Membaca Kondisi Politik Indonesia dari Hasil Survei Ahli LIPI

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Mouliza K.D Sweinstani

rilisahli1Melanjutkan sosialisasi dan diskusi hasil Survei Publik LIPI Tahun 2018 pada 19 Juli 2018 di Jakarta dan 7 Agustus 2018 di Makassar, pada hari Selasa, 7 Agustus 2018 Pusat Penelitian Politik LIPI kembali melakukan sosialisasi hasil survei. Bedanya, survei kali ini fokus pada sudut pandang ahli dalam memetakan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2019. Tanpa bermaksud untuk melakukan generalisasi terhadap kondisi politik pada “tahun politik” ini, survei didasarkan pada Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Diselenggarakan di Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan, diskusi menghadirkan empat orang narasumber, yaitu Esty Ekawati, M.IP, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI yang sekaligus menjadi Koordinator Tim Survei Ahli; Prof. Dr. Syamsuddin Haris, Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik LIPI; Prof. Dr. Syarif Hidayat, Peneliti Senior Pusat Penelitian Ekonomi LIPI; dan Dr. Firman Noor, MA, Peneliti Senior yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, dengan moderator Sarah Nuraini Siregar, M.Si, Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Acara ini dihadiri beragam elemen peserta, mulai dari unsur akademisi, peneliti, kementerian/lembaga terkait, media, hingga unsur masyarakat sipil.

Mengawali diskusi, Esty Ekawati selaku Koordinator Tim Survei Ahli memaparkan temuan dari survei yang dilakukan selama bulan April hingga Juli 2018. Ada empat aspek yang dilihat dalam survei ini, yaitu pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan keamanan. Terkait aspek kondisi politik, ada tiga temuan penting yang perlu digarisbawahi dari hasil survei ini. Pertama, kebebasan sipil berada dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya akses bagi masyarakat terkait kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan berkeyakinan/beribadah, dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, di antara beberapa lembaga demokrasi, partai politik (parpol), kepolisian, dan DPR dinilai sebagai lembaga demokrasi  dengan kinerja buruk. Sedangkan KPK, TNI, dan Presiden dinilai sebagai lembaga demokrasi dengan kinerja terbaik. Ketiga, berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, partisipasi pemilih dan kinerja penyelenggara pemilu serta tata kelola penyelenggaraan pemilu menjadi hal yang paling menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sebaliknya, ketidakteraturan Daftar Pemilih Tetap (DPT), minimnya edukasi kepada pemilih, tingginya beban kerja penyelenggara pemilu, minimnya pemahaman dan sosialisasi tentang sistem Pemilu Serentak, politik uang, serta politisasi identitas disinyalir dapat berpotensi menimbulkan kerawanan dan menjadi tantangan bagi penyelenggaraan Pemilu 2019. Hal ini tentu memerlukan perhatian dan penanganan serius demi tercapainya Pemilu Serentak 2019 yang demokratis.

Pada aspek kedua terkait kondisi ekonomi, diketahui bahwa sekalipun tingkat kesejahteraan masyarakat sudah relatif baik, namun tingkat kesenjangan ekonomi di masyarakat masih perlu diperhatikan dan dicarikan solusi terbaik. Hal ini dikarenakan faktor ketimpangan dan ketidakadilan ekonomi ternyata masih menjadi faktor yang cukup dominan berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi Indonesia dan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. Selain dua faktor di atas, hal lain yang juga dinilai cukup dominan berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak adalah krisis ekonomi dan inflasi. Oleh karena itu, untuk menciptakan konsolidasi demokrasi Indonesia dan menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2019, negara perlu melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi, antara lain dengan melakukan pengembangan industri dalam negeri, menjaga stabilitas harga, dan mengatur distribusi logistik.

