Seminar Intern Mahasiswa Magang Dari FISIPOL UGM

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh M. Fakhry Ghafur

Pada Senin, 30 Januari 2018, Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI menyelenggarakan seminar intern dengan menghadirkan dua mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM. Keduanya baru saja menyelesaikan program magang selama sebulan di P2P-LIPI. Penyaji pertama, Gigich Ilmy Al Bonadi mempresentasikan proposal penelitiannya yang berjudul “Melihat Kedaulatan di Pinggiran: Kontestasi tentang Perbatasan Indonesia–Papua Nugini antara Klan Chilong dan Pemerintah Pusat”. Sementara pembicara kedua, Ahmad Naufal Azizi mengangkat tema “Islam dan Politik di Indonesia Pasca-Reformasi”. Selain sebagai wahana aktualisasi diri, seminar ini juga bertujuan untuk sharing knowledge antara para peneliti dan mahasiswa yang sedang melakukan tugas kerja lapangan (magang) di P2P LIPI.

 

Pada sesi pertama, Gigich Ilmy Al Bonadi menyatakan bahwa sebagai negara berdaulat, Indonesia mempunyai hak untuk menentukan batas wilayahnya melalui logika nation-state. Berpijak pada teori yang dikemukakan Anthony Giddens, nations adalah eksistensi dari nations-state yang lahir terlebih dahulu dan menciptakan batas yang semakin jelas dan mengklaim masyarakat di dalamnya sebagai warga negaranya. Efek dari nations-state ini menciptakan batas tegas yang memisahkan kedaulatan antar negara dan status kewarganegaraan.

 

Namun demikian, batas tegas sebuah negara kerap menimbulkan sejumlah persoalan, khususnya di daerah perbatasan. Dengan fokus pada wilayah perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Gigich melihat bahwa batas yang dikonstruksi oleh Indonesia telah memisahkan salah satu klan yang berada di wilayah tersebut, yaitu Klan Chilong yang secara geografis terpisah melalui batas internasional di Indonesia dan Papua. Akibatnya, secara sosial Klan Chilong terbagi dalam dua kelompok dengan status kewarganegaraan yang berbeda, yaitu Warga Negara Indonesia (Papua) dan Warga Negara Papua Nugini. Hal ini lah yang pada akhirnya menghasilkan dua kubu yang berkontestasi dalam merekonstruksi batas, yaitu kubu pemerintah Indonesia yang menggunakan logika nations-state dan kubu Klan Chilong yang mengkonstruksi batas melalui konsep Border Performativity. Perbedaan konsep ini saling tumpang tindih, sehingga menciptakan batas dalam batas.

 

Sementara itu, Ahmad Naufal Azizi yang memiliki ketertarikan pada Islam dan Politik membahas tentang Islam yang diterima dan ditentang oleh negara pasca-reformasi. Menurutnya, ada tiga aspek utama dalam penelitiannya. Pertama, bagaimana melihat Islam di Indonesia. Kedua, bagaimana tendensi negara kepada Islam pasca reformasi dengan studi kasus terhadap aktor organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan partai politik Islam. Aspek ini sangat penting untuk melihat relasi kuasa keduanya apakah partai politik ini bersifat integral, simbiotik atau sekularistik terkait hubungannya dengan negara. Ketiga, bagaimana hubungan Islam di nusantara sebelum Indonesia merdeka yang sangat terkait erat dengan sejarah negara-bangsa dan pendudukan Belanda dengan semboyannya Glory, Gospel dan Gold. Menurut Naufal, Belanda pada masa itu sudah menyadari betul bahwa Islam bukanlah sebuah identitas kultural semata, melainkan sudah jauh berkembang menjadi sebuah kekuatan politik yang besar. Tidak mengherankan jika Belanda sempat jatuh bangun melihat kekuatan politik Islam yang sangat besar, seperti kerajaan-kerajaan Islam dan sebagainya.

 

Lebih jauh Naufal menjelaskan bahwa Belanda sebenarnya mendapatkan ilmu dari Snouck Hurgronje yang mengklaim bahwa Islam di Indonesia harus dipisahkan, baik Islam Agama maupun Islam Politik. Di satu sisi, pemerintah kolonial harus bisa memberikan ruang kepada Islam Agama agar bebas melaksanakan ibadahnya. Di sisi lain, Belanda harus bisa menekan Islam Politik agar tidak berkembang. Hal inilah yang menurut Naufal mendorong Belanda untuk mendirikan sebuah kantor urusan pribumi yang bertugas mengatur hak-hak dari masyarakat muslim. Hal yang sama juga dilakukan ketika Jepang berkuasa. Saat itu Jepang menyadari bahwa Islam Politik tidak boleh berkembang dan  pada saat yang sama, Islam Agama perlu diberikan kebebasan. Dikotomi Islam Politik dan Islam Agama terus berlangsung hingga pasca kemerdekaan di bawah rezim Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia ini tidak bisa melepaskan diri dari Islam Politik dengan membubarkan Masyumi, menangkap para aktivisnya, dan mengambil alih Dewan Konstituante. Pada saat itu, hampir saja Konstitusi Indonesia kembali pada dasar ideologi Islam, tetapi dengan kekuatan jabatannya, Soekarno berhasil mengambil alih dan membubarkan Dewan Konstituante. Di sisi lain, Soekarno pun tidak dapat lepas dari Islam dengan ide revolusionernya yang dapat dilihat dari ideologi Nasakomnya.

 

Sementara itu pada era Soeharto, menurut Naufal, Islam Politik tidak dibiarkan tumbuh sebab akan mengganggu stabilitas negara. Karena itu, Soekarno dan Soeharto tetap menjalankan kebijakan yang dilakukan sebelumnya dengan menekan Islam Politik dan membiarkan Islam Agama untuk berkembang. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan Soeharto melalui asas tunggal dan mengekang partai politik yang tidak sesuai dengan ideologinya. Di sisi lain, untuk mengekang Islam Politik, rezim Soeharto menetapkan regulasi dan kebijakan yang menguntungkan Islam Agama, seperti regulasi tentang peradilan agama, regulasi zakat, pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalat.

 

Namun ketika angin kebebasan berhembus seiring tegaknya reformasi, tidak ada lagi istilah Islam Agama maupun Islam Politik yang ditentang, tapi tidak juga mengakibatkan keduanya menjadi bebas. Naufal menyimpulkan bahwa ketika reformasi muncul, dikotomi sudah tidak ada dan semua orang boleh mendirikan partai politik berbasis Islam. Namun demikian, masih menjadi pertanyaan adalah ketika tidak ada dikotomi dan bebas mendirikan organisasi dan partai Islam, dan pada saat yang bersamaan masih terdapat ketergantungan pada tendensi rezim, apakah diperbolehkan mendirikan organisasi keagamaan yang berseberangan? Sebagaimana yang kita saksikan, tendensi negara bahwa Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) sesat, atau ada yang mengatakan Syiah tidak boleh ada di Indonesia, atau organisasi massa Islam yang bebas menghirup kebebasan justru mendapatkan diskriminasi dan sikap represif dari pemerintah, adalah fakta yang tidak bisa dielakkan. (M. Fakhry Ghafur)

fakh1

 

fakh2