Sosialisasi Hasil Survei Publik: Partisipasi, Kepemimpinan Politik dan Masa Depan Demokrasi

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Eristya Irwanto

Indonesia akan segera memasuki tahun politik pada 2019 mendatang dengan diselenggarakannya Pemilihan Umum Serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Presiden dan Wakil Presiden. Terkait hal ini, Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) melakukan survei publik secara nasional pada bulan April-Mei 2018 di 35 provinsi. Hasil survei inilah yang dirilis pada kegiatan bertajuk “Sosialisasi Hasil Survei Publik: Partisipasi, Kepemimpinan Politik dan Masa Depan Demokrasi” pada 19 Juli 2018. Bertempat di Hotel Century Park Jakarta, kegiatan ini dibuka oleh Dr. Tri Nuke Pudjiastuti selaku Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI. Sosialisasi ini menghadirkan tiga narasumber dari P2P-LIPI, yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Dr. Firman Noor, M.A, dan Wawan Ichwanudin, S.IP., M.Si. dengan moderator Joko Suryanto, S.E., M.Si.

Mengawali pemaparan, Wawan Ichwanuddin selaku Koordinator Survei Nasional P2P-LIPI menjelaskan bahwa survei ini dilakukan guna memotret kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya satu tahun sebelum Pemilihan Umum Serentak diadakan. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang sudah dewasa, yakni telah berumur 17 tahun atau telah menikah saat survei dilakukan. Sampel survei ini berjumlah 2.100 responden yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, dengan margin of error (MoE) sebesar ±2,14 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Pengumpulan data dilakukan pada 19 April-5 Mei 2018 melalui wawancara tatap muka (face to face interview) oleh enumerator dengan instrumen kuesioner. Satu pewawancara bertugas untuk satu desa/kelurahan dan mewawancarai 10 responden. Pemilihan responden dilakukan dengan multistage random sampling, yakni dari pemilihan desa/kelurahan di masing-masing provinsi, kemudian dipilih 5 keluarga dari pilihan 2 Rukun Tetangga secara acak. Selanjutnya, dari masing-masing keluarga dipilih 1 responden, dengan proporsi antara pria dan wanita 50 berbanding 50. Ada tiga hal yang menjadi sorotan utama di dalam survei ini, yakni political engagement, dukungan terhadap demokrasi, serta elektabilitas partai politik dan calon presiden.

Aspek political engagement dalam survei ini menyoroti beberapa hal, seperti ketertarikan terhadap politik dan intensitas diskusi politik, efikasi politik, serta konsumsi berita politik, baik melalui media cetak, TV, maupun media online. Dari survei diketahui bahwa ketertarikan masyarakat dalam mengikuti berita politik/pemerintahan belum signifikan, yakni hanya sekitar 41,3 persen. Dalam hal mengakses informasi mengenai politik, televisi menjadi media yang paling sering digunakan, sementara itu media cetak menjadi yang paling jarang digunakan. Namun, akses terhadap media online lebih tinggi dibandingkan dengan media cetak. Media online ini umumnya diakses oleh kalangan muda, khususnya aplikasi media sosial dan chatting. Dalam hal ini kalangan muda yang dimaksud yaitu generasi Z dengan kisaran usia 17-23 tahun.

Aspek kedua, yaitu dukungan terhadap demokrasi menunjukkan bahwa sekitar 73 persen setuju bahwa demokrasi tetap lebih baik dari bentuk pemerintahan manapun dan bahwa demokrasi dijalankan dengan tetap mempertahankan keanekaragaman budaya dan kekhasan yang ada di Indonesia. Hanya 13 persen masyarakat yang merasa tidak cocok dengan sistem demokrasi, sementara sekitar 27-34 persen menganggap bahwa demokrasi merugikan kelompok minoritas, bertele-tele, menghambat pembangunan, dan menyebabkan pertentangan di masyarakat.

