Demokratisasi Ekonomi Pertahanan: Cermin bagi Indonesia PDF Cetak E-mail
Ditulis oleh Muhamad Haripin   
Senin, 02 Juli 2012 08:48
Tulisan ini merupakan studi mengenai praktek pengelolaan ekonomi pertahanan dalam negara demokratis. Penekanan kepada istilah ‘negara demokratis’ perlu diberikan untuk membedakan diri dengan pengelolaan ekonomi pertahanan di ‘negara yang tidak demokratis.’ Bagaimanapun, penyebutan ‘demokratis’ ataupun ‘tidak demokratis’ pada dasarnya akan mengundang perdebatan tersendiri, terutama menyangkut indikator demokrasi di suatu negara. Tulisan ini tidak berpretensi untuk melibatkan diri dalam perdebatan tersebut. Poin pembahasan yang lebih ingin disuguhkan adalah pengelolaan ekonomi pertahanan di ‘negara demokratis’ mensyaratkan pemenuhan prinsip tertentu yang tidak selalu ada dalam ‘negara yang tidak demokratis.’ Pemenuhan prinsip tersebut, dalam perkembangannya, akan menentukan proses pengelolaan ekonomi pertahanan dalam berbagai sektor, terutama penentuan anggaran pertahanan, pengadaan atau modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), serta pembangunan industri pertahanan.
 
Tulisan ini berupaya menjelaskan tiga isu penting dalam pengelolaan ekonomi pertahanan dalam negara demokratis, yaitu: (1) anggaran pertahanan; (2) pengadaan maupun pengembangan alutsista; dan (3) industri pertahanan nasional. Penjelasan tiga hal tersebut diharapkan dapat menjadi cermin dan pelajaran bagi Indonesia yang kini sedang berbenah diri menata sektor keamanannya. 
 
Demokratisasi Ekonomi Pertahanan
‘Demokratisasi ekonomi pertahanan,’ pada dasarnya, merupakan bagian dari narasi besar Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform). RSK di Indonesia merupakan agenda advokasi dan wacana kalangan organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk merombak pengelolaan sektor keamanan Indonesia pasca-Orde Baru agar selaras dengan prinsip demokrasi.1 Saat Orde Baru masih berkuasa dan awal reformasi, upaya advokasi dan penyampaian aspirasi untuk menata institusi militer serta polisi, terutama mengevaluasi Dwifungsi ABRI, pada dasarnya pernah dilakukan namun tidak membuahkan hasil memuaskan karena sikap status quo dari pemerintah.2 Baru setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden, wacana perombakan sektor keamanan atau RSK menemukan momentum yang baik dan mendapat dukungan dari publik, serta pemangku kepentingan di lembaga eksekutip maupun legislatif.
 
RSK, seperti ditulis oleh Ikrar Nusa Bhakti, merupakan konsep tentang reformasi di sektor keamanan yang bersifat holistik, mulai dari aktor, disiplin, dan aktivitas; bergerak di dalam prinsip dan norma demokratis; serta bertujuan akhir untuk membentuk sistem keamanan nasional yang integratif, demokratis dan humanis.3 Berdasarkan pengertian tersebut, RSK di Indonesia –sebagaimana pula terjadi di negara lain- merupakan proses untuk menginjeksi prinsip akuntabilitas serta transparansi dalam segenap aspek pengelolaan sektor keamanan yang meliputi –meski tidak terbatas kepada- institusi militer, kepolisian, dan intelijen.
 
Implementasi RSK di Indonesia sejak tahun 1999 berlangsung pasang-surut, dan mengikuti dinamika kepentingan rezim politik yang berkuasa serta relasi sipil-militer.4 Pada era B.J. Habibie (1998-1999) dan Abdurrahman Wahid (1999-2001), RSK berjalan relatif sukses karena berbagai prestasi yang berhasil dicapai, misalnya tercermin dalam pengesahan regulasi sektor keamanan yang lebih berkarakter demokratis karena ada kerjasama konstruktif antara kalangan militer serta sipil, sebagaimana tampak dalam isi UU Pertahanan Negara dan UU Polri (2002), serta UU TNI (2004). Berkebalikan dengan era Habibie dan Wahid, RSK pada era Megawati Soekarnoputri (2001-2004) dan Soesilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009) RSK mengalami kemandekan karena berbagai faktor, di antaranya muncul resistensi dari aktor keamanan serta sekuritisasi pelibatan aktor keamanan dalam pemberantasan terorisme.
 
