Dinamika Isu-isu HAM dan Gerakan ULMWP di Wamena

Kategori: Berita Terkini

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) dan Honai Center menyelenggarakan diskusi publik pada hari Jumat, 4 Maret 2016. Kegiatan bertema “Jokowi, Kenapa (TAK) Urus HAM Papua” bertempat di ruang Pleno Utama Lantai 3 Gedung KOMNAS HAM. Kegiatan ini menghadirkan  beberapa nara sumber antara lain Nur Kholis (Ketua Komnas HAM), Dr. Budi Hernawan (Peneliti ElSAM dan Abdurrahman Wahid Center UI), Markus Haluk (Anggota TIM Kerja ULMWP di Papua), dan Martinus Yaung (pengamat hukum Universitas Cenderawasih Jayapura (Uncen) ).

Dalam pidato pembukaannya, Ketua KOMNAS HAM Nur Kholis menyampaikan bahwa terdapat tiga daerah yang menjadi perhatian KOMNAS HAM yaitu Lampung,  Poso dan  Papua. Kholis menambahkan  Papua menjadi perhatian KOMNAS HAM karena sejak paska integrasi hingga sekarang masih banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang belum terselesaikan.  Harapanya,  pemerintahan Jokowi mampu menyelesaikan pelanggaran-pelangaran HAM di Papua.

Senada dengan Kholis, Martinus Yaung, dosen dan  pengamat hukum Universitas Cenderawasih Jayapura mengatakan bahwa  dua kasus utama pelanggaran HAM yang membutuhkan perhatian adalah kasus penembakan di Nabire dan kematian anak-anak balita di Kabupaten Nduga akibat penyakit pertusis dengan komplikasi pneumonia.  Hingga Jumat 11 Desember 2015, Martinus mengutip tempo.com menyebutkan  total korban balita meninggal mencapai 35 orang. Data ini terus mengalami peningkatan. Bahkan pada 1 Januari 2016 telah mencapai 56 korban.  

Terkait konflik dan permasalahan Papua, menurut pengamatan Martinus menunjukkan adanya upaya pemeliharaan konflik oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan di Papua. Hal ini terlihat dari sikap pemerintah yang kurang serius dalam menyelesaikan permasalahan HAM di Papua dan lamban dalam merespon kasus kematian balita di Nduga.

Markus Haluk, salah satu tokoh yang datang dalam pembukaan kantor United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) di Wamena Papua, menilai pemerintah terlihat kurang serius menyelesaikan persoalan di Papua, termasuk permasalahan kemiskinan, kesenjangan sosial, kasus  pelanggaran HAM di Paniai, sulitnya akses jurnalis asing, dan kematian anak-anak balita di Nduga Papua. Persoalan-persoalan di atas menurutnya tidak kunjung terselesaikan sehingga memicu kemunculan gerakan-gerakan untuk memperjuangan keadilan.

Bagi Markus Haluk keanggotaan Papua sebagai observer di MSG adalah suatu capaian. Markus Haluk dalam diskusi menepis semua isu terkait penetapannya sebagai tersangka dengan tuduhan kasus pembukaan kantor ULMWP di Wamena Papua, apalagi belum ada surat pemanggilan dari pihak keamanan terkait pembukaan kantor ULMWP di Wamena.

Dr. Budi Hernawan, peneliti ElSAM dan Abdurrahman Wahid Center di Universitas Indonesia (UI) melihat bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat adalah kasus kriminalisasi terhadap lima orang di Sorong. Selain itu Budi melihat akutnya persoalan terkait dengan pengalihan lahan masyarakat di Sorong dengan berkembangnya bisnis. Menyinggung tentang keberadaan Freeport di Papua, Budi menganggap perlu ada skenario penutupan tambang.

 

Kasus HAM, Keberadaan ULMWP Dan Sikap Pemerintah

Dalam keterangan persnya, KOMNAS HAM  mengingatkan (kembali) agar Presiden Jokowi memprioritaskan penyelesaian kasus-kasus HAM Papua. KOMNAS HAM menambahkan bahwa dalam satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, telah terjadi berbagai peristiwa pelanggaran HAM, penangkapan, penganiayaan, penyiksaan dan pembunuhan terhadap kurang lebih 700 orang Papua.