Aspek ketiga terkait elektabilitas partai politik dan calon presiden menunjukkan bahwa PDI Perjuangan berada di posisi tertinggi yakni 24,1 persen untuk kategori partai politik. Sementara itu terkait calon presiden, elektabilitas Joko Widodo sebagai calon presiden masih tertinggi dibandingkan nama-nama lain, baik saat ditanyakan melalui pertanyaan terbuka maupun pertanyaan tertutup.

Menariknya, 12,7 persen pemilih Joko Widodo menyebut Prabowo sebagai calon wakil presiden yang tepat untuk mendampingi Joko Widodo. Nama lain yang paling banyak disebutkan berikutnya adalah Anies Rasyid Baswedan (11 persen), Gatot Nurmantyo (10,2 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (8,1 persen), Jusuf Kalla (7,2 persen), dan Basuki Tjahaja Purnama/Ahok (6,7 persen). Sementara itu, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD dipilih oleh masing-masing 4,7 persen dan 3,3 persen pemilih Jokowi. Sementara itu, urutan kedua pilihan calon presiden ditempati oleh Prabowo (17 persen) dengan pilihan calon wakil presiden untuk Prabowo teratas diisi oleh Anies Rasyid Baswedan (23,1 persen), Gatot Nurmantyo (20 persen), dan Agus Harimurti Yudhoyono (15,7 persen).

Selanjutnya Dr. Firman Noor, Kepala P2P-LIPI menyampaikan bahwa survei publik ini dilaksanakan untuk mengukur kesiapan bangsa, terutama dari sisi masyarakat terkait dengan bagaimana kita membangun demokrasi. Selain itu, survei ini juga untuk melihat sampai dimana posisi demokrasi kita serta ke arah mana demokrasi kita akan berjalan dengan situasi dan kondisi masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, budaya, maupun hukum.

Ada beberapa temuan dari survei publik ini yang digarisbawahi oleh Dr. Firman Noor. Pertama, bahwa setelah hampir dua dekade reformasi, budaya politik parokial subyektif masih mendominasi masyarakat. Karakter masyarakat Indonesia masih cenderung subyektif dan bukan partisipatif. Hal ini terlihat dari kondisi masyarakat yang cenderung pasif serta tingkat engagement yang rendah jika berbicara mengenai politik. Politik dianggap masih terlalu tinggi dan kurang relevan bagi mereka, hal yang tidak begitu menggembirakan bagi pembangunan demokrasi. Namun di sisi lain, masyarakat percaya bahwa suara mereka telah menentukan proses politik, khususnya dalam pembuatan kebijakan. Hasil survei menunjukkan 70 persen responden meyakini bahwa suara mereka memainkan peran dalam kehidupan politik. Ini menunjukkan sinyal positif bagi pengembangan demokrasi di tanah air.

Kedua, internet yang biasanya dikonsumsi di wilayah tidak terpencil, hanya memiliki proporsi yang kecil dalam konteks politik. Publik cenderung lebih sering membuka situs yang mereka sukai saja, sehingga dialog politik yang diharapkan untuk membuka pemikiran mengenai politik (open-minded), justru mengkristalkan pemahaman mereka (neuro-minded). Akibatnya, hal-hal positif dari internet menjadi tidak terserap. Selain itu, temuan bahwa media televisi menjadi sarana yang sangat berpengaruh, bukan media cetak, menunjukkan bahwa budaya literasi dalam politik masih rendah. Televisi justru menentukan dalam membentuk persepsi masyarakat.

Ketiga, terkait aspek dukungan terhadap demokrasi, modernisasi yang masif ternyata tidak membuat masyarakat menjadi cukup liberal, sehingga masih ada nilai khas Indonesia yang tidak mudah dihempas oleh modernisasi. Namun uniknya, dukungan terhadap demokrasi tidak sejalan dengan dukungan terhadap partai politik. Sehingga terdapat kesan ‘demokrasi yes, partai politik no”.

