Diskusi Publik: Peran Media Internet bagi Pemilih Pemula

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Dian Ratna Sari

Menjelang dilaksanakannya Pemilu Serentak 2019, penggunaan media internet, termasuk media sosial sebagai sarana berbagi informasi begitu masif, khususnya di kalangan generasi muda. Sayangnya, informasi yang dibagikan tidak semuanya mengandung kebenaran, bahkan banyak yang masuk dalam kategori hoaks/berita bohong. Hal ini tentu dapat menyebabkan kebingungan di kalangan generasi muda yang merupakan pengguna media sosial aktif terbanyak saat ini dalam kapasitasnya sebagai pemilih pemula. Atas dasar itu, Tim Website Pusat Penelitian Politik-LIPI bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengadakan kegiatan diskusi bertajuk “Peran Media Internet bagi Pemilih Pemula”. Diselenggarakan pada tanggal 18 Juli 2018 di Auditorium Utama LIPI, acara ini dibuka oleh Dr. Firman Noor, M.A selaku Kepala Pusat Penelitian Politik-LIPI.

Menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Wahyu Setiawan, S.IP.,M.Si (Komisioner Komisi Pemilihan Umum-KPU RI), Wawan Ichwanuddin, S.IP., M.Si (Peneliti Pusat Penelitian Politik), dan Neildeva Despendya Putri (Pendiri dan Direktur Eksekutif Youth Initiative for Political Participation), acara diskusi publik ini dimoderatori oleh Desi Dwi Jayanti (Digital Video Producer dan Presenter Katadata). Peserta didominasi oleh siswa-siswi SMA/SMK di wilayah Jabotabek, yaitu dari SMA Labschool Cibubur, SMA Al-Izhar Pondok Labu, SMA Muhammadiyah 11, SMAN 2 Jakarta, SMAN 31 Jakarta, SMA Islam AL-Azhar 4 Bekasi, dan SMKN 1 Bojong Gede Kabupaten Bogor.

Diskusi diawali dengan pemaparan dari Wahyu Setiawan yang menekankan bahwa KPU pada dasarnya memandang penting peran internet terkait pelaksanaan Pemilu. Fakta bahwa hampir 143 juta masyarakat Indonesia adalah pengguna internet aktif melalui smartphone, menjadikan internet dianggap efektif sebagai media sosialisasi dan pendidikan pemilu. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial juga digunakan sebagai alat politik. Wahyu Setiawan mengungkapkan bahwa tren itu dimulai ketika Pemilihan Presiden tahun 2014 dan puncaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dimana media sosial disalahgunakan untuk menyebarkan politik identitas dan politik SARA yang akhirnya memecah belah masyarakat Indonesia. Informasi berisi fitnah dan ujaran kebencian bahkan sudah menjadi bisnis di media sosial. Aplikasi Twitter, Facebook, dan Instagram yang mempunyai banyak pengguna, dimanfaatkan untuk menyebarkan hoax (berita bohong). Hal ini tentu saja merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Untuk itu, Wahyu berharap agar para pegiat media sosial dan para intelektual dapat mengedukasi pemilih tentang cara memanfaatkan teknologi informasi dalam konteks politik. Secara khusus bagi generasi muda, diharapkan agar lebih cerdas dalam menggunakan internet untuk mengakses media sosial, terutama yang berkaitan dengan isu politik.

Mengutip jargon KPU “Pemilih Berdaulat, Negara Kuat”, Komisioner KPU tersebut mengajak para siswa-siswi SMA yang hadir dan tergolong dalam generasi Z agar dapat menggunakan hak pilihnya secara berdaulat dan terbuka. Sebagai pemilih berdaulat yang pada hakikatnya bebas dari politik uang, Wahyu juga menekankan agar menjauhkan diri dari jeratan politik uang karena hal itu sama dengan mendukung tindakan koruptif. Wahyu mengapresiasi kegiatan ini dan mengharapkan agar kerja sama antara LIPI dan KPU ini dapat dikembangkan ke daerah yang lebih heterogen, mengingat masih banyaknya masyarakat di daerah yang membutuhkan pembelajaran tentang manfaat dan cara menggunakan informasi di internet dengan benar.

Pembicara kedua, Wawan Ichwanuddin, yang juga merupakan Koordinator Survei Nasional Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2018, menjelaskan bahwa ada tiga model besar yang memengaruhi perilaku pemilih secara umum. Pertama, model sosiologis, yaitu perilaku pemilih yang dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, suku, agama, dan lain-lain. Kedua, model psikologis, yaitu perilaku memilih yang dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat jangka pendek, seperti melihat kemampuan presiden terpilih untuk bisa memahami kepentingan rakyat kecil. Terakhir, model rasional, dimana pemilih lebih melihat kepada aspek kinerja dan proyeksi program ke depan untuk menghitung untung rugi.

Dengan mengacu pada hasil survei nasional P2P LIPI tahun 2018, Wawan membandingkan antara pemilih pemula dan pemilih dewasa terkait ketertarikan terhadap politik, terutama dalam hal intensitas mengkonsumsi berita politik dan penggunaan jenis aplikasi chatting untuk mengakses berita politik. Pemilih pemula cenderung menganggap dirinya dan pendapatnya penting untuk didengar oleh pemerintah dalam membuat kebijakan. Di satu sisi, mereka meyakini bahwa partisipasi mereka ikut menentukan terpilihnya pemimpin yang baik. Di sisi lain, mereka pesimis bahwa pemerintah mendengarkan keluhan mereka ketika terjadi suatu persoalan di masyarakat. Sehingga yang dapat dilakukan oleh pembuat kebijakan adalah mendekati dan meyakinkan pemilih pemula bahwa pemerintah benar-benar mendengar suara mereka.

Pembicara terakhir, Neildeva Despendya Putri memaparkan mengenai kurangnya keterwakilan anak muda dalam ranah politik. Menurutnya, anak muda hanya dijadikan objek suara tanpa ada yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka lewat jalur politik. Minimnya figur politik di bawah usia 30 tahun disebabkan oleh adanya anggapan bahwa politik merupakan isu yang berat dan tidak penting bagi kaum muda. Edukasi partai politik pun belum mengikuti perkembangan budaya anak muda.

Pendiri Youth Initiative for Political Participation ini juga menjelaskan mengenai polarisasi di media sosial seperti: social bots yang beralih fungsi menjadi penyebar berita hoax, filter bubble, echo chamber, dan search algorithm di Google yang hanya memunculkan iklan berita yang sesuai dengan preferensi kita. Hal tersebut menggiring kita pada confirmation bias, dimana kita tidak lagi menyaring dan langsung menerima informasi secara mentah-mentah karena merasa sudah sesuai dengan preferensi kita. Neildeva juga mengatakan bahwa media sosial justru menutup kemungkinan penggunanya untuk berpikiran terbuka, sehingga solusi yang ditekankan disini adalah media literacy. Selain “melek politik”, anak muda juga harus “melek media”, kritis, dan mengkonfirmasi kebenaran suatu berita agar tidak termakan hoax.

Mengakhiri paparan ketiga narasumber, diadakan diskusi yang secara aktif diikuti oleh peserta acara. Atensi yang sangat besar dari para siswa-siswi SMA ini memperlihatkan ketertarikan mereka pada isu kepemiluan dan teknologi. Terdapat beberapa poin penting yang dapat digarisbawahi dari diskusi ini. Pertama, para siswa-siswi SMA ini pada umumnya ingin berpartisipasi dalam Pemilu 2019 dan memandang kesempatan pertama ini sebagai kesempatan yang sangat berharga. Untuk itu, KPU sudah memproyeksikan pemilih yang pada April 2019 berusia 17 tahun untuk dimasukkan ke dalam daftar pemilih.

Kedua, terkait media sosial yang mengandung banyak informasi bias dari para calon legislatif, KPU pada saatnya nanti akan menginformasikan secara resmi kepada masyarakat tentang calon-calon anggota DPR, DPD, maupun DPRD yang akan dipilih sehingga pemilih dapat memilih calonnya dengan baik. Pemilih dapat mengakses website KPU atau mendatangi kantor KPU Kabupaten/Kota secara langsung. Pilihan ini mengingat bahwa internet hanyalah salah satu media, terutama untuk daerah dengan jaringan infrastruktur internet yang sudah baik.

Terakhir, dalam hal meningkatkan minat generasi muda untuk berpartisipasi dalam politik perlu dipikirkan inovasi-inovasi yang diperlukan, tidak sekedar pada inovasi cara seperti penerapan e-voting, tapi bagaimana partai politik berperan aktif untuk menumbuhkan partisipasi. Ketika kandidat suatu partai politik menarik dan membawa harapan baru, maka otomatis akan menjadikan partisipasi politik meningkat. (Dian Ratna Sari)