Mengingatkan Partai Politik

Kategori: Berita Terkini

Menarik, apa yang disampaikan Franz Magnis Suseno. Menurutnya, seperti dilansir Kompas (19/8/2015), kini partai politik (parpol) malah menjadi beban bagi kehidupan demokrasi. Bagi Suseno, parpol seperti hanya terdiri atas orang-orang yang mencari kesempatan berpolitik, bahkan kadang untuk memperkaya diri. Dari demokrasi kita, unsur yang paling lemah justru parpol dan kalau itu tidak bisa diperbaiki, kita akan mengalami masalah dengan demokrasi kita. Pendapat Suseno ini menjadi peringatan serius, sekaligus cambuk bagi parpol. Parpol bukan menjadi bagian dari solusi bagi perbaikan bangsa, sebaliknya justru terlihat sebagai bagian dari persoalan.

Cambuk keras bagi parpol seperti itu bukan tanpa latar. Sejauh ini, parpol lebih dianggap sebagai institusi yang dihuni oleh segelintir politisi dengan ragam kepentingan diri dan kelompok. Kepentingan rakyat, yang setiap kali parpol dengungkan dalam berbagai kesempatan, kerap hanya berbekas pada pidato dan jargon. Parpol juga tidak jarang dipenuhi aneka konflik internal. Kinerja wakil-wakil parpol di parlemen, begitu juga di pemerintahan, sering menunjukkan performa yang jauh dari ideal. Yang memiriskan, politisi dari parpol sering tersangkut kasus korupsi. Pendeknya, parpol telah dinilai publik hampir tidak menjalankan fungsinya dengan baik.  

Penilaian buram seperti itu terkonfirmasi dari berbagai jajak pendapat yang dilakukan oleh berbagai lembaga. Survei yang dilakukan Kompas sejak 2009 sampai 2013, misalnya, tercatat ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol mencapai 70 persen lebih. Demikian pula citra negatif parpol di mata publik menunjukkan angka di atas 50 persen. Demikian halnya pada 2015, survei Poltracking yang dirilis pada Mei 2015 menunjukkan bahwa 63,5 persen responden menyatakan ketidakpuasannya pada kinerja parpol. Memburuknya parpol di mata publik tersebut terutama berkaitan dengan praktik korupsi dan kiprah kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif.

Citra yang buram seperti itu menjadi tantangan yang tidak terelakkan bagi parpol untuk memulihkan citranya mengingat posisi dan perannya sangat signifikan dalam sebuah sistem demokrasi. Demokrasi modern sendiri, kata Schattschneider, tidak dapat dibayangkan tanpa partai (White, 2006; 7). Kehadirannya yang niscaya tersebut mensyaratkan parpol menjalankan peran dan funginya dengan baik, agar demokrasi berjalan sesuai dengan relnya. Parpol bukan sekadar sebagai instrumen untuk mengantar orang-orang menempati posisi kuasa tertentu. Parpol juga harus membentangkan diri sebagai jembatan penghubung antara yang memerintah dan diperintah.

Pada ikhtiar itulah upaya untuk tiada henti mengingatkan parpol dalam kehidupan demokrasi di Indonesia menjadi krusial. Setidaknya ada beberapa sudut yang bisa menjadi daya dorong dari mana memulai titik pemulihan citra parpol. Pertama, merevitalisasi fungsi parpol. Fungsi-fungsi parpol di antaranya adalah melakukan komunikasi politik,  sosialisasi politik, maupun rekrutmen politik (Budiardjo, 2009; 405-409). Fungsi komunikasi politik diarahkan untuk menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Di negara demokratis, proses komunikasi yang dilakukan parpol mengalirkan arus informasi yang sifatnya dua arah: dari atas ke bawah dan sebaliknya dari bawah ke atas.