Terlepas dari pasang-surut perkembangan praksis RSK di Indonesia, RSK merupakan konsep teoritis dan panduan yang berguna untuk dijadikan tolok ukur dalam pembuatan kebijakan sektor keamanan yang berkaitan dengan kepentingan publik serta, sekaligus, keamanan nasional. Konsiderasi demokrasi, dalam perkembangannya, mengandung konsekuensi logis bahwa urusan ekonomi pertahanan juga memerlukan persyaratan terpenuhinya prinsip akuntabilitas dan transparansi untuk menjaga Indonesia tetap berada pada rel politik yang berlaku sejak pertengahan tahun 1998. Oleh karena itu, ‘demokratisasi ekonomi pertahanan’ menjadi kata kunci dalam menyokong berbagai program maupun kebijakan negara tentang anggaran pertahanan, modernisasi alutsista, serta industri pertahanan.
 
Anggaran pertahanan
Penentuan besar anggaran pertahanan merupakan sebuah misteri atau, pada derajat tertentu, teka-teki dalam proses perumusan kebijakan. Studi Hubungan Internasional mencoba membuka tabir misteri tersebut melalui suatu kebijaksanaan klasik, yaitu strategi keamanan nasional –yang di dalamnya termasuk penentuan anggaran pertahanan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista)- ditentukan oleh ‘persepsi ancaman’ (threat perception) negara yang bersangkutan.
 
Kebijaksanaan klasik tersebut belum membuka seluruhnya tabir misteri. Persepsi merupakan penilaian subjektif (negara) dalam menentukan ‘kondisi yang mungkin akan terjadi.’ Penilaian tersebut mengasumsikan adanya suatu ‘kondisi masa depan’ yang dapat diprediksi, meski tidak selalu memiliki presisi tinggi. Persoalan muncul dalam derajat presisi tersebut, karena ketidakakuratan prediksi akan berakibat fatal dalam penentuan strategi keamanan nasional. Untuk meminimalisir risiko tersebut, sikap tipikal yang muncul pada negara-negara pada kondisi dewasa ini (abad XI) adalah skenario pesimisme bahwa di masa depan, ancaman akan berbentuk lebih berbahaya dan berintensitas lebih tinggi (terorisme, senjata biologis, dll) –sebagai salah satu tendensi paranoia peninggalan era Perang Dingin. Namun, sikap skeptisisme justru mengandung permasalahan filosofis: manusia tidak dapat memprediksi masa depan, lantas bagaimana manusia dapat memprediksi bahwa ancaman akan berlangsung lebih berbahaya serta berintensitas lebih tinggi di masa depan.5
 
Muara dari teka-teki tersebut adalah kalkulasi geopolitik di mana tiap negara menetapkan persepsi ancamannya masing-masing yang kemudian akan berusaha dikonfirmasi dengan cara melihat perilaku negara lain. Korea Utara, sebagai contoh, diperkirakan memiliki anggaran pertahanan besar yang menghabiskan hampir setengah dari total anggaran nasional,6 sebagai persiapan untuk menghadapi Amerika Serikat, Korea Selatan, serta Jepang. Indonesia memiliki kalkulasi geopolitik yang berbeda. Sebagaimana tertera dalam Buku Putih Pertahanan 2008, ancaman keamanan tradisional (militer) berupa agresi atau aneksasi terhadap Indonesia memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi.7 Pemerintah Indonesia lebih melihat ancaman keamanan non-tradisional, seperti terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, sebagai ancaman yang lebih nyata akan mengganggu kedaulatan Indonesia di masa depan. Jika dilihat dari kacamata keamanan nasional, ancaman agresi (seperti dipersepsikan oleh Korea Utara) maupun terorisme (Indonesia) bukan merupakan ancaman berspektrum (ada gradasi atau tingkatan ancaman yang berjenjang). Agresi maupun terorisme sama-sama merupakan ancaman bagi keamanan nasional. Namun jika dilihat dari sudut pandang probabilitas serta kalkulasi kerusakan, agresi serta terorisme merupakan dua ancaman yang berbeda.
 