Dari berbagai peristiwa tersebut KOMNAS HAM menganggap kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua masuk dalam kategori kasus pelanggaran HAM berat seperti dalam kasus pelanggaran HAM di Wamena maupun Wasior. Dalam catatan KOMNAS HAM beberapa kasus-kasus lainnya adalah anak-anak yang meninggal secara misterius di Kabupaten Nduga, kematian empat siswa dan 17 anak pada Desember 2014, penembakan di Kabupaten Yahukimo, penembakan di Kabupaten Dogiyai, penembakan di Kabupaten Tolikara, dan penembakan di Kabupaten Timika. Maraknya kasus-kasus ini mendapat perhatian publik baik nasional maupun internasional.  

Natalius Pigai yang menjabat Komisaris Sub komisi Pemantauan dan Penyelidikan KOMNAS HAM  berpendapat bahwa kunjungan Presiden Jokowi sebanyak tiga kali ke Papua hanya sebatas mengurusi pembangunan namun dianggap mengabaikan kebutuhan mendasar masyarakat Papua akan tegaknya hak asasi manusia.

Pernyataan Pigai senada dengan pernyataan Tantowi Yahya bahwa pemerintah Jsaat ini mengartikan permasalahan Papua sebatas pada kemiskinan dan ketertinggalan. Tantowi Yahya menambahkan bahwa telah terjadi pergeseran landasan perjuangan masyarakat Papua dari masalah kemiskinan menjadi pendekatan HAM. Pergeseran landasan perjuangan ini  dilakukan oleh diaspora Papua sebagai strategi menaikkan nilai tawar di dalam maupun di luar negeri. Keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah HAM di Papua mestinya menjadi prioritas dan secepatnya terealisasikan untuk meredam isu Papua yang akhir-akhir  ini ramai di kawasan Pasifik Selatan.

Sayangnya, pemerintah dan Komisi I DPR RI justru memiliki pandangan yang berbeda dalam melihat permasalahan di Papua. Situasi inilah yang menurut penulis  kemudian dimanfaatkan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dalam perjuangan mewujudkan kemerdekaan Papua.

 

Fakta Politik  dan Solusi

Salah satu keberhasilan yang dicapai ULMWP adalah keanggotaannya sebagai observer dalam Melanesia Spearhead Group (MSG). ULMWP merupakan representitatif dari diaspora Papua di luar negeri yang menjadikan isu HAM sebagai landasan perjuangannya, selain itu merupakan  penggabungan dari tiga organisasi yaitu  West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB), dan Parlemen Nasional West Papua (PNWP).

Pengabungan ketiga organisasi tersebut dapat dibaca sebagai menguatnya landasan perjuangan untuk merdeka. Selain itu dapat juga dilihat sebagai ‘ancaman’ bagi NKRI.  Hal ini dapat dipahami jika melihat pada beberapa realitas, di satu sisi meluasnya persepsi bahwa Papua semakin jauh dari keadilan, dan masih maraknya ketertinggalan, dan keterbelakangan.  

Di sisi lain terdapat ketidakharmonisan dalam hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah Papua, selain antara kelembagaan dan DPR RI, akibat rasa saling tidak percaya dan perbedaan cara pandang. Hal-hal ini lah yang semakin ‘mempersulit’ penyelesaian masalah Papua. Jika terus berlangsung, akan memberi ruang bagi ULMWP untuk mendapat banyak dukungan dan kepercayaan dari masyarakat  Papua.

Berbagai paparan di atas menggambarkan dinamika politik Papua yang tidak lepas  dari pengaruh pihak luar termasuk pemerintah pusat.  Dalam konteks ini maka keberadaan ULMWP seharusnya jangan dianggap sebagai ancaman, apalagi jika pemerintah tidak menunda-nunda penyelesaian pelanggaran HAM dan berbagai permasalahan di Papua.

Selain itu, sangat perlu membangun sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar keduanya memiliki kesamaan berpikir untuk membangun Papua ke arah yang lebih baik. Pemerintah pusat semestinya tidak selalu menyalahkan pemerintah daerah, dan begitu pula sebaliknya. (Agus Elya Imbiri)