Di dalam proses komunikasi politik, parpol menjalankan artikulasi dan agregasi kepentingan dalam merumuskan kepentingan. Sementara fungsi sosialisasi diarahkan pada proses di mana seseorang mendapatkan pandangan maupun orientasinya akan nilai-nilai maupun norma-norma di masyarakat. Sedangkan rekrutmen politik merupakan cara parpol mendapatkan anggota baru dengan mengajaknya terutama orang yang memiliki kemampuan dalam politik dan kepemimpinan untuk berpartisipasi. Tujuannya, menjaga kontinuitas eksistensi parpol dan sekaligus menyeleksi calon kepemimpinan.

Fungsi-fungsi dasar tersebut sejauh ini cenderung terbaikan oleh parpol. Ketika parpol mencoba mengaktifkan fungsinya, lebih terlihat hanya pada momentum yang dianggap parpol mendesak, seperti menjelang gelaran pemilu maupun pilkada. Parpol akan kesulitan dalam mengartikulasikan dan mengagregasi kepentingan manakala kepentingan umum yang seharusnya mereka tempatkan pada posisi terhormat didistorsi oleh kepentingan kelompok maupun personal. Sama halnya, parpol sulit diharapkan menjadi jembatan penghubung pemerintah dan rakyat, karena parpol lebih sibuk mengurus persoalan diri sendiri. Apalagi ketika parpol sudah memperoleh kekuasaan, seolah ada upaya memutus hubungan mereka dengan konstituennya.

Sosialisasi politik menjadi upaya reduktif oleh parpol ketika parpol memaknainya terbatas pada langkah temporer dalam proses penanaman orientasi nilai-nilai parpol kepada warga. Padahal, melalui proses yang semestinya dilakukan dengan jangka panjang ini, parpol bisa memberikan sosialisasi sekaligus pendidikan politik kepada warga akan misalnya ideologi, jati diri, maupun nilai-nilai politik kepartaian. Sehingga parpol menempatkan warga bukan semata hanya sebagai pemberi suara. Demikian halnya ketika parpol melakukan rekrutmen politik yang menonjol masih dilakukan secara pragmatis. Proses regenerasi dan kaderisasi kemudian menjadi mampat. Di sini, proses yang berbasis meritokrasi menjadi salah satu yang bisa didorong dilakukan parpol.

Sudut kedua, persoalan korupsi kader parpol mengharuskan parpol tidak saja memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang terlibat, namun juga memikirkan bagaimana menutup celah yang rapat akan segala arus yang berpotensi memunculkan korupsi. Tidak hanya itu, selama ini parpol juga kerap menampakkan agenda politiknya dengan berkali-kali menyuarakan keinginan untuk merevisi undang-undang mengenai KPK yang dinilai publik sebagai bagian dari upaya melemahkan lembaga paling bisa dipercaya publik saat ini dalam pemberantasan korupsi. Suara-suara seperti ini yang ikut mempertebal persepsi publik bahwa parpol minim komitmennya akan upaya pemberantasan korupsi.

Penilaian bahwa parpol lebih mementingkan urusan sendiri dan kerap terjebak dalam konflik internal bisa menjadi sudut ketiga yang harus dibenahi parpol. Konflik internal parpol, memperlihatkan betapa parpol masih kesulitan untuk memberlakukan demokrasi internalnya. Konflik seperti itu bisa merugikan parpol, karena kegagalan dalam mengelola konflik bisa memunculkan perpecahan. Sebagian parpol yang mengalami hal itu terbukti cukup kesulitan memulihkan diri. Berbagai upaya konsolidasi dan membangun soliditas parpol terganjal oleh konflik internal yang tidak berkesudahan. Parpol yang mengalami kondisi seperti itu ujungnya berpeluang ditinggalkan pemilihnya. Karena sulit untuk diharapkan bisa memperjuangkan kepentingan yang lebih luas karena terjebak pada urusan rumah tangga parpol. (Ridho Imawan Hanafi - Peneiti di Pusat Penelitian Politik LIPI)