Debriefing Asia Dialogue on Forced Migration Ke-6

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Faudzan Farhana

ochank2Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakanDebriefing Pertemuan Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM) pada hari Kamis, 29 Maret 2017 di Gedung Widya Sarwono LIPI. Kegiatan ini dipimpin oleh Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan yang menjadi perwakilan Pusat Penelitian Politik LIPI dalam forum yang diadakan di Sydney, 13-15 Maret 2018 yang lalu. Peserta yang hadir pada kegiatan debriefing antara lain Bapak Febrian Ruddyard (Direktur Jenderal Kerjasama Hubungan Multilateral, Kemenlu RI), Ibu Grata Endah Werdaningtyas (Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata, Kemenlu RI), Bapak Rafendi Djamin (Senior Advisor, Human Rights Working Group for ASEAN), Bapak Daniel Awigra (Program Manager, ASEAN Human Rights Advocacy of the Human Rights Working Group), Junita Sitorus (Kasubdit Kerjasama Keimigrasian AntarLembaga, Ditjen Imigrasi), Anindito M. Axioma (Kemenko polhukam RI), dan tim kajian ASEAN Pusat Penelitan Politik LIPI.

 

ADFM merupakan forum regional yang fokus pada pengembangan kebijakan secara independen dan inklusif tentang isu-isuforced migration. Pada pertemuan tahun 2018, forum ini diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari para pengambil kebijakan, pakar baik dari organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, akademisi, dan juga perwakilan dari organisasi internasional. Sekretariat regional ADFM sendiri terdiri dari Pusat Penelitian Politik LIPI di Jakarta, the Centre for Policy Development (CPD) di Australia, the Institute of Human Rights and Peace Studies (IHRP), Mahidol University di Thailand, dan the Institute of Strategic and International Studies (ISIS) di Malaysia.

 

Dalam pertemuan ke-6 di Sydney, forum ini berupaya untuk mengonsolidasi perkembangan yang dihasilkan dalam Bali Process, mekanisme penanggulangan perdagangan manusia, buruh paksa, dan perbudakan di ASEAN, dan juga respon kawasan atas perpindahan mendadak (sudden displacement). Usulan ADFM pada pertemuan sebelumnya di Manila yakni membentuk sebuah mekanisme konsultatif, diterima oleh Bali Co-Chairs dan menghasilkan Bali Consultative Mechanism. Dalam mekanisme ini, isu yang digarisbawahi adalah resiko pergerakan dan ancaman perdagangan manusia di kamp-kamp pengungsi sekaligus juga menggagas kerja sama riset dalam merespon perkembangan ke depan. Oleh karena itu, mengawali debriefing ini Rafendi Djamin memaparkan bahwa pada pertemuan ke-6, ADFM berupaya untuk memastikan agar Bali Consultative Mechanism ini dapat diperkuat dengan berbagai cara. Pertama, memperkuat peran Joint Operational Task Force on Planning and Preparedness (TFFP). Kedua, memperdalam pelibatan anggota-anggota ASEAN yang terlibat dalam Bali Process Forum. Ketiga, memastikan agar mekanisme konsultatif ini tidak menjadi terlalu teknis dengan cara menyeimbangkannya dengan pembuatan kebijakan. Poin-poin tersebut ditegaskan kembali oleh Tri Nuke Pudjiastuti dalam pemaparannya kemudian, sembari menambahkan bahwa satu hal yang masih belum sempat dibahas dalam pertemuan ke-6 yang lalu adalah untuk melihat sejauh mana peran bisnis dalam isu perdagangan manusia.

 

Febrian Ruddyard menambahkan penjelasan mengenai kedudukan Bali Process sebagai sebuah forum konsultatif regional yang dipimpin oleh Co-Chair dan ADFM yang merupakan forum independen dan inklusif. Beliau memaparkan bahwa sesungguhnya dalam struktur pertemuan Bali Process, ADFM tidak akan mendapatkan ruang. Namun demikian, ADFM masih dapat berperan sebagai think tank mengingat level Bali Process yang setingkat dengan Senior Officials Meeting (SOM) yang sangat agenda-driven dan karenanya, isu-isunya tidak akan dapat dibahas secara komprehensif dalam forum tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, Grata Endah Werdaningtyas mengungkapkan bahwa untuk membantu modalitas mekanisme konsultatif tersebut, ada tiga kondisi yang harus diperhatikan: lingkupnya harus kecil (hanya melibatkan steering dan affected group), fokus pada formula areas dan pemberlakuan Chatam house rule, serta Chair tetap harus memegang kendali.