Sementara itu, pada aspek ketiga yang berkaitan dengan aspek sosial budaya, Survei Ahli ini berhasil memotret keadaan yang menunjukkan masih terdapatnya kesenjangan sosial di tengah masyarakat Indonesia. Kesenjangan ini terjadi sebagian besar karena adanya perbedaan tingkat dan akses di bidang ekonomi. Selain masih terdapat kesenjangan sosial, sikap intoleransi di Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir juga dinilai cukup tinggi. Tiga faktor utama yang menyebabkan kondisi intoleransi tersebut, yaitu tingginya angka politisasi atau manipulasi isu-isu identitas, stigmatisasi dan diskriminasi, kekerasan, serta persekusi kepada kelompok yang dianggap berbeda. Kondisi-kondisi demikian, khususnya politisasi identitas dan SARA (suku, agama, dan ras) juga disinyalir dapat menjadi hal yang berpotensi menghambat penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dan upaya mewujudkan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Aspek terakhir, yaitu kondisi pertahanan dan keamanan, terdapat beberapa temuan penting yang dapat digarisbawahi dan dapat dirujuk sebagai bahan evaluasi bagi sistem pertahanan keamanan ke depan. Pertama, survei ahli menyimpulkan bahwa sekalipun sistem pertahanan dianggap sudah efektif, peningkatan kualitas personel masih perlu untuk diprioritaskan sebagai upaya memutakhirkan sistem pertahanan nasional. Selain itu, masalah seperti kejahatan trans-nasional, korupsi, dan kriminalitas merupakan permasalahan hukum dan keamanan yang paling mendesak untuk ditanggulangi secara efektif dan efisien. Sementara itu berkaitan dengan peran militer, hasil survei menyimpulkan bahwa militer sebaiknya tidak perlu diberikan peran politik dan ekonomi. Kesimpulan ini sejalan dengan beberapa pendapat ahli yang menilai bahwa di negara-negara demokrasi, peran militer sebaiknya bebas dari nilai-nilai politik. Terakhir, terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak dan konsolidasi demokrasi Indonesia, hasil survei ini menyimpulkan bahwa konflik sosial dan politisasi aktor keamanan menjadi dua hal yang paling berpotensi mengganggu hajatan besar demokrasi Indonesia tersebut.

rilisahli2Sesi pembahasan hasil survei diawali oleh Prof. Dr Syarif Hidayat. Beberapa hal yang menjadi sorotan utama Prof. Syarif Hidayat antara lain berkaitan dengan keselarasan temuan Survei Ahli LIPI dengan hasil IDI, khususnya perihal kebebasan sipil. Terkait isu SARA yang menjadi potensi kerawanan dalam Pemilu Serentak mendatang, hal ini cukup berbeda dengan hasil IDI yang menyatakan bahwa isu SARA bukan menjadi hal yang signifikan terjadi di tingkat akar rumput dan mengancam perjalanan demokrasi Indonesia. Isu SARA hanya digunakan dan dikapitalisasi oleh elit politik untuk kepentingan elektoralnya. Oleh karena itu, pendekatan ke depan perlu diarahkan kepada elit partai agar dapat turut serta menjaga kohesi sosial masyarakat, bukan menciptakan disintegrasi hanya karena kepentingan politik semata.

Selain itu, Prof. Syarif juga menggarisbawahi tentang kinerja partai politik yang masih buruk. Menurutnya, kinerja partai politik yang demikian terjadi karena partai politik gagal menjalankan fungsi partai politik yang seharusnya melekat kepadanya, baik itu fungsi rekrutmen politik yang di dalamnya terdapat mekanisme kaderisasi partai, komunikasi politik, sosialisasi dan pendidikan politik, serta pengatur konflik. Temuan kinerja parpol yang demikian sekaligus mengonfirmasi bahwa demokrasi di Indonesia masih sebatas pada demokrasi simbolik atau demokrasi prosedural yang menghadirkan lembaga demokrasi secara fisik, namun masih lemah secara fungsi. Problematika partai politik yang demikian ditengarai disebabkan oleh belum adanya demokrasi internal partai yang ditandai dengan sentralisasi partai dan oligarki dalam partai.

Sejalan dengan pemikiran Prof. Dr Syarif Hidayat, kedua pembahas selanjutnya, Dr. Firman Noor, MA dan Prof. Syamsuddin Haris, juga menyatakan bahwa permasalahan dalam tubuh partai politik di Indonesia saat ini memerlukan perhatian khusus untuk segera ditangani agar dapat menciptakan konsolidasi demokrasi Indonesia. Dr. Firman Noor secara khusus juga menambahkan bahwa tantangan demokrasi Indonesia ke depan setidaknya mencangkup tiga hal, yaitu diskriminasi, oligarki, dan adanya kekerasan terhadap seseorang untuk menjalankan hak politiknya.

Sementara itu, Prof. Syamsuddin Haris dalam pemaparannya lebih menekankan pada kebutuhan mendesak untuk segera melakukan reformasi partai politik di Indonesia. Hal ini menjadi wajar untuk segera dilakukan karena dalam sebuah negara demokrasi representatif seperti Indonesia, peran partai politik sangat signifikan sebagai ujung tombak suksesi kepemimpinan di Indonesia. Karenanya, partai politik diharapkan dapat menciptakan kader-kader yang kompeten dan mampu mengemban tugas sebagai pemimpin yang memiliki akuntabilitas. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa Survei Ahli ini mengonfirmasi masalah klasik dalam kepemiluan di Indonesia, yaitu masalah DPT. Permasalahan ini muncul karena belum adanya data tunggal kependudukan di Indonesia. Selama ini data kependudukan menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, pada beberapa pemilu sebelumnya, termasuk Pilkada Serentak 2018, banyak dijumpai DPT ganda. Persoalan DPT ini harus menjadi perhatian utama penyelenggara pemilu, apalagi mengingat era baru Pemilu Serentak 2019.

Lebih jauh, Prof. Haris juga mengkritisi mekanisme keserentakan pemilu yang akan diimplementasikan pada tahun 2019. Menurutnya, model keserentakan Pemilu 2019 dinilai dapat memberatkan penyelenggara pemilu, baik KPU, Bawaslu, maupun DKPP. LIPI pada dasarnya merekomendasikan Pemilu Serentak bukan dalam bentuk pemilu lima kotak seperti yang akan dilaksanakan Indonesia. LIPI lebih menganjurkan Pemilu Serentak yang mengacu pada locus penyelenggaraan pemilu, yaitu Pemilu Serentak Nasional (untuk memilih Presiden-Wakil Presiden, DPR, dan DPD) dan Pemilu Serentak Lokal (memilih Kepala Daerah dan DPRD). Hal terakhir yang ditekankan oleh Prof. Haris adalah perilaku dari elit politik yang memanipulasi isu identitas dan SARA untuk kepentingan elektoral. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Prof. Syarif Hidayat, pendekatan perlu dilakukan dengan elit politik untuk tidak turut serta menciptakan konflik horisontal di tengah masyarakat. Prof. Haris menekankan bahwa elit politik harus mampu menjadi agen pengatur dan peredam konflik, seperti fungsi partai politik yang telah dilekatkan kepadanya.

Dalam sesi tanya jawab, peserta diskusi cukup antusias dengan hasil Survei Ahli dan pembahasan narasumber. Mayoritas peserta tertarik untuk mendiskusikan tentang reformasi partai politik yang menjadi kunci utama dari sistem demokrasi representatif. Dari hasil diskusi tersebut, LIPI merekomendasikan sebuah sistem yang didasarkan pada hasil riset sebelumnya, disebut dengan sistem integritas partai politik yang memiliki lima aspek utama, yaitu standar etik parpol, demokrasi internal parpol, kaderisasi parpol, sistem rekrutmen, dan sistem tata kelola keuangan parpol yang baik. Sistem tersebut dinilai perlu untuk diterapkan di dalam partai karena, menurut hemat penulis, dalam sebuah negara demokrasi semakin berkualitas dan demokratis sebuah partai, maka hal ini dapat mendorong demokratisasi di suatu negara. Selain itu, hal yang tidak kalah penting lainnya, partai juga diharapkan dapat menunjukkan identitas yang jelas melalui ideologi yang ditawarkan. Dengan demikian, partai bukan hanya dapat membedakan dirinya dengan partai lain, melainkan dapat dengan jelas pula menentukan segmen mana yang akan menjadi konstituennya. (Mouliza K.D Sweinstani)

rilisahli3