Mungkinkan Islah PPP?

Kategori: Berita Terkini

Pasca keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly untuk memperpanjang kepengurusan PPP hasil Muktamar Bandung selama enam bulan, M Romahurmuziy CS segera menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) partai pada 24-25 Februari lalu. Harapannya, Mukernas ini dapat mengurai jalan buntu yang dihadapi PPP untuk menyelesaikan konflik internal partai sejak 2014 silam. Mukernas bahkan telah memilih Emron Pangkapi sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP yang memiliki tugas utama mengadakan Muktamar Islah pada April 2016 mendatang. Namun  apakah mungkin islah PPP terjadi ketika kubu yang berseberangan justru tidak mengikuti mukernas itu? Mungkinkah pertikaian antar faksi internal PPP justru akan semakin berlarut setelah mukernas?

Konflik internal dan perpecahan yang dialami PPP kali ini bukan lah yang pertama. Akibat intervensi Pemerintahan Soeharto, PPP sempat mengalami beberapa kali perpecahan internal di masa Orde Baru. Soeharto dengan sistem autoritariannya kerap menunjuk elit-elit partai yang dekat dengannya tetapi belum tentu mendapatkan legitimasi kader partai untuk menjadi pimpinan PPP. Soeharto juga berpengaruh, secara langsung atau pun tidak, untuk menyingkirkan beberapa elit PPP yang kontraproduktif dengannya saat itu. Hal-hal ini lah yang kemudian memicu konflik internal PPP. Berakhirnya Orde Baru tidak lantas mengakhiri pertikaian internal PPP, konflik kembali menghantam partai pada 2002 dan 2005 lalu. Pada tahun 2002, Zainuddin M.Z. muncul memimpin faksi baru yang kemudian menimbulkan pembelahan partai, bahkan menghasilan partai baru bernama Partai Bintang Reformasi (PBR). Perpecahan berulang tiga tahun kemudian saat gerakan pembaharuan dan perubahan PPP lahir dan berseteru dengan Hamzah Haz, ketua partai saat itu. Meskipun menghadapi konflik berulang kali, namun PPP tetap mampu bertahan hingga hari ini. PPP bahkan bisa dikatakan sebagai partai terlama, dan salah satu partai terbesar di Indonesia. Kondisi ini seharusnya membawa optimisme bagi kader partai bahwa PPP hari ini dapat kembali pulih dari kemelut konflik internal.

Membaca Kemungkinan Islah PPP

Perseturuan antara kubu Romy, pimpinan partai versi Muktamar  Surabaya, dengan Djan Faridz, pimpinan partai versi Muktamar Jakarta, merupakan konflik terpanjang dalam sejarah PPP. Ini menandakan bahwa konflik internal yang dihadapi PPP dua tahun belakangan bukan lah persoalan biasa. Beberapa upaya telah dilakukan baik dengan atau tanpa intervensi pemerintah untuk menyelesaikan konflik PPP. Mahkamah Partai dan Tokoh Senior PPP telah lama menyerukan agar segera diadakan muktamar islah. Kedua kubu bahkan sudah bertemu dan menjajaki kemungkinan Islah dalam pertemuan di kediaman Djan Faridz. Namun demikian, hingga saat ini, bahkan setelah Mukernas Ancol, bibit perpecahan masih saja tertanam di dalam tubuh PPP. Titik islah menjadi sedemikian sulit untuk digapai oleh PPP. Mengapa sulit? Setidaknya terdapat tiga hal yang menjadikan islah begitu sukar ditempuh PPP.

Pertama, perpecahan partai bukan persoalan ideologis, tetapi soal personalisasi partai. Keributan internal antara faksi Romy dan faksi Djan Faridz memperdebatkan kepentingan kelompok atau individu elit yang bersifat jangka pendek. Mereka berseteru tentang preferensi elit terhadap siapa yang menjadi calon presiden dan ketua umum partai. Artinya, masalah konflik PPP ada karena elit-elit di dalamnya memperebutkan potongan kue kekuasaan partai. Pembelahan faksi PPP bukan dilandasi oleh hal-hal yang ideologis dan  menyangkut kepentingan partai secara lebih luas. Padahal, menurut Key (1966), ideologi lah yang seharusnya menjadi elemen penting untuk menentukan aktivitas elektoral partai dan kerja organisasi Partai. Ideologi ini pula yang akan menjadi elemen perekat partai politik. Tanpa ideologi sebagai dasar partai yang kuat, PPP seolah tak punya landasan berpijak sehingga mudah terombang-ambing dan akhirnya terjebak dalam pusaran konflik antar elit.