Bagi Korea Utara, persepsi ancaman atas agresi tertanam dengan kuat sehingga pemerintah berani berinvestasi besar dalam pengembangan alutsista. Indonesia berada dalam kondisi berbeda. Terorisme tidak dipersepsikan sebagai ancaman yang layak menyedot seluruh sumber daya negara, dan tidak mencapai kegentingan maksimum. Oleh karena itu, anggaran pertahanan Indonesia pada era reformasi ini masih di bawah 1 persen dari PDB. Selain itu – seperti telah dikemukakan di awal, perbedaan karakter rezim politik memengaruhi preferensi pemerintah dalam menetapkan besar anggaran pertahanan. Di Korea Utara, seorang pemimpin partai memobilisasi kekuasaan pada dirinya sendiri, sehingga keputusan negara untuk mengalokasikan anggaran pertahanan dalam porsi besar merupakan refleksi dari keputusan individual yang tidak teruji melalui mekanisme demokratis, misalnya forum konsultasi dengan parlemen yang terpilih dalam pemilihan umum. Di Indonesia, ruang untuk menguji kebijakan pemerintah dalam urusan pertahanan tersedia dalam forum parlemen (Komisi I dan III DPR RI) serta media massa. Cabang kekuasaan legislatif melaksanakan fungsi pengawasan, serta publik pun melakukan kontrol.
 
Dalam konteks demokratisasi pasca-Orde Baru, sepanjang 10 tahun terakhir anggaran pertahanan Indonesia meningkat sebesar 300 persen. Pada tahun 2000, anggaran pertahanan berjumlah Rp 10,5 triliun,8 kemudian melonjak hingga Rp 47,5 triliun pada tahun 2011.Sejauh pengamatan penulis, tidak ada kritisisme yang mencuat terkait dengan peningkatan anggaran tersebut. Terdapat semacam konsensus bahwa kenaikan anggaran pertahanan merupakan kebutuhan yang perlu segera dipenuhi, karena (a) untuk mengiringi reformasi TNI menuju tentara yang modern serta profesional, serta (b) merespon dinamika geopolitik regional maupun internasional yang menuntut modernisasi alutsista Indonesia. Di Indonesia, perdebatan tentang guns vs. butter (debat dalam menetapkan prioritas penggunaan anggaran: senjata atau kebutuhan dasar masyarakat) relatif hanya terjadi pada ruang diskusi terbatas di kalangan perumus kebijakan, sedangkan publik sendiri lebih menyoroti penggunaan anggaran yang rawan dikorupsi oleh pemburu rente.
 
Kenaikan sebesar 300 persen, bagaimanapun, belum sepenuhnya memadai untuk membangun postur pertahanan Indonesia yang mumpuni. Terlebih lagi, porsi anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan postur pertahanan serta peningkatan kapabilitas alutsista adalah 33 persen, selebihnya digunakan untuk pos belanja rutin (gaji pegawai, dll).10 Dalam tataran perumusan kebijakan publik, terdapat dua pilihan sikap politik yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi ketimpangan alokasi anggaran tersebut. Pertama, mengurangi porsi anggaran pos belanja rutin, namun untuk kasus Indonesia pilihan ini terlampau berisiko. Terlepas dari kritisisme publik mengenai inefisiensi pos belanja rutin, termasuk praktek korupsi didalamnya, belanja rutin merupakan item anggaran krusial yang menggerakkan laju organisasi. Solusi bagi mismanajemen atau inefisiensi adalah memperkuat pengawasan internal maupun eksternal. Kedua, meningkatkan persentase anggaran pertahanan negara seiring dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Saat ini, anggaran pertahanan Indonesia adalah sekitar 1 persen dari PDB, namun hal yang penting bukanlah terletak pada persentase tersebut, melainkan pada besar PDB total itu sendiri. Pilihan kedua merupakan kebijakan yang lebih tepat bagi Indonesia. Kenaikan anggaran pertahanan diupayakan berjalan simultan dengan pertumbuhan ekonomi makro.
 
