Konferensi Pers “Mengawal Integritas Pemilu Serentak 2019”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Putri Ariza

internalPada Selasa, 15 Januari 2019, Pusat Penelitian Politik (P2Politik) LIPI mengadakan konferensi pers “Mengawal Integritas Pemilu Serentak 2019”. Pernyataan sikap P2Politik LIPI, diwakili oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris dan Wawan Ichwanuddin, M.Si, dibacakan di depan rekan-rekan jurnalis di Ruang Rapat Utama P2Politik Lantai 11. Dihadiri oleh berbagai jurnalis televisi, media cetak, dan media digital, P2Politik menekankan himbauan kepada seluruh komponen bangsa untuk turut mengawal Pemilu 2019 agar berlangsung bebas, jujur, adil, dan demokratis, serta aman, damai, dan berintegritas.

Konferensi pers ini berangkat dari catatan peneliti P2Politik melihat situasi Pemilu saat ini yang minim substansi dan diwarnai oleh hoaks yang sengaja, sistematis, dan berulang-ulang. Terlebih ketika KPU sebagai penyelenggara Pemilu memiliki kekurangan teknis dan tata kelola Pemilu sehingga debat Pilpres yang berkualitas perlu dipertanyakan. Padahal, hal-hal seperti ini menyangkut kepercayaan publik terhadap integritas, proses penyelenggaraan, dan hasil Pemilu itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam rangka turut mengawal integritas Pemilu Serentak 2019 dan mengantisipasi potensi delegitimasi terhadap proses dan hasil pemilu, Pusat Penelitian Politik LIPI dalam konferensi pers ini menghimbau agar:

  

  1. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim sukses bersaing secara jujur, sportif, beretika, dan bermartabat. Bangsa kita mendambakan hadirnya para pemimpin politik yang mampu memberi keteladanan dalam berbicara, berperilaku, dan bertindak;
  2. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim sukses memanfaatkan masa kampanye untuk beradu visi, program, dan alternatif kebijakan terbaik sebagai solusi atas aneka masalah bangsa. Bangsa kita memerlukan visi dan gagasan cerdas namun realistis mengenai Indonesia yang lebih baik, adil, sejahtera, bermartabat, dan berdaya saing tinggi dari para pasangan calon yang berkompetisi dalam Pemilu 2019;
  3. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden beserta tim sukses mengedepankan pernyataan politik yang mendidik dan mencerdaskan, bukan sebaliknya, membodohi dan menguatkan sikap saling curiga antargolongan di masyarakat yang masih tersisa sejak pemilu-pemilu sebelumnya. Upaya kampanye untuk menarik dukungan pemilih hendaknya dilakukan dengan bijaksana, terutama mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap kehidupan bangsa ke depan;
  4. Para calon anggota legislatif Pusat (DPR dan DPD) dan Daerah (DPRD) hendaknya bersaing secara sehat, sportif, tidak terperangkap praktik jual-beli suara dan politik uang, serta lebih mengedepankan kepentingan bangsa ketimbang sekedar menang tapi mengorbankan kepentingan kolektif bangsa;
  5. Partai politik peserta pemilu hendaknya menjadikan pemilu sebagai momen terbaik untuk melakukan pendidikan dan pencerdasan politik bagi masyarakat, bukan sebaliknya membodohi rakyat untuk kepentingan jangka pendek kelompok dan golongan sendiri;
  6. KPU dan jajaran penyelenggara pemilu agar bersikap dan bekerja secara mandiri, profesional, dan imparsial dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan amanat UUD 1945 dan UU. Kritik dan saran yang disampaikan oleh berbagai pihak hendaknya menjadi masukan bagi KPU dan jajaran penyelenggara pemilu untuk melakukan perbaikan. KPU dan Bawaslu khususnya, perlu saling bekerjasama dalam mewujudkan integritas dan konstitusionalitas Pemilu Serentak 2019;
  7. Kepolisian dan Bawaslu proaktif dalam menindak pihak-pihak yang melakukan tindak pelanggaran pemilu, baik pidana maupun administratif sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan hasilnya;
  8. Media sebagai salah satu pilar demokrasi hendaknya selalu bersikap profesional dan nonpartisan serta mengedepankan prinsip-prinsip kerja jurnalistik dalam menyampaikan informasi terkait pemilu kepada masyarakat serta mendukung proses kampanye pemilu yang menjadi ajang adu visi, program dan alternatif kebijakan antarpeserta pemilu;
  9. Masyarakat hendaknya tidak bersikap reaksioner dalam menerima berita atau informasi terkait pemilu. Prinsip kehati-hatian perlu dikedepankan agar kita tidak terperangkap sebagai penyebar kebencian dan berita bohong yang berpotensi dipidana karena melanggar UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
  10. Terlalu besar biaya politik yang harus ditanggung bangsa ini jika pemilu akhirnya hanya berujung pada persaingan yang tidak sehat dan saling meniadakan di antara para pihak yang bersaing dan para pendukungnya. Bagaimana pun persatuan dan keutuhan bangsa kita jauh lebih utama dan berharga ketimbang sekadar perbedaan pilihan dalam pemilu yang justru meninggalkan kebencian, permusuhan, dan luka politik di antara sesama anak bangsa.

 

Pembacaan pernyataan sikap ini kemudian diikuti dengan diskusi yang berlangsung cukup hangat, terutama terkait delegitimasi pemilu, narasi pesimistis yang diserukan oleh kubu Prabowo-Sandi, dan pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh KPU dan Bawaslu. Syamsuddin Haris mengingatkan bahwa yang dikhawatirkan adalah delegitimasi atas proses dan hasil Pemilu akibat ketidakpercayaan pada KPU, yang berpeluang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak siap kalah. Oleh karena itu, sangat krusial mengatasi hoaks karena dampaknya luar biasa serta berpotensi disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak mengakui hasil pemilu. Sebagai penutup, Syamsuddin Haris menggarisbawahi bahwa partai politik memiliki tanggung jawab utama untuk sosialisasi dan pendidikan politik kepada para pemilih. (Putri Ariza)