Catatan Seminar Kelti Lokal “Demokrasi Lokal: Menyoal Kesenjangan Sosial di Daerah”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Dian Aulia

Pada hari Selasa 25 Oktober 2017 bertempat di Puri Denpasar Hotel lantai 2, Kelompok Penelitian (Kelti) Bidang Politik Lokal Pusat Penelitian Politik (P2 Politik) LIPI bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menyelenggarakan seminar yang bertemakan “Demokrasi Lokal: Menyoal Kesenjangan Sosial di Daerah”. Acara ini diawali dengan laporan kegiatan oleh Kepala P2 Politik LIPI, Dr. Firman Noor. Dalam laporannya, Firman Noor menyampaikan bahwa acara ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antar lembaga atau stakeholders, khususnya Kemendes PDDT dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dengan P2 Politik. Seminar ini sekaligus sebagai wahana mengenalkan riset yang telah dilakukan Kelti Politik Lokal P2 Politik.

Lebih lanjut, Firman Noor mengemukakan bahwa demokrasi merupakan jaminan adanya keadilan, namun pada pelaksanaannya masih ada problem. Hal ini ditunjukkan dengan masih adanya kesenjangan sosial di daerah. Firman Noor menambahkan bahwa proses demokrasi  di tingkat lokal kadang berbenturan dengan dinamika politik lokal.  Kondisi ini berpengaruh terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.  Seminar kerjasama P2 Politik dan Kemendes PDTT ini, diharapkan  mampu menghasilkan alternatif solusi yang komprehensif untuk mengatasi problem kesenjangan sosial tersebut.

Seminar Kelti Politik Lokal ini dibuka oleh Deputi Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK) LIPI, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti. Senada dengan yang disampaikan oleh Kepala P2 Politik, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti mengemukakan bahwa sebagai lembaga riset—khususnya LIPI—harus membangun jejaring agar hasil penelitian dapat digunakan oleh stakeholders. Deputi berharap  kerjasama ini tidak hanya untuk memperkenalkan hasil penelitian, tapi sekaligus mendiskusikan hasil riset sebagai masukan terkait solusi kesenjangan sosial yang terjadi di daerah. Sejatinya, penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga riset bukan hanya milik pribadi, melainkan milik semua orang untuk dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah bangsa.

Dalam pidato pembukaannya, Dr. Tri Nuke Pudjiastuti juga mengemukakan bahwa selama ini akademisi, pemerintah, masyarakat  seringkali memiliki perbedaan perspektif dalam melihat masalah. Semua pihak terkait penting untuk melihat aspek sosial dalam hal melaksanakan pembangunan baik di daerah maupun yang bersifat nasional. Komposisi sosial  di Indonesia masih didominasi di pulau Jawa sebesar 60 %. Selain dominasi komposisi penduduk, Jawa mampu menyediakan ketersediaan lapangan kerja, ketersediaan pangan maupun pendidikan. Hal inilah yang kemudian menimbulkan disparitas dengan  wilayah di luar Pulau Jawa. Kesenjangan ini kemudian diperparah dengan banyaknya peraturan di daerah yang bertentangan dengan peraturan diatasnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh P2 Politik menunjukan posisi negara dalam menghadapi persoalan kesenjangan seringkali berbeda dengan daerah dan menimbulkan conflict of interest yang merugikan masyarakat lokal. Pemerintah cenderung menjawab persoalan kesenjangan dengan pembangunan infrastruktur fisik dan mengabaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur sosial. Oleh karena itu, Kementerian Desa PDDT dan LIPI bekerjasama melakukan  kajian pengembangan wilayah dalam kerangka polhukam, pangan, air, dan sumber daya alam. Hal ini sesuai dengan refocusing yang telah dilakukan LIPI dalam setiap kajian risetnya.

Pada kesempatan selanjutnya, Anwar Sanusi Ph.D. selaku Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT memberikan Keynote speech. Anwar  menyampaikan bahwa meski saat ini ada penurunan koefisien gini (ratio gini), tapi kesenjangan sosial masih menjadi permasalahan yang serius. Bersamaan dengan itu, masalah kemiskinan dan urbanisasi juga masih banyak terjadi. Meskipun saat ini dana desa sudah dikucurkan, pada faktanya kemiskinan masih signifikan di desa. Sebanyak 60% desa di Indonesia masuk dalam kategori desa tertinggal. Disamping itu, desa menghadapi problematika soal rendahnya kualitas angkatan kerja sehingga mendorong terjadinya arus urbanisasi ke kota. Untuk mengatasi persoalan kesenjangan dan kemiskinan ini, pemerintah melakukan pendekatan yang berbasis pada asas utama yaitu rekognisi yang mengakui adanya pemerintah dan pemerintahan di desa. Pengakuan ini ditunjukkan melalui  program PNPM pedesaan yang locusnya di tingkat kecamatan. Di tingkat desa terdapat program kredit usaha simpan pinjam khusus bagi perempuan untuk mengatasi kesenjangan gender di tingkat desa. Selain itu, juga terdapat program prioritas pembangunan desa yang terdiri dari produk unggulan kawasan desa, seperti pembentukan BUMDes, pembangunan embung desa, dan raga desa yang telah berhasil di beberapa daerah.