Alutsista dan industri pertahanan
Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai anggaran pertahanan, keterbatasan anggaran –atau lebih tepatnya, ketimpangan alokasi anggaran- merupakan konteks yang menaungi isu alutsista, terutama berkaitan dengan pengadaan dan modernisasi. Meskipun demikian, pemerintah, yakni kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata, serta parlemen dituntut untuk dapat merumuskan kebijakan alutsista yang efektif (tepat sasaran) dan efisien, dengan tanpa mengorbankan prinsip akuntabilitas serta transparansi. 
 
Pengadaan atau modernisasi alutsista secara umum dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu produksi dalam negeri, baik mandiri oleh industri strategis nasional maupun ada kerjasama dengan produsen alutsista asing (lisensi serta perjanjian offset), dan impor (membeli sepenuhnya dari produsen asing, baik itu dengan memasukkan konsiderasi transfer teknologi maupun tidak). Kecenderungan global dewasa ini menunjukkan bahwasanya dua strategi tersebut berjalan dalam pola relasi komplementer, di mana pemerintah untuk keperluan tertentu dapat menjalankan strategi produksi dalam negeri, namun dalam kesempatan lain serta keperluan alutsista dengan spesifikasi tertentu, pemerintah menerapkan strategi impor. Globalisasi, atau pembukaan pasar bebas, membuka kemungkinan bagi terjadinya lalu lintas barang dan jasa pada tingkat global. Pertimbangan ‘efisiensi’ dan ‘competitiveness’ memengaruhi kebijakan negara untuk tidak memaksakan diri membangun semua keperluan alutsistanya sendiri, terlebih lagi jika spesifikasi yang dibutuhkan angkatan bersenjata ternyata memerlukan pemanfaatan teknologi modern milik produsen asing. Bagaimanapun, sebagaimana telah dibahas oleh kalangan akademisi pertahanan di Indonesia,11 produksi mandiri merupakan pilihan atau cita-cita yang seyogyanya dipegang teguh oleh pemerintah. Alutsista merupakan bisnis yang berbeda dengan komoditas lain. Pengalaman Indonesia dengan embargo Amerika Serikat atas suku cadang alutsista Angkatan Udara memberikan pelajaran berharga bahwa globalisasi tidak serta-merta berkorelasi dengan peluruhan derajat dependensi antar negara. Namun, patut ditekankan pula bahwa dinamika geopolitik regional maupun internasional tidak akan menunggu Indonesia menjadi negara maju dan memiliki kapasitas teknologi tinggi. Indonesia yang mesti mengikuti dinamika tersebut dengan segala keterbatasan yang ada. Kondisi tersebut membuat para perumus kebijakan di Indonesia memahami bahwasanya kombinasi antara strategi produksi nasional dan impor memiliki efek yang konstruktif jika dipikirkan dan dijalankan dengan cerdas. Lagipula, strategi produksi nasional bukan berarti nir-masalah, begitupun dengan strategi impor. Kedua strategi tersebut memiliki nilai plus-minusnya masing-masing.
 
Republik Rakyat Cina dan India merupakan contoh negara yang mampu mengombinasikan dua strategis tersebut dengan baik.12 Pada satu sisi, Cina dan India menjalin kerjasama (joint venture) dengan berbagai perusahaan strategis di Eropa Barat maupun Timur, namun di sisi lain, Cina serta India pun di dalam negeri membangun industri strategis nasional yang berorientasi kepada produksi komoditas berteknologi dwi-fungsi (dual-use technologies), yaitu untuk kepentingan sipil-komersial sekaligus militer-pertahanan. Kelihaian pemerintah Cina serta India dalam memainkan dua strategi tersebut secara simultan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga pemerintah memiliki ruang leluasa untuk menetapkan besar anggaran pertahanan serta prioritas pengadaan alutsista, selain –tentu sajaprofil Cina dan India di kawasan sebagai the rising power.
 
