Seminar Intern “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di PKS dan PKB”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Sinaga

Hubungan antara representasi perempuan dan interpretasi Islam merupakan isu menarik di Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan populasi mayoritas muslim. Tema inilah yang diangkat oleh peneliti bidang perkembangan politik nasional, Luky Sandra Amalia, SIP, MDS dalam seminar intern bertajuk “Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan di PKS dan PKB” pada tanggal 13 Februari 2018.

Dalam makalah yang merupakan bagian dari thesis Luky di Murdoch University, Perth-Australia, ada dua pertanyaan penting yang coba dijawab. Pertama, bagaimanakah proses rekrutmen calon legislatif (caleg) di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat ini, khususnya dalam penentuan rangking dan pengaruhnya terhadap peluang keterpilihan calon perempuan. Kedua, apakah perspektif Islam terhadap kepemimpinan perempuan mempengaruhi proses rekrutmen di PKS dan PKB.

Terkait proses rekrutmen di PKS, Luky yang baru saja memperoleh gelar Master of Development Studies tahun 2017 menyebutkan bahwa kader partai dilarang mencalonkan diri sendiri sebagai caleg, kecuali dipilih oleh partai. Hal ini sejalan dengan sifatnya sebagai partai dakwah di mana politik merupakan bagian dari dakwah dan kader mereka yang bertugas sebagai anggota legislatif dianggap sebagai duta dakwah di parlemen. Aturan yang sama pun diterapkan untuk kader perempuan. Akibatnya, secara sistematis PKS sebagai partai berbasis Islam menghalangi keinginan personal perempuan untuk maju pada proses rekrutmen calon, bahkan sejak di tahap awal, termasuk tidak adanya mekanisme khusus untuk meningkatkan representasi perempuan dalam proses kandidasi di internal partai.

Sementara itu di PKB, kader diijinkan untuk mendaftarkan dirinya sendiri secara sukarela, termasuk kader perempuan. Namun demikian, PKB tidak memberikan dukungan khusus terhadap kandidat perempuan, melainkan dukungan yang diberikan oleh partai kepada semua calon potensial, termasuk perempuan yang terbukti dapat meningkatkan suara partai. Daerah pemilihan dan nomor urut menjadi keputusan final ketua partai. Sebagai partai berbasis massa Islam, PKB tidak memiliki persyaratan khusus terkait agama. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan pendiri serta pemimpin pertama PKB, Gus Dur, yang menerapkan pluralitas dalam keberagaman. Nilai ini terus dipertahankan hingga saat ini, meskipun di beberapa daerah pemilihan fatsun bahwa calon perempuan harus memperoleh ijin suami masih terus dipertahankan oleh pengurus partai.

Di akhir papaparannya, Luky menggarisbawahi bahwa baik PKS maupun PKB tidak memiliki perlakuan khusus untuk meningkatkan peluang perempuan memenangkan kursi di pemilu. Tujuan pemenangan pemilu pada akhirnya membuat kedua partai cenderung menominasikan kandidat yang dianggap memiliki pengalaman dan kapasitas, seperti petahana dan kader senior. (Lidya Sinaga)