Menanggapi pemaparan-pemaparan ini, Anindito M. Axioma yang merupakan perwakilan dari Kemenko Polhukam menyatakan bahwa isu forced migration memang sedang menjadi perhatian di kawasan. Namun demikian pada praktiknya, sangat sulit menjalin kerja sama penanggulangan bahkan di antara sesama negara anggota ASEAN karena adanya berbagai macam kepentingan. Pada dasarnya, ADFM memang tepat untuk menjadi forum yang lebih netral dalam memformulasikan solusi-solusi permasalahan. Selain itu, dalam upaya menghasilkan modalitas, pendekatan negatif dirasa lebih tepat digunakan dibandingkan pendekatan kerja sama.

 

Hal senada juga disampaikan oleh Junita Sitorus yang mengungkapkan bahwa dalam upaya mencegah terjadinya praktik-praktik perdagangan manusia maupun buruh paksa, Direktorat Jenderal Imigrasi telah membuat terobosan yang tidak populer di masyarakat, yaitu menolak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural. Akibat kebijakan ini, ada sekitar 10.000 WNI wanita yang berpotensi menjadi korban ditolak pengajuan passpornya. Paralel dengan gerakan tersebut, Ditjen Imigrasi juga telah membuat peta kantong-kantong TKI non-prosedural di Indonesia. Lebih lanjut Junita menyampaikan bahwa Regional Support Office (RSO) di Bangkok saat ini sangat aktif mengadakan pelatihan dengan Ditjen Imigrasi khususnya mengenai Technical Advisory Group for Combatting People Smuggling, namun sifatnya sangat lemah dan jangkauannya tidak sampai ke akar. Forum Information Sharing dan Main Ports se-ASEAN juga masih belum menunjukkan perkembangan yang berarti dalam penangulangan penyelundupan manusia. Hal ini sangat disayangkan karena belum memberikan hasil konkrit yang bisa diimplementasikan.

 

Di sisi lain, Daniel Awigra yang mewakili suara dari organisasi kemasyarakatan (civil society organization-CSO)menegaskan bahwa pada dasarnya CSO akan menempuh segala celah agar dapat memastikan negara tetap memenuhi kewajibannya di bidang pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, ADFM akan terus dimonitor seperti juga yang selama ini dilakukan CSO terhadap berbagai mekanisme di ASEAN. Daniel juga melihat bahwa sehubungan dengan adanyaArrangement on Return of Displaced Persons from Rakhine States, perlu dilakukan penelitian awal untuk melihat potensi konflik akibat pemulangan tersebut. Belajar dari kasus pemulangan warga Aceh, proses repatriasi selalu memunculkan potensi konflik yang perlu dipertimbangkan sebelumnya agar repatriasi dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

 

Kegiatan debriefing ini kemudian ditutup dengan empat agenda tindak lanjut. Pertama, perlu diadakan sebuah diskusi yang bertujuan untuk memberikan alternatif terkait kasus di Rakhine yang akan dikelola oleh Human Rights Working Group (HRWG) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI. Kedua, perlu adanya pertemuan lanjutan untuk mendorongnational focal point yang terkait dengan perdagangan orang dan pengimplementasian ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) di Kemenko Polhukam. Ketiga, perlu diadakan briefing kepada CSO-CSO di Indonesia terkait Government and Bussiness Forum ini agar mekanisme-mekanisme yang sudah dibangun dalam forum ini dapat dipahami dengan baik oleh kelompok bisnis maupun CSO. Kegiatan briefing ini akan dikoordinasikan lebih lanjut oleh Kemlu.Keempat, perlu diadakan pertemuan global terkait isu ini yang akan dikawal oleh Kemlu. (Faudzan Farhana)

ochank1