Guna mengetahui untung-rugi strategi pengadaan alutsista dengan lebih jelas, berikut ini adalah tabel perbandingan strategi produksi nasional serta impor (Tabel I). Perbandingan ini, bagaimanapun, tidak seluruhnya mencerminkan plus-minus dua strategi pengadaan alutsista, namun lebih kepada deskripsi gambaran umum dari pengalaman berbagai negara.
 
Tabel I Perbandingan pengadaan alutsista (produksi nasional dan impor)13
 
 
 
Pengalaman Indonesia 
Telah sejak awal, Indonesia menjalankan strategi produksi dalam negeri dan impor dengan pola komplementer. Namun, pola tersebut bukan berarti pasokan alutsista dari dalam negeri maupun impor memiliki bobot yang sama, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Alutsista utama pada tiap angkatan (darat, laut, dan udara) didominasi oleh produk impor.
 
Pada era Orde Baru, pemerintah telah merancang skema pembangunan industri strategis nasional yang terintegrasi. Pemerintah pertama-tama mengoordinasikan pengembangan 10 Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS), yakni PT PINDAD (persenjataan), PT IPTN (pesawat terbang), PT PAL (kapal laut), PT INKA (kereta api), PT Dahana (bahan peledak), PT Krakatau Steel (baja), PT INTI (telekomunikasi), PT Barata Indonesia (peralatan berat), PT Boma Bisma Indra (peralatan industri), dan PT LEN (elektronik). Orientasi produksi yang dihasilkan adalah untuk keperluan bisnis komersial yang dalam jangka panjang akan dikembangkan untuk keperluan militer-pertahanan.14 Namun, momentum krisis moneter 1997-1998 membuat rencana pemerintah ini rontok di tengah jalan. Berbagai industri tersebut dinilai telah membebani anggaran negara dan masuk dalam daftar BUMN yang berhenti mendapat subsidi.
 
Pada awal era reformasi, berbagai BUMN tersebut berjalan terseok-seok. PT Dirgantara Indonesia (dulu PT IPTN) mengalami friksi internal di antara manajemen dengan pegawai . Kekisruhan tersebut menyebabkan operasi PT DI terhambat dan pesanan dari luar negeri pun terbelengkalai. Kondisi relatif lebih baik terjadi di PT PINDAD. Meski mengalami kesulitan finansial, PT PINDAD cukup berhasil mempertahankan laju operasional perusahaan dan, bahkan, memproduksi kendaraan pengangkut personil Anoa 6x6 (APC/armoured personnel carrier) yang kini digunakan oleh TNI Angkatan Darat.
 
Penataan-ulang industri pertahanan dan produksi alutsista nasional, dalam perkembangannya, mulai berkembang dan diperbincangkan dengan serius pada periode pemerintahan kedua Soesilo Bambang Yudhoyono dengan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro. Pada tahun 2010, presiden mengeluarkan Peraturan Presiden 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Komite ini memiliki tugas penting dalam merumuskan, mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan nasional di bidang industri pertahanan, serta mengoordinasikan kerjasama luar negeri.15 Selain itu, pemerintah telah merumuskan Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Strategis Pertahanan. RUU tersebut telah diserahkan kepada DPR dan kini sedang dibahas. Pembentukan KKIP dan RUU Industri Strategis Pertahanan dimaksudkan sebagai grand design pengelolaan industri pertahanan sekaligus menjamin produksi alutsista nasional.
 