Keempat, terkait aspek elektabilitas partai politik dan calon presiden, Firman Noor menilai bahwa partai politik belum terdorong untuk menjadi bersih. Ironisnya, partai politik dengan jumlah koruptor yang banyak, tetap memiliki pendukung yang banyak pula. Sehingga, tidak ada daya paksa dari luar untuk menciptakan partai politik yang bersih. Meskipun secara umum publik menghargai kinerja dari Jokowi, dari hasil survei berdasarkan tingkat pendidikan, kalangan berpendidikan cenderung tidak memilih Jokowi. Pertanyaannya, apakah kemudian stigma Prabowo sebagai seorang populis memang benar adanya?

Sebagai penutup, Dr. Firman Noor menyimpulkan beberapa hal terkait kesiapan demokrasi. Pertama, bahwa masa depan politik Indonesia masih ambigu. Indonesia sulit dikatakan otoriter, namun sulit juga untuk dikatakan mempunyai sistem demokrasi yang kuat. Praktik oligarki yang masih terindikasi di berbagai tempat, membuat masih banyaknya hal yang perlu dibenahi. Survei publik ini semakin menguatkan indikasi bahwa Indonesia masih belum sepenuhnya berdemokrasi. Hal ini terkait dengan karakter masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya peduli terhadap kehidupan politik, namun masih parokial subyektif, apalagi dalam hal memahami bagaimana dan seperti apa demokrasi yang harus dibangun, serta partai politik seperti apa yang tergolong ideal. Kedua, performa partai politik masih belum cukup meyakinkan hingga saat ini, terbukti dari persepsi masyarakat mengenai keberadaan partai politik. Terakhir, ketersediaan pimpinan politik yang menggugah dan cakap untuk dapat benar-benar membawa bangsa ini ke arah pembangunan demokrasi masih minimal.

Penyaji terakhir, Prof. Dr. Syamsuddin Haris, peneliti senior P2P-LIPI menyatakan bahwa survei publik semacam ini sangat penting untuk dilakukan. Ada beberapa keunggulan survei publik yang dilakukan P2P ini, diantaranya bahwa survei ini secara metodologi dapat dipertanggungjawabkan, jumlah sampling yang lebih luas dibandingkan dengan lembaga survei lain (2100 responden yang tersebar di 35 provinsi di Indonesia), validasi yang mendekati angka-angka Badan Pusat Statistik, serta nilai MoE yang cenderung kecil.

Ada beberapa hal yang disoroti Prof. Haris terkait hasil survei ini. Pertama, terkait aspek political engagement, penulis buku Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi ini menilai adanya optimisme masyarakat dalam membangun demokrasi di Indonesia. Publik masih menganggap demokrasi sebagai sistem yang terbaik. Hasil survei ini sama seperti hasil survei sebelumnya pada tahun 2012, dimana pada saat itu sekitar 70 persen responden juga memandang demokrasi sebagai sistem yang cocok. Selain itu, hasil survei yang menunjukkan kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal mengkonfirmasi kebenaran suatu berita dibandingkan tokoh agama, media, keluarga, serta tetangga, dipandang sebagai hal yang positif, meskipun sangat disayangkan ketika pemerintah tidak banyak melakukan konfirmasi saat terdapat simpang siur berita atau hoax.

Kedua, mengenai aspek elektabilitas partai politik dan calon presiden, Prof. Haris menilai bahwa berdasarkan hasil survei publik ini terdapat indikasi bahwa hanya terdapat enam partai politik yang lolos ke parlemen, walaupun masih banyak responden yang belum menentukan pilihan, yaitu PDI-Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PPP, dan Partai Demokrat. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Pemilihan Umum, ambang batas untuk dapat duduk di parlemen adalah 4 persen.

Sebagai penutup, walaupun survei ini dilakukan pada periode bulan Mei 2018 yang lalu, namun Syamsuddin Haris memandang bahwa angka-angka di balik elektabilitas ini tidak begitu jauh berbeda dari lembaga survei lainnya, seperti halnya elektabilitas Jokowi berkisar 50-60 persen, sementara Prabowo 20-30 persen. Konstelasi pada saat ini memang belum dapat diduga, namun 10 Agustus 2018 mendatang yang merupakan batas akhir pendaftaran pasangan calon presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU), menjadi waktu yang ditunggu. (Eristya Irwanto)

rilis1

rilis2

rilis3