Menurut Sekjen Kemendes PDTT, untuk menggerakan desa, maka desa harus mengoptimalkan potensinya, termasuk sebagai aktor yang mampu mengelola dana desa. Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara swakelola, padat karya, mengutamakan bahan lokal sehingga mampu menyerap tenaga kerja dari desa itu sendiri. Dalam pidato pembukaannya, Anwar Sanusi berpendapat bahwa  perbaikan infrastruktur adalah salah satu solusi untuk meningkatkan daya kompetitif suatu desa. Sanusi menambahkan bahwa dana desa mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Sanusi berharap  Kemendes PDTT bisa bekerja sama dengan LIPI untuk menghitung sejauh mana outcome dari dana desa ini mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu perlu formula bagaimana mengawal pengelolaan dana desa

Setelah penyampaian keynote speech, acara berlanjut ke sesi utama yakni diskusi yang dipandu oleh Dini Suryani, MA, peneliti pada P2 Politik LIPI. Pada kesempatan pertama, Nyimas Latifah Letty Aziz, S.E., M.Sc., M.Eng. yang merupakan koordinator tim Otonomi Daerah (Otda) pada P2 Politik LIPI membahas mengenai pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus) dan dana keistimewaan terhadap kesenjangan sosial di daerah Otsus dan Istimewa. Berdasarkan hasil temuan tim Otda, Letty mengemukakan bahwa landasan politik diberikannya dana otsus Aceh dan Papua adalah untuk meredam separatisme. Sementara pemberian dana keistimewaan untuk Yogyakarta lebih karena alasan historis dan kebudayaan. Meski secara ideal, dana Otsus dan keistimewaan bertujuan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat. Pada faktanya, pemberian dana Otsus  dan dana keistimewaan ke daerah yang setiap tahunnya terus meningkat, tidak berbanding lurus dengan rasio gini di daerah Otsus dan istimewa yang  cenderung stagnan dan meningkat. Hal tersebut patut dipertanyakan, mengingat tujuan awal diberikannya desentralisasi fiskal adalah untuk mengikis kesenjangan sosial di daerah otsus/istimewa.

Letty menambahkan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi efektivitas dana otsus dan dana keistimewaan yaitu faktor pengelolaan dan faktor pengawasan. Pertama, dilihat dari faktor pengelolaan tiadanya masterplan, orientasi program yang tidak berpihak kepada masyarakat dan adanya kepentingan elite politik lokal dan pusat berpengaruh pada tidak efektifnya dana otsus dan dana keistimewaan. Pada kasus Aceh, pengelolaan dana otsus dikuasai oleh mantan kombatan GAM dan digunakan untuk kegiatan yang tidak berdampak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Sementara, di Papua problem politik dan keamanan mempengaruhi dalam proses pengelolaan dana Otsus. Selain itu faktor geografis ikut berkontribusi pada proses pengelolaan dana ini. Sedangkan di Daerah Istimewa Yogyakarta pengelolaan dana istimewa hanya terpusat di tingkat provinsi, sehingga dampak dana istimewa tidak dirasakan oleh masyarakat pedesaan. Kedua, dilihat dari faktor pengawasan, lemahnya koordinasi antara  lembaga pusat  dan daerah membuat pengelolaan dana Otsus dan dana keistimewaan menjadi tidak efektif.  Keterbatasan kapasitas daerah, kepentingan politik elite pusat dan daerah, instrumen hukum, dan dinamika politik lokal terkait isu separatis di Aceh dan Papua menjadi faktor lain yang berpengaruh pada efektivitas pengawasan dana Otsus dan dana keistimewaan. Akibatnya, kucuran dana yang besar belum banyak mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan mengikis kesenjangan sosial di daerah otsus dan istimewa. Untuk itu perlu adanya perbaikan terkait dengan pola pengawasan dalam pengelolaan dana otsus dana keistimewaan agar dana tersebut mampu mengikis kesenjangan sosial di daerah.

Kesempatan kedua diberikan kepada Yogi Setya Permana, MA, mewakili tim Sumber Daya Alam (SDA) P2 Politik LIPI yang membahas mengenai politik peseteruan nelayan di Perairan Belawan Sumatera Utara. Menurut Yogi, topik ini dipilih karena nelayan tradisional merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan secara ekonomi dan politik. Belawan dipilih sebagai unit analisis karena Provinsi Sumatera Utara masuk dalam empat daerah yang memiliki nilai tukar nelayan terburuk di Indonesia. Selain itu, Belawan memiliki intensitas perseteruan yang tinggi. Dalam satu tahun terakhir banyak perseteruan yang terjadi dimana kapal trawl masuk ke wilayah perairan nelayan tradisional. Dalam perkembangan terakhir, perseteruan ini cenderung menurun karena kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, yang menindak tegas nelayan  asing yang melakukan praktek ilegal.

