengeluarkan putusan perkara kasasi nomor 1570 K/Pid/2009  bahwa MA mengakui kepercayaan lokal dan aliran penghayat Ketuhanan yang selama ini sudah eksis di kalangan masyarakat. sebagai agama di luar 6 agama resmi sesuai UU Administrasi Kependudukan.

Lebih Lanjut 

Kiri atau komunisme telah lama dipersepsikan sebagai ancaman bagi kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah tentang hal itu dapat dilacak jauh hingga era kolonial Hindia Belanda. Kiri, dengan representasi individual (Sneevliet dan Tan Malaka) atau institusional (Sarekat Rakyat), begitu menggebu-gebu melancarkan kritik terhadap praktek eksploitasi dan penjajahan yang dilakukan Belanda. Para pemimpin gerakannya kemudian ditangkap, organisasinya dilarang, dan pemberontakannya ditumpas.

Lebih Lanjut 

Tulisan ini mencoba menghangatkan kembali wacana terbentuknya imajinasi nasionalisme secara singkat dan bagaimana hal itu membentuk kesadaran sebagian besar masyarakat sehingga menjadi orang Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Benedict Anderson (2000), dalam pembentukan nasionalisme, negara memiliki peran besar dalam mengelola masa lalu terkait dengan penyeleksian apa yang mesti diingat dan dilupakan dalam menumbuhkan rasa nasionalisme mereka. 

Lebih Lanjut 

“Komitmen politik dan keinginan untuk kembali ke tanah air menunjukkan adanya sikap nasionalisme jarak jauh yang tumbuh dikalangan kaum eksil Indonesia”.  

Lika-liku perjalanan hidup kaum eksil Indonesia di Belanda terutama pasca peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30SPKI) merupakan studi penting yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Konon, pasca G30S ribuan eksil tidak bisa kembali ke Indonesia dikarenakan paspor dan kewarganegaraan mereka yang dibekukan rezim Orde Baru. Ditengah konflik batin dan ketidakpastian hidup di negeri orang, eksil Indonesia masih tetap mempertahankan nasionalisme dengan memegang komitmen politik atas Indonesia. 

Lebih Lanjut 

Tepatnya Rabu, tanggal 20 November 2013, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengadakan acara Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 2013 hari kedua. Pada sesi sebelumnya, sudah dibahas empat hasil penelitian DIPA, dan kali ini membahas lima hasil penelitian yang merupakan kombinasi antara bidang politik internasional, politik nasional, dan politik lokal.

Lebih Lanjut 

Pada tanggal 19 November 2013, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengadakan Sosialisasi Hasil Penelitian DIPA 2013. Bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI, acara dibuka oleh Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Syamsuddin Haris. Dalam sosialisasi tersebut, terdapat empat hasil penelitian yang dipresentasikan pada hari pertama ini.

Lebih Lanjut