Press Release Luwu Utara Kaji Alat Ukur Mandiri Indeks Persepsi Korupsi Pertama di Indonesia

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Administrator

PRESS RELEASE KAJIAN IPK

  1. Guna meningkatkan integritas serta mengintensifkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi pada level pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Litbang Daerah (Balitbangda) melakukan kajian penyusunan alat ukur mandiri (Self Assessment) Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
  2. Alat ukur tersebut berupa instrument atau tools yang terdiri dari indikator-indikator persepsi yang diakomodasi dari berbagai standar pengukuran Indeks Persepsi Korupsi, baik yang berlaku secara nasional maupun internasional.
  3. Penyusunan alat ukur ini dimaksudkan sebagai deteksi dini atas berbagai kendala atau kebijakan dan perilaku yang mengarah kepada gejala tindak korupsi dalam lingkup pemerintah daerah berdasarkan persepsi masyarakat atau responden yang dipilih. Hasil dari pengukuran berupa skor indeks 0 sampai 100 ini nantinya akan menjadi rujukan pemda dalam melakukan pembenahan-pembenahan yang dianggap perlu dan strategis dalam mendukung upaya pemerintah meningkatkan integritas dan pencegahan tindak pidana korupsi di daerah. “Hal ini patut diapresiasi dan didukung mengingat sangat jarang ada pemerintah daerah pada level kabupaten yang memiliki inisiatif melakukan pengukuran mandiri terhadap gambaran perilaku atau praktek korupsi yang ada di lingkungannya,” ungkap salah satu unsur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir dalam Focus Group Discussion (FGD) Kajian Indeks Perspsi Korupsi di Jakarta belum lama ini. Kajian  ini diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bekerjasma dengan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI).
  4. FGD ini sendiri dilaksanakan dalam dua tahap, yakni di Jakarta dan di Luwu Utara sebagai bagian dari mekanisme kelitbangan yang dilalui guna menghasilkan output dan outcome kajian yang reliable dan akuntabel, baik dari segi ilmiah maupun hukum. “Pemerintah Kabupaten Luwu Utara memilih P2P LIPI sebagai pihak yang diajak kerjasama karena LIPI merupakan lembaga ilmiah independen yang menguasai metodologi dan sarat dengan norma-norma keilmuan  dalam mengkaji Indeks Persepsi Korupsi ini, “ ucap Kaban Litbang Kabupaten Luwu Utara, Ir.Bambang Irawan, M.Si. “Apalagi Indeks Persepsi Korupsi ini telah termuat dalam  dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 sebagai indicator kinerja daerah yang harus dicapai dalam periode tersebut, “ tambahnya.
  5. Senada dengan itu, Bupati Luwu Utara melalui Asisten Administrasi Umum, Drs.H.Muh Kasrum, M.Si, mengatakan, “Kajian IPK ini merupakan kegiatan prioritas pertama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara bersama LIPI sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani pada Agustus lalu untuk melakukan kerjasama kelitbangan yang lebih luas dan pertama kalinya dibangun dengan LIPI”.
  6. Lebih jauh dikatakannya, kajian ini sebagai upaya dan komitmen bersama antara eksekutif dan legislative daerah dalam mewujudkan salah satu misi RPJMD tahun 2016-2021 yakni Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dimana salah satu komponen pembentuknya  adalah capaian Indeks Persepsi Korupsi dengan skor di atas 50 pada tahun 2019. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Luwu Utara  amat menyadari dan membuka mata terhadap adanya deretan peristiwa pelanggaran hukum yang mendera institusi birokrasi di sejumlah daerah di Indonesia, Selaku pimpinan daerah, Bupati sangat berharap bahwa Kajian Indeks Persepsi Korupsi ini adalah satu di antara banyak upaya terbaik dalam lingkup pemda untuk mencegah terjadinya apa yang dinamakan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa ini.
  7. Menurutnya, kajian ini nantinya dapat menghasilkan instrument pengukuran yang memperkaya langkah pencegahan korupsi sesuai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan meminimalisir tindakan-tindakan yang mengarah kepada praktek korupsi. Diakui bahwa  sepanjang tahun 2017 ini, pelanggaran  hukum berupa korupsi pada insititusi pemda  sangat banyak mewarnai berita-berita di berbagai media,  bahkan menjadi kekuatiran tersendiri para pejabat  di seluruh daerah di Indonesia.

 

KEPALA BALITBANGDA,

                                                                                        

Ir. BAMBANG IRAWAN, M.Si