Masyarakat Cadasari Versus PT Tirta Fresindo Jaya: Sebuah Tinjauan Yuridis

Kategori: Berita Terkini

Beberapa waktu lalu, Tim peneliti Sumber Daya Alam (SDA) Pusat Penelitian Politik LIPI berkesempatan berkunjung ke Pandeglang, Banten, untuk menggali informasi secara lebih mendalam mengenai permasalahan yang menimpa masyarakat Desa Cadasari dengan PT. Tirta Fresindo Jaya. Awal mula permasalahan muncul ketika PT. Tirta Fresindo Jaya melakukan penimbunan tanah seluas 20 hektar di kawasan Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Pandeglang, Banten yang berakibat pada kekeringan lahan persawahan masyarakat sekitar.

Awalnya, PT. Tirta Fresindo Jaya mengajukan permohonan izin lokasi kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tanggal 6 Nopember 2013. Berdasarkan informasi dari BPPT, izin lokasi dapat diberikan jika pemohon telah memenuhi beberapa persyaratan, yaitu  mengisi formulir permohonan, foto kopi KTP, biodata dan akte perusahaan, proposal rencana kegiatan, surat persetujuan penanaman modal bagi PMDN/PMA; surat pernyataan kesanggupan melaksanakan ganti rugi tanah, nomor pokok wajib pajak (NPWP), tanda keanggotaan REI (bagi perusahaan perumahaan), aspek pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi dan penetapan lokasi, surat persetujuan pemilik tanah untuk dibebaskan oleh pengembang dan surat kesanggupan untuk melaksanakan pembangunan keseluruhan dalam jangka waktu 5 Tahun, terhitung sejak penerbitan surat izin lokasi pertama. Dari sekian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon, persyaratan aspek pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka izin lokasi dan penetapan lokasi menjadi penting untuk dipenuhi, karena ini menyangkut apakah lokasi tersebut bertentangan atau tidak dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang Nomor 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013, dikatakan bahwa lokasi site plan pembangunan pabrik minuman PT. Tirta Fresindo Jaya di Jalan Pandeglang Serang km 5 Kampung Keramat Musholla, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang, telah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Pasal 42 ayat 1 huruf a point 17 Kecamatan Cadasari dan memberikan persetujuan site plan kepada PT. Tirta Fresindo Jaya. SK Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang inilah yang dijadikan rujukan bagi Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang untuk mengeluarkan izin lokasi pembangunan industri minuman ringan PT. Tirta Fresindo Jaya dengan Nomor 503/Kep.02-BPPT/2014 pada tanggal 30 Januari 2014.  

Surat izin ini kemudian menjadi polemik karena masyarakat Cadasari Kabupaten Pandeglang dan masyarakat Baros Kabupaten Serang, Provinsi Banten mengeluarkan sikap untuk menolak rencana pendirian pabrik minuman ringan PT. Tirta Fresindo Jaya. Dasar yang dijadikan alasan adalah Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031 pasal 31 ayat 1 dan 2 yang memasukkan Kecamatan Cadasari dalam kawasan resapan air, pasal 35 ayat 4 yang memasukkan Kecamatan Cadasari dalam kawasan lindung geologi yang berada di sekitar mata air dan  pasal 39 ayat 6 yang mengkategorikan Kecamatan Cadasari sebagai kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

Ini menjadi menarik untuk dilihat lebih lanjut karena baik BPPT maupun Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan izin lokasi kepada PT. Tirta Fresindo Jaya untuk mendirikan industri minuman ringan dengan mendasarkan pada Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 2 Tahun 2011. Sementara masyarakat yang melakukan penolakan juga menggunakan dasar pada peraturan yang sama. Lantas dimanakah letak kesalahannya?

Jika dirunut dengan mendasarkan pada pemilik kewenangan untuk mengeluarkan izin lokasi ada pada BPPT, namun BPPT hanya akan mengeluarkan izin jika pemohon telah memenuhi persayaratan yang telah ditentukan. Dalam kasus PT. Tirta Fresindo Jaya memang Kepala Dinas Tata Ruang Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pandeglang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 600/548.b/SK-DTKP/XII/2013 tertanggal 9 Desember 2013 yang menyatakan bahwa lokasi site plan pembangunan pabrik minuman PT. Tirta Fresindo Jaya di Jalan Pandeglang Serang km 5 Kampung Keramat Musholla, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang telah sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang Pasal 42 ayat 1 huruf a point 17 Kecamatan Cadasari. Namun, dalam surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa lahan sawah yang digunakan pemohon harus diganti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan sesuai Perda Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2011 pasal 39 ayat 6 tentang kawasan peruntukan pertanian.

Klausul di atas jelas menunjukkan bahwa daerah tempat berdirinya pabrik adalah areal persawahan atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini dikuatkan dalam keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Pandeglang Nomor 503/Kep.02-BPPT/2014 pada tanggal 30 Januari 2014 poin 10 yang menyatakan bahwa atas sawah lahan produktif yang sekiranya akan digunakan atau dibebaskan, maka diwajibkan untuk segera mencetak lahan sawah baru sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu dalam poin 2 keputusan tersebut dikatakan bahwa pemegang izin wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebelum melakukan kegiatan dan berkoordinasi dengan Camat, Kepala Desa, Muspika dan Dinas Instansi Teknis terkait. Bahkan, dalam poin 15 disebutkan apabila pemegang izin tidak mentaati ketentuan tersebut di atas, maka izin lokasi ini dapat ditinjau dan dicabut kembali.

Keberadaan surat keputusan yang dikeluarkan BPPT sebenarnya membuka ruang perdebatan, karena Peraturan Daerah yang dijadikan acuan dengan jelas menunjukkan bahwa daerah yang rencananya akan dijadikan kegiatan produksi PT. Tirta Fresindo Jaya adalah kawasan resapan air, kawasan lindung geologi yang berada di sekitar mata air dan  kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Meskipun surat keputusan ini dilengkapi klausul yang seolah melindungi masyarakat petani di lokasi tempat pabrik akan didirikan. Namun, dalam kenyataannya tidak ada keberpihakan pemilik otoritas terkait kepada masyarakat, karena dalam kasus ini, izin dapat dicabut jika PT. Tirta Fresindo Jaya dianggap melanggarnya.

Tuntutan masyarakat terhadap keberadaan pendirian pabrik minuman ringan PT. Tirta Fresindo Jaya telah berdampak pada kekeringan lahan pertanian milik warga sekitar. Hal ini dikarenakan tanah resapan air dan sumber mata air yang awalnya mengaliri areal persawahan telah ditimbun dan PT. Tirta Fresindo Jaya belum mengganti areal tersebut sesuai klausul yang telah ditentukan. Sayangnya, di sini pemilik otoritas yang mengeluarkan izin tersebut justru membiarkan perusahaan itu tetap beroperasi meskipun syarat-syarat tersebut belum terpenuhi dan Bupati Pandeglang periode sebelumnya Drs. H. Erwan Kurtubi, MM telah menghentikan kegiatan investasi PT Tirta Fresindo Jaya yang berlokasi di Kampung Kramat Mushola, Desa Cadasari, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang melalui surat Nomor 0454/1669-BPPT/2014 tertanggal 21 Nopember 2016. (Septi Satriani)

Berikut gambar-gambar yang sempat diabadikan oleh tim peneliti sewaktu berkunjung ke Pandeglang, Banten :

septi asepti b

 

 

 

 

 

 

 

 

septi c

septi d