Pada level teknis di kementerian, Menteri Pertahanan pada tahun 2011 mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan 34/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan TNI Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI. Permenhan ini merupakan upaya yang patut diapresiasi tinggi. Kemenhan berusaha menerapkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam proses pengadaan alutsista, dari sebelumnya yang bersifat tertutup-terbatas menjadi terbuka, meskipun pada kondisi tertentu proses pengadaan dapat bersifat rahasia dengan memberikan penjelasan atas status kerahasiaan (confidentiality) tersebut kepada parlemen sebagai representasi publik.
 
Penutup
Dalam negara demokratis, urusan sektor keamanan merupakan bagian dari domain publik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menjadi panduan penting bagi segenap pemangku kepentingan dari pihak negara, yaitu pemerintah (termasuk angkatan bersenjata) serta parlemen, untuk merancang sekaligus mengimplementasikan berbagai upaya untuk memperkuat sistem keamanan nasional.
 
Penguatan sistem keamanan nasional memerlukan sumber daya yang tidak sedikit. Negara perlu mengalokasikan anggaran pertahanan yang memadai guna pembangunan postur pertahanan negara melalui pengadaan atau modernisasi alutsista, dan penguatan industri pertahanan nasional. Bagaimanapun, mengalokasikan anggaran pertahanan yang memadai bukanlah perkara mudah. Selama sepuluh tahun terakhir anggaran pertahanan Indonesia naik sebesar 300 persen, namun agregat kebutuhan operasional angkatan bersenjata, terutama pengadaan maupun modernisasi alutsista, belum tercapai dengan optimal karena anggaran lebih banyak diserap untuk pos belanja rutin. Berdasarkan kondisi tersebut, proyek ekonomipolitik yang perlu dikerjakan pemerintah adalah memperbesar PDB yang diiringi dengan peningkatan inkremental anggaran pertahanan. Betapapun angkatan bersenjata memerlukan penambahan anggaran, hal tersebut seyogyanya tidak sampai mengorbankan alokasi anggaran untuk kesejahteraan masyarakat, misalnya sektor kesehatan dan pendidikan.
 
Untuk pengadaan alutsista, negara dapat menerapkan kombinasi di antara dua strategi, yaitu produksi dalam negeri –yang didalamnya termasuk joint venture- dan impor dengan persyaratan transfer teknologi dari negara penyuplai (importir). Indonesia dapat belajar dari Cina dan India yang dinilai banyak pihak sebagai the rising power yang mampu mengembangkan industri pertahanan nasional dengan memanfaatkan tren globalisasi dengan maksimal –di mana peredaran barang/jasa dan sirkulasi pengetahuan lintas negara merupakan suatu proses yang bisa terjadi dalam sekejap mata.***
 
DAFTAR PUSTAKA
Asy’ari, Rorie. “Anggaran Pertahanan 2011 Naik 10,72 Persen.” Media Indonesia, 30 Desember 2010, diunduh dari  http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/30/191881/17/1/Anggaran-Pertahanan- 2011-Naik-1072-Persen, pada tanggal 5 April 2011, pukul 14.00 WIB.
Bhakti, Ikrar Nusa. Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar. Jakarta: IDSPS&DCAF, 2009.
Departemen Pertahanan Republik Indonesia. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Jakarta: Dephan RI, 2008.
Emmerson, Donald K. “The problem and promise of focality in world affairs.” Strategic Review. Agustus 2011/Vol. 1 No. 1.
Haripin, Muhamad. Komunikasi Advokasi Organisasi Non-Pemerintah untuk Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia Pasca-Orde Baru. Bandung: Tesis Program Magister Studi Pertahanan ITB, 2010.
Haripin, Muhamad. “Mengelola Ekonomi Pertahanan Indonesia: Studi Awal Tentang Anggaran Pertahanan dan Alat Utama Sistem Persenjataan.” Makalah untuk Seminar Internal Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 26 April 2011, Jakarta.
Keliat, Makmur, Edy Prasetyono, dan Andi Widjajanto. Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pertahanan Indonesia. Jakarta: Propatria Institute, 2007.
Peraturan Presiden 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan.
Sampurno-Kuffal, F. Harry. Keruntuhan Industri Strategis Indonesia. Jakarta: Khazanah Bahari, 2011.
Till, Geoffrey, Emrys Chew dan Joshua Ho (ed.). Globalization and Defence in the Asia- Pasific. Arms across Asia. New York: Routledge, 2009.
Widjajanto, Andy. “Kemandirian Industri Pertahanan.” Kompas. 26 April 2012. 
 