Lebih lanjut Yogi menerangkan bahwa politik perseteruan disebabkan  oleh lemahnya penegakan hukum, adanya  perebutan fishing ground dan praktik destructive fishing, stagnasi representasi, dan lemahnya ocean literacy.  Lemahnya penegakan hukum terjadi akibat adanya kolusi antara pengusaha trawl, pemerintah, dan aktor politik. Disamping itu, tingkat overfishing di Belawan sangat tinggi. Persoalan ini diperparah  dengan tidak adanya wakil nelayan tradisional di DPRD tingkat lokal yang kemudian menyebabkan nelayan tradisional tidak mempunyai suara untuk mengemukakan aspirasi dan mendorong pemerintah daerah membuat kebijakan yang pro nelayan tradisional. Oleh karena itu, tim SDA memberikan solusi soal penguatan penegakan hukum dan memitigasi destructive fishing dalam rangka memperkuat posisi nelayan tradisional.

Selanjutnya, Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, koordinator dari tim Gender P2 Politik LIPI membahas tentang perspektif gender untuk mengurai kesenjangan sosial dalam demokratisasi lokal. Dalam paparannya, Nia mencoba untuk memberikan pandangan secara global tentang kesenjangan sosial dari perspektif gender. Bahwa gender equality ada dalam SDG’S dan harus dilaksanakan di Indonesia sebagai bagian dari anggota PBB. Berdasarkan Indeks pemberdayaan gender Indonesia berada pada angka 68,15, dimana angka yang terendah ada di Papua Barat. Secara nasional ada peningkatan indeks pemberdayaan gender, tapi masih banyak provinsi yang masih rendah pemberdayaan gendernya. Peningkatan indeks pemberdayaan gender didominasi oleh perempuan yang bekerja pada bidang professional. Menurutnya, Pilkada langsung berdampak pada meningkatnya kepala daerah perempuan di Indonesia. Walau secara numerik masih belum signifikan, tapi dari cara pandang terhadap perempuan cenderung membaik. Sementara itu, IPM, ketimpangan pendapatan tidak mempunyai korelasi kuat terhadap jumlah perempuan kandidat kepala daerah. Namun demikian, penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dengan perspektif gender sebagai alternatif solusi. 

Pada kesempatan terakhir, Sugeng Bahagijo yang merupakan Direktur Eksekutif INFID menyampaikan topik terkait politik inklusif di kabupaten dan kota di Indonesia sebagai overview dari paparan ketiga narasumber sebelumnya. Menurutnya, riset kesenjangan saat ini lebih banyak dari perspektif ekonomi, padahal perlu dari perspektif lain seperti politik sebagaimana yang dipaparkan oleh ketiga narasumber sebelumnya. Selanjutnya, Sugeng Bahagijo mencoba memberikan ulasan terkait Bojonegoro yang bisa keluar dari daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal, bahkan Bojonegoro merupakan perwakilan indonesia dalam forum open government partnership. Menjadi pertanyaan bahwa apakah hal ini disebabkan karena faktor kepemimpinan daerah, atau keterlibatan masyarakat dalam dialog. Menurutnya, Indonesia memerlukan modal ilmiah sebagai problem solving atas kesenjangan sosial, maka perlu ada supporting pemerintah terhadap kegiatan riset sebagai modal ilmiah. Dan perlu memperkuat hubungan dengan pemerintah daerah setempat dalam mengatasi problem.

Sugeng Bahagijo menyampaikan bahwa Bank dunia menyebutkan penyebab ketimpangan adalah penumpukan kekayaan di satu pihak. Ini perlu diperiksa apakah ketimpangan ini terjadi di banyak kabupaten atau desa.Terutama yang sangat urgent adalah ketimpangan pasar kerja, hal ini berkaitan dengan pendidikan kita yang missmatch. Bahwa pendidikan kita banyak berfokus pada teoritis, padahal perlu adanya kesempatan untuk meningkatkan skill yang sesuai dengan dunia kerja, misalnya dengan cara magang. Senada dengan soal ketenagakerjaan di Indonesia yaitu masalah missmatch, dimana angkatan kerja tidak siap, sedangkan yang dibutuhkan indonesia adalah medium skill. Menurutnya, di Indonesia banyak menghasilkan high skill tapi tidak memiliki middle skill yang terampil. Selain itu, Winner Take All Politics diduga menjadi penyebab ketimpangan, dimana kebijakan lebih banyak memihak kepada elite politik, sementara itu tidak adanya jaminan sosial yang khusus bagi masyarakat bawah.(Dian Aulia)

Dokumentasi P2 Politik: