Media Briefing “Mendorong Pembangunan yang Bertanggungjawab di ASEAN”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga

Tanggal 8 Agustus 2017 ini ASEAN genap berusia 50 tahun. Di usianya yang sudah setengah abad ini, banyak aspek menarik yang bisa disorot dari perkembangan ASEAN, baik dari aspek politik-keamanan, ekonomi, sosial-budaya, maupun relasi ASEAN dengan mitra wicaranya, seperti Amerika Serikat, Cina, Jepang, dan lainnya. Tim ASEAN-LIPI pada tahun ini mencoba melihat secara komprehensif dengan mengangkatnya dalam media briefing bertajuk “Mendorong Pembangunan Bertanggungjawab di ASEAN”. Tidak hanya dari aspek ekonomi, tema ini juga menyorot dari aspek politik-keamanan dan ilmu pengetahuan-teknologi (iptek).

Media Briefing ini merupakan bagian dari penelitian yang tengah dilakukan oleh tim penulisan buku 50 Tahun ASEAN di bawah Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK)-LIPI. Dibuka oleh Deputi IPSK-LIPI, Dr. Tri Nuke Pudjistuti, media briefing ini menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Khanisa, MA, peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI; Dr. Trina Fizzanty, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Iptek (Pappiptek)-LIPI; dan Dr. Zamroni Salim, peneliti senior Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI, dengan moderator Lidya Christin Sinaga, MA dari Pusat Penelitian Politik LIPI.

Dalam paparannya, Khanisa menyebutkan bahwa ide pembangunan yang bertanggungjawab di ASEAN berangkat dari fakta bahwa hingga saat ini, pilar ekonomi seakan tumbuh secara terpisah dari pembangunan komunitas negara-negara ASEAN secara keseluruhan. Walaupun pembangunan ekonomi di ASEAN menunjukkan progress yang signifikan di mana pada tahun 2015 perkembangan ekonomi rata-rata ASEAN secara kolektif mencapai 5,2% dan menjadi kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia, warga negara ASEAN belum medapatkan kesempatan yang merata untuk berpartisipasi dan sekaligus memperoleh manfaat dari pembangunan.

Padahal, sebagaimana diungkapkan lebih lanjut oleh Zamroni Salim, proses integrasi ekonomi perlu dukungan dari segenap masyarakat ASEAN. Dukungan itu bisa menjadi akselerator keberhasilan dan distribusi manfaat yang diperoleh dari integrasi itu sendiri. Namun, upaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi secara menyeluruh di negara-negara ASEAN masih cukup sulit untuk bisa diwujudkan dengan baik mengingat masih relatif rendahnya tingkat pemahaman masyarakat ASEAN (khususnya penduduk Indonesia) dalam melihat dan memahami Masyarakat Ekonomi ASEAN, mengacu pada survei yang dilakukan oleh Tim ASEAN LIPI.

Sekain itu, ditambahkan oleh Trina Fizzanty, kemajuan Iptek di ASEAN secara umum belum memberikan kontribusi nyata terhadap daya saing negara-negara ASEAN. Mengutip indeks daya saing yang dikeluarkan World Economic Forum, daya saing negara-negara ASEAN sebagian besar ditopang oleh faktor non Iptek, seperti infrastruktur, keuangan dan pasar. Sementara faktor Iptek seperti kecanggihan teknologi, kapasitas inovasi dan kesiapan teknologi relatif belum bersaing di tingkat global, kecuali negara Singapura.

Dengan kondisi semacam ini, ada tiga hal yang diajukan oleh tim ASEAN-LIPI terkait pembangunan ekonomi yang bertanggungjawab. Pertama, melakukan penguatan deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) ASEAN dengan secara khusus menambahkan bagian mengenai tanggung jawab bisnis dalam penguatan masyarakat. Kedua, mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif melalui penyediaan akses yang merata terhadap sumber daya ekonomi, konektivitas, dan fair trade. Ketiga, mengimplementasikan secara lebih sistematis rencana penguatan dan peningkatan peran Iptek dan inovasi dalam pembangunan MEA yang telah tertuang dalam APASTI melalui peningkatan peran dalam rantai nilai global, partisipasi dalam aktivitas bernilai tambah tinggi dan berbasis pengetahuan (knowledge based activity), serta kapasitas inovasi sektor bisnis untuk mendukung daya saing. (Lidya Christin Sinaga)