Seminar Intern “Democracy and Political Secularism: Indonesia’s New Order 1971-1998”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi)

intern gdePusat Penelitian Politik (P2Politik) LIPI pada Rabu, 14 Maret 2018 menyelenggarakan seminar intern di Ruang Seminar Besar Widya Graha LIPI lantai 11. Sebagai pembicara dalam seminar kali ini adalah Gde Dwitya Arief Metera, kandidat Phd pada Department of Political Science, Northwestern University, Amerika Serikat, yang baru saja menyelesaikan fellowship-nya di P2Politik LIPI. Mengawali presentasinya yang berjudul “Democracy and Political Secularism: Indonesia’s New Order 1971-1998”, Gde menyampaikan bahwa apa yang ia paparkan dan juga tuliskan dalam makalah seminar kali ini merupakan sebuah catatan yang sifatnya masih temuan tentatif atas penelitian disertasinya di Northwestern University. Itu sebabnya pada seminar kali ini, Gde mencoba menguraikan pertanyaan-pertanyaan penelitian yang empirik tentang proyek akademik yang masih berlangsung.

Topik ini secara spesifik menurut Gde mencoba menjelaskan perubahan atau pergeseran pola hubungan antara Orde Baru dan Islam, seperti yang terlihat dalam regulasi negara yang bergeser mengakomodasi Islam. Pergeseran ini masih menimbulkan sebuah teka-teki karena itu terjadi pada sebuah periode puncak kekuasaan Orde Baru yang dikuasai secara kuat oleh militer. Gde melihat ada sejumlah faktor yang bisa menjelaskan pertanyaan penelitian ini. Pertama, level struktural yang melihat kemunculan segmen-segmen baru kalangan Muslim, yaitu kelas menengah terdidik baru dan borjuis baru. Kedua kelas dengan sumber daya kekuasaan yang mereka miliki tersebut, diduga mengharuskan rezim yang berkuasa untuk mengkooptasi munculnya kekuatan sosial baru. Keharusan untuk mengkooptasi kelas sosial yang baru tersebut bisa menjelaskan pendirian Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Kedua, level agen yang melihat adanya keterbelahan di dalam rezim militer yang berkuasa dan menjelaskan kapan proses kooptasi dilakukan.

Pertengahan 1980-an merupakan fase puncak Orde Baru. Dalam genggaman kekuasan yang kuat ini terjadi sebuah dominasi yang hampir sepenuhnya atas masyarakat di bawah kontrol rezim militer, sebagaimana dapat dilihat dari keberhasilan rezim memaksakan asas tunggal, serta melemahkan kekuatan pihak oposisi. Menurut Gde, dalam kasus Islam sebagai kekuatan politik yang berseberangan dengan rezim, kasus Tanjung Priok telah menjadi salah satu gambaran dari dominasi sepenuhnya oleh rezim.

Lalu pertanyaannya, mengapa rezim sekuler mengakomodasi kepentingan religius, ketika puncak kekuasaan mereka masih kuat dan apapun bisa mereka lakukan untuk merepresinya? Padahal, konsekuensi dari akomodasi kepentingan Islam oleh rezim tidak kurang telah mengubah rezim Indonesia dari sebelumnya sekuler ke religius. Namun demikian, ukuran akomodasi sejumlah kepentingan Islam sejak awal 1988 masih menjadi sebuah teka-teki.

Menurut Gde, bangunan argumen dalam proyek penelitian ini salah satunya menggunakan pendekatan sumber daya kekuasaan. Pendekatan ini menjelaskan relasi kuasa dalam masyarakat berdasarkan tipe-tipe kekuasaan pada distribusi para aktor di mana perubahan relasi kekuasaan dalam masyarakat dapat dijelaskan melalui perubahan besaran kekuasaan pada distribusi masing-masing aktor ini. Gde melanjutkan, untuk menjelaskan anomali kebijakan negara Orde Baru pada agama sepanjang tahun 1980-an, penelitian ini menemukan bahwa penjelasan terbaik sejauh ini salah satunya adalah terkait kemunculan kekuatan Islam sebagai komunitas politik pada level masyarakat dan level negara. Kemunculan kelas menengah Muslim terdidik baru yang mengisi banyak pos-pos penting dalam level negara menyiratkan munculnya kekuatan ini. Hal yang sama bisa dilihat pada kemunculan kelas menengah Muslim sepanjang pertengahan 1980-an pada level masyarakat. Terkait ini, Gde juga menyodorkan data tentang jumlah orang Indonesia yang  naik haji pada periode-periode antara 1969-1986.

Kemunculan kelompok sosial dalam masyarakat, yakni kelas menengah dan bisnis Muslim, kemudian memunculkan pertanyaan apakah rezim merepresi atau mengakomodasinya? Selanjutnya, kapan dan mengapa rezim merepresi atau mengakomodasi kelompok-kelompok ini? Dalam pandangan Gde, perselisihan di dalam rezim pemerintah militer bisa menjelaskan timing dan keputusan untuk mengakomodasi Islam sebagai kekuatan sosial. Dugaan ini tergambar ketika Jenderal Benny Moerdani telah tersingkir dari posisinya sebagai panglima angkatan bersenjata pada akhir 1988. Tersingkirnya Jenderal Moerdani dua minggu sebelum Sidang Umum MPR merupakan kejutan bagi sejumlah pengamat politik Indonesia karena hal tersebut di luar pola yang biasa terjadi. Tersingkirnya posisi Moerdani ini memunculkan friksi dalam militer yang memperkuat kebutuhan rezim penguasa untuk menemukan sebuah basis kekuatan baru di samping kekuatan militer. Akhirnya, diskusi ini membangun sebuah pemahaman bahwa penelitian yang dilakukan Gde ini sangat penting khususnya untuk memperoleh sebuah penjelasan teoritik bagaimana kepentingan religius dalam negara dibangun dan bagaimana negara mengelolanya. (Ridho Imawan Hanafi)