Kedua, kekosongan tokoh partai yang mampu memediasi konflik internal PPP. Dari pengalaman Golkar, Jusuf Kalla menjadi mediator yang efektif untuk meredam pertikaian konflik antara kelompok Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Beruntung bagi Golkar yang memiliki Jusuf Kalla karena Ia masih dinilai sebagai figur besar Golkar yang berpengaruh, netral dan memiliki kekuatan politik yang kuat pula, baik untuk internal Golkar maupun pemerintahan. Oleh karenanya, tidak mengherankan ketika Kalla mempertemukan Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pada awal Februari lalu akhirnya berhasil menyelesaikan konflik Golkar. Berbeda dengan Golkar, PPP tidak memiliki sosok seperti Jusuf Kalla yang dapat diterima kedua pihak yang berkonflik. Sebagian besar tokoh senior PPP telah memperlihatkan keberpihakannya kepada salah satu kubu yang berkonflik, sehingga sulit menemukan sosok yang netral. Sebut saja beberapa tokoh PPP seperti Hamzah Haz, Zarkasih Noor, dan Mukhtar Azis yang dinilai sebagian kader PPP telah berpihak kepada salah satu kubu partai. Sementara itu, Suryadharma Ali, sebagai Ketua Umum PPP yang diakui oleh Kemenkumham, tidak bisa bertindak banyak sebagai penengah karena sedang berada di dalam Rutan Guntur, Jakarta. Kehendak Suryadharma Ali yang meminta Majelis Islah PPP dibentuk paling lambat 27 Februari, bahkan diabaikan oleh kedua kubu yang bertkonflik.

Ketiga, mekanisme penyelesaian konflik partai yang samar dan lemah legitimasi. Dibandingkan dengan konflik PPP sebelumnya, situasi saat ini memberikan keuntungan karena UU Partai telah memberikan peluang bagi partai untuk menyelesaikan persoalan perpecahan secara internal melalui “mahkamah partai,” dan tidak hanya melalui prosedur formal hukum melalui pengadilan. Namun demikian, sebagai lembaga baru, mahkamah partai, masih belum memiliki skema penyelesaian konflik yang ajeg. Hal ini diperburuk dengan keberpihakan anggota-anggotanya terhadap kubu-kubu yang bertikai sehingga sulit menjadi netral dan objektif dalam menyelesaikan konflik. Akibatnya, hasil keputusan mahkamah pun tidak mendapatkan legitimasi kuat dari kader-kader partai, hingga cenderung diabaikan. Di sisi lain, proses hukum formal juga seringkali menghasilkan keputusan yang membingungkan dan menciptakan celah hukum sebagai sumber konflik baru. Djan Faridz, misalnya, menilai Mukernas Ancol ilegal karena kegiatan ini didasarkan pada SK Kemenkumham yang dinilai tak berkekuatan hukum dan bertentangan dengan keputusan Mahkamah Agung (MA). Bila penyelesaian konflik melalui proses internal partai dan hukum sudah bermasalah, bagaimana mungkin dua metode ini diharapkan mampu menyelesaikan masalah pembelahan partai. Mekanisme penyelesaian konflik yang ada nyatanya tidak efektif dan cenderung memperumit persoalan.

Harapan Islah Partai Ka’bah

Islah bisa jadi adalah langkah yang sulit untuk dipenuhi oleh PPP, namun bukan berarti tidak mungkin. Kondisi partai Ka’bah pasca-Mukernas Ancol sesungguhnya memperlihatkan titik terang bagi politik internal PPP yang sedang keruh. Titik terang samakin nyata setelah Suryadharma Ali, yang berkubu dengan Djan Faridz, menyatakan dukungannya kepada PPP untuk ber-islah dan meminta kedua faksi untuk berembug memikirkan jalan menuju islah. Beberapa tokoh PPP yang juga berada di dalam kubu Djan Faridz, termasuk Mansyur Kardi, mendatangi Mukernas Ancol yang didukung oleh kubu Romy. Ini memberikan harapan bahwa pembelahan faksi PPP semakin meluruh.

Harapan Islah dapat menjadi kenyataan bagi PPP apabila elit-elit partai yang bertikai mau menyingkirkan ego politik mereka dan berpikir secara lebih serius untuk masa depan PPP. Kedua kubu harus mau duduk di dalam satu forum untuk merumuskan secara bersama penyelesaian konflik partai dan merumuskan struktur kepengurusan baru yang mengakomodir kedua belah pihak secara adil. Ibarat pepatah mengatakan “membagi sama adil, memotong sama panjang,” maka PPP harus membuat kebijakan dan kepengurusan partai yang tidak berat sebelah dan imbang antar kubu. Elit partai harus mengedepankan persamaan untuk memajukan partai, dan bukan kepentingan masing-masing diri dan kubunya.

Islah menjadi agenda penting yang harus ditempuh PPP sebelum akhirnya pendukung PPP meninggalkannya dalam kontestasi pilkada dan pemilu beberapa tahun ke depan. Konstituen bisa saja lelah dengan kekisruhan PPP, lalu berpindah memilih partai lain yang dapat menjalankan kerja politik dan fungsi representasinya tanpa dibayang-bayangi oleh konflik antar kubu.  Karenanya, islah PPP bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Kita tunggu saja apakah islah PPP ini akan menjadi realita atau sekedar harapan kosong. (Aisah Putri Budiatri)

***

Daftar Pustaka

Key Jr., V. O., 1966, The Responsible Electorate, Rationality in Presidential Voting 1936-1960, Cambridge, MA: Harvard University Press.