Laporan Kegiatan “Asia Dialogue for Forced Migration”, Jakarta 5-7 Maret 2017.

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga

Pada tanggal 5-7 Maret 2017, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI dengan dukungan dari  Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, menjadi tuan rumah pelaksanaan Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM). ADFM ini merupakan kemitraan antara LIPI, Centre for Policy Development-Australia, Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP) Mahidol University-Thailand, dan Institute of Strategic and International Studies-Malaysia. Bertempat di Hotel Fairmont Senayan, pertemuan ADFM yang keempat ini dihadiri oleh 34 peserta dari 8 negara, di antaranya Afganistan, Australia, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Myanmar, New Zealand, dan Thailand.

ADFM merupakan forum regional untuk pengembangan kebijakan yang inklusif dan independen bagi isu forced migration. Peserta ADFM meliputi individu-individu dari kalangan pemerintah, organisasi non-pemerintah, institusi akademik dan kebijakan, dan organisasi-organisasi internasional dari dalam dan luar kawasan yang bertindak atas kapasitas pribadinya. Pertemuan tahun ini diadakan di tengah perkembangan regional dan global penting seputar isu forced migration, termasuk United Nations General Assembly (UNGA) High Level Meeting on Addressing Large Movements of Refugees and Migrants pada 19 September 2016 dan United States President Barack Obama’s Summit on the Global Refugee Crisis pada 20 September 2016. Selain itu, pertemuan kali ini terjadi di tengah disrupsi pada kebijakan migrasi di beberapa negara dan instabilitas yang terus berlanjut di wilayah Rakhine-Myanmar.

Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA merupakan satu-satunya perwakilan LIPI pada ADFM keempat ini. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI ini dalam paparannya yang berjudul “Trafficking in Persons in the Fishing Industry and Indonesian Government Response: Benjina Case”, mengemukakan bahwa kasus Benjina tahun 2015 mencerminkan kompleksitas persoalan perdagangan manusia yang erat kaitannya dengan penyelundupan manusia dan isu illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing. Kasus Benjina di Kepulauan Maluku bukan satu-satunya kasus perdagangan manusia dalam industri perikanan yang terjadi di perairan Indonesia. Namun, jumlah kasus perdagangan manusia di wilayah Timur Indonesia lebih banyak daripada di wilayah Tengah dan Barat Indonesia karena wilayah Timur merupakan wilayah laut dalam di mana jumlah dan spesies ikan lebih berlimpah. Persoalan ini menjadi kompleks karena kasus ini melibatkan PT “Pusaka Benjina Resources”, sebuah perusahaan asing yang terdaftar di British Virgin Island (BV) dan dimiliki oleh seorang pebisnis Thailand yang berbasis di Kepulauan Aru (wilayah Timur Maluku). Para nelayan yang bekerja di kapal merupakan korban dari aktivitas kriminal yang berasal dari Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (KLMV). Permasalahan semakin pelik bagi korban yang berasal dari KLMV karena umumnya mereka dibujuk untuk bekerja di Thailand yang selama ini dikenal sebagai tujuan utama bekerja bagi mereka. Sebagaimana yang ditemukan oleh tim investigasi dari Kepolisian Indonesia, korban yang berwarga negara Myanmar pada umumnya dibujuk untuk bekerja di Thailand. Dalam perjalanan menuju Thailand, mereka justru masuk ke dalam sindikat penyelundupan di mana setibanya di Thailand, mereka tidak dipekerjakan namun diberikan dokumen yang salah untuk digunakan bekerja di Indonesia. Dalam dokumen tersebut, penyelundup mengubah status kewarganegaraan mereka dari Myanmar menjadi Thailand, dan ditujukan ke Benjina. Oleh karena itu, di akhir paparannya Nuke merekomendasikan agar respon terhadap kasus semacam ini tidak hanya berpusat pada persoalan penegakan hukum dan legislasi di satu negara, tetapi juga aksi-aksi terkoordinasi lintas Asia Tenggara melalui mekanisme multilateral, secara khusus ASEAN Maritime Forum SEADEC Initiative, dan manajemen sumber daya perikanan regional yang telah ada untuk keberlanjutan jangka panjang.

Dalam dua hari sesi diskusi, ADFM membahas secara komprehensif tidak hanya perkembangan signifikan di berbagai negara, tetapi juga peluang regional untuk memajukan agenda anti-trafficking, termasuk kontribusi ADFM terhadap Bali Process. Selain itu, ada beberapa makalah yang membahas isu khusus terkait perdagangan manusia, di antaranya “Climate Change affected Bangladeshis: Mixed migration and vulnerability to trafficking”; “Business case: Addressing trafficking in persons in operations and supply chains”; dan “Global compacts on Migrants and Refugees”.

Ada beberapa poin rekomendasi yang dihasilkan oleh ADFM keempat ini. Pertama, ADFM mendukung Bali Process Co-chairs dan Bali Process Business Forum dengan menjadi “knowledge partner” dari Business Forum untuk membantu dan memberikan saran kepada anggota atau pihak swasta/perusahaan, terkait sumber daya dan kapasitas yang tersedia. Kedua, ADFM menawarkan dukungan kepada negara anggota ASEAN dan forum-forum yang relevan dengan membantu dan memberikan saran kepada Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC) untuk memperkuat mekanisme implementasi, kolaborasi lintas sektor, dan sharing of good practices. Ketiga, terkait kebijakan dan legislasi nasional, ADFM mendorong negara anggota ASEAN dan forum-forum yang relevan untuk melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian yang relevan (termasuk Kementerian Perikanan dan Kelautan), memfokuskan respon kebijakan pada upaya penanggulangan forced labour, perlindungan tenaga kerja yang rentan dan membantu mencegah pelanggaran HAM, serta mendorong penegakan hukum dalam kasus perdagangan dan eksploitasi buruh. (Lidya Christin Sinaga, ASEAN Research Group, Puslit Politik LIPI)