Endnote:
1 Muhamad Haripin, Komunikasi Advokasi Organisasi Non-Pemerintah untuk Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia Pasca-Orde Baru (Bandung: Tesis Program Magister Studi Pertahanan ITB, 2010).
2 Tim peneliti dari Puslitbang Politik dan Kewilayahan - LIPI (sekarang menjadi Pusat Penelitian Politik - LIPI) pada tahun 1995 pernah ditugaskan oleh mantan Presiden Soeharto untuk membuat kajian tentang Dwifungsi ABRI. Tim peneliti melanjutkan riset secara mandiri yang kemudian menghasilkan empat seri buku, yaitu: “... Bila ABRI Menghendaki” (Juni 1998), “Bila ABRI Berbisnis” (September 1998), “Tentara Mendamba Mitra” (Oktober 1999), dan “Tentara yang Gelisah” (Oktober 1999, bekerjasama dengan Yayasan Insan Politika, The Asia Foundation, serta Penerbit Mizan).
3 Ikrar Nusa Bhakti, Reformasi Sektor Keamanan: Sebuah Pengantar (Jakarta: IDSPS&DCAF, 2009), hlm. 1.
4 Haripin, hlm. 123. 
5 Donald K. Emmerson, “The problem and promise of focality in world affairs,” Strategic Review, Agustus 2011/Vol. 1 No. 1, hlm. 163.
6 Pernyataan ini didasarkan pada berbagai spekulasi yang banyak diutarakan oleh para ahli maupun pemerhati keamanan Asia Pasifik. Spekulasi muncul karena pemerintah Korea Utara bersikap tertutup dalam dialog pertahanan di berbagai forum regional. Laporan media massa yang berhasil dibawa keluar dari Korea Utara menyebutkan bahwa pemerintah membangun instalasi persenjataan berbiaya tinggi, sedangkan masyarakat Korea Utara di beberapa wilayah mengalami kelaparan.
7 Baca Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008 (Jakarta: Dephan RI, 2008).
 8 Makmur Keliat, Edy Prasetyono, dan Andi Widjajanto, Pengelolaan dan Pengawasan Sumber Daya Pertahanan Indonesia (Jakarta: Propatria Institute, 2007), hlm. 8.
9 Rorie Asy’ari, “Anggaran Pertahanan 2011 Naik 10,72 Persen,” Media Indonesia, 30 Desember 2010, diunduh dari http://www.mediaindonesia.com/read/2010/12/30/191881/17/1/Anggaran-Pertahanan-2011-Naik-1072-
Persen, pada tanggal 5 April 2011, pukul 14.00 WIB.
10 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, hlm. 164.
 11 Contohnya seperti artikel yang ditulis Andy Widjajanto, “Kemandirian Industri Pertahanan,” Kompas, 26 April 2012, hlm. 7.
12 Baca artikel Arthur S. Ding, “Globalization and defence industry in East Asia: seeking self-sufficiency and teaming up for dual-use technology,” dan Vijay Sakhuja, “Globalization and the defence economy of South Asia: two views,” dalam Geoffrey Till, Emrys Chew dan Joshua Ho (ed.), Globalization and Defence in the Asia-Pasific. Arms across Asia (New York: Routledge, 2009).
13 Muhamad Haripin, “Mengelola Ekonomi Pertahanan Indonesia: Studi Awal Tentang Anggaran Pertahanan dan Alat Utama Sistem Persenjataan,” Makalah untuk Seminar Internal Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 26 April 2011, Jakarta. 
14 Baca F. Harry Sampurno-Kuffal, Keruntuhan Industri Strategis Indonesia (Jakarta: Khazanah Bahari, 2011).
15 Peraturan Presiden 42/2010 tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan, pasal 3.