Bedah Debat Pilpres 2019 Seri Ke-3.

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga

Masih dalam suasana menjelang Pemilihan Presiden 2019, Pusat Penelitian Politik untuk ketiga kalinya menyelenggarakan Bedah Debat Pilpres 2019 pada hari Senin, 18 Maret 2019. Diskusi ini mengulas evaluasi dan proyeksi kebijakan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial budaya yang disampaikan kedua Calon Wakil Presiden (Cawapres), Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, pada debat seri ke-3 hari Minggu, 17 Maret 2019 kemarin. Menghadirkan tiga orang narasumber, yaitu Fathimah Fildzah Izzati, M.Sc (peneliti Puslit Politik LIPI), Ibnu Nadzir Daraini, M.Sc (Peneliti Puslit Masyarakat dan Budaya LIPI), dan Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ (Peneliti Puslit Kependudukan LIPI), diskusi kali ini dimoderatori oleh Imam Syafi’I, M.Hum (peneliti Puslit Politik LIPI).

Fildzah dalam paparannya mengkritisi beberapa hal terkait isu ketenagakerjaan. Menurutnya, kedua kubu pada umumnya hanya melihat persoalan ketenagakerjaan dari sisi penciptaan lapangan pekerjaan. Banyak hal substansial mengenai isu ketenagakerjaan yang justru tidak dibahas oleh kedua cawapres. Hal ini setidaknya terlihat dari dua isu yang sama-sama dibahas kedua cawapres. Pertama, dalam bahasan mengenai tenaga kerja asing, keduanya justru tidak mengemukakan persoalan banyaknya WNI yang bekerja sebagai tenaga kerja asing di luar negeri. Persoalan bahwa untuk mencari pekerjaan yang layak pun para buruh migran ini harus pergi ke luar negeri, luput dari pembahasan. Selain itu, pemberitaan mengenai tenaga kerja asing yang selalu disertai sentimen rasial, seperti kasus tenaga kerja dari Tiongkok, yang ditujukan untuk membenturkan atau menciptakan konflik horisontal diantara pekerja, juga tidak dibahas. Padahal narasi mengenai perlindungan pemerintah terhadap tenaga kerja, baik asing maupun lokal, penting untuk dimunculkan dalam konteks regulasi ketenagakerjaan di Indonesia. Data dari BNP2TKI telah menunjukkan bahwa 97% buruh migran kita mengalami kekerasan fisik dan seksual di luar negeri dan 99% diantaranya adalah perempuan. Namun, perlindungan tenaga kerja perempuan ini justru luput dari perhatian.

Kedua, dalam bahasan mengenai start up yang dikemukakan kedua kubu, menurut Fildzah, keduanya cenderung “sok tahu” mengenai soal ini. Baik Ma’ruf maupun Sandiaga hanya melihat pada sisi tawaran penciptaan lapangan kerja baru dari start up ini. Namun, pemahaman lebih luas mengenai apa itu start up, tidak dikemukakan. Padahal, start up masuk pada jenis on-demand economy yang tidak mempunyai skema perlindungan terhadap pekerja yang terlibat di dalamnya. Menutup uraiannya, Fildzah menyayangkan bahwa debat pilpres seri ke-3 ini tidak menyediakan format dimana kedua kubu bisa menggali problematika ketenagakerjaan dari hulu ke hilir, mulai dari industri ekstraktif, manufaktur, media/periklanan hingga industri kreatif. Selain itu, formulasi debat kali ini juga menurut Fildzah tidak melihat ada keterkaitan antara keempat isu yang diangkat. Padahal jika ditelisik lebih jauh yang paling kesulitan dalam mengakses BPJS dan fasilitas kesehatan lainnya adalah petani gurem, pekerja pabrik/pekerja outsource, dan pekerja di sektor informal lainnya. Demikian juga halnya soal akses fasilitas pendidikan. Secara umum, menurut Fildzah tidak ada hal baru ditawarkan oleh seri debat kali ini karena materinya yang masih selalu dari perspektif pengusaha/pemilik modal dan tidak ada komitmen keberpihakan sama sekali kepada kelas pekerja/buruh.

Narasumber kedua, Ibnu Nadzir Daraini, M.Sc menyoroti secara khusus aspek kebudayaan dari materi Debat Pilpres seri ke-3 ini. Menurutnya, baik Ma’ruf Amin maupun Sandiaga Uno miskin imajinasi mengenai gagasan kebudayaan kita ke depan.  Gagasan besar seperti ini malahan muncul dalam Pilpres 2014 lalu, ketika cita-cita negara Indonesia Maritim dieksplisitkan oleh Joko Widodo. Terlepas kemudian bagaimana gagasan ini diwujudkan, namun munculnya gagasan besar mengenai seperti apa kita seharusnya, cita-cita apa yang kita tuju, dan bagaimana kita merujuk ke masa lampau, merupakan hal penting yang seharusnya muncul dalam perdebatan mengenai sosial dan kebudayaan hari ini.

Ibnu secara spesifik mengulas pandangan masing-masing calon mengenai kebudayaan ini. Sandiaga Uno, dalam pandangannya, meskipun pada retorika awalnya merujuk pada Sukarno dan UNESCO bahwa Indonesia mempunyai aset dalam pengembangan kebudayaan, namun secara substansi ia tidak mempunyai bayangan bagaimana membangun kebudayaan di luar ranah selain ekonomi kreatif dan pariwisata. Ide mengenai kebudayaan dalam pandangan Sandiaga hanya sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan devisa, tanpa ada imajinasi yang lebih besar. Demikian pula halnya ketika bicara mengenai pembangunan manusia, Sandiaga lebih mengarah ke pendidikan, yaitu menyiapkan orang-orang terdidik untuk bisa masuk ke pasar/industri sebagai pekerja, bukan orang terdidik yang memiliki gagasan mengenai kebangsaan.

Sebaliknya Ma’ruf Amin dalam pandangan Ibnu mempunyai gagasan yang sedikit lebih menarik dengan wacana ancaman diskontinuitas kebudayaan, yaitu bagaimana kita mungkin terputus dari gagasan siapa bangsa Indonesia di masa lampau. Namun sayangnya, ketika membicarakan solusi, kubu ini hanya merujuk solusi yang sudah ada seperti konservasi kebudayaan, dan masih berbicara dalam langgam pasar bahwa seolah-olah seluruhnya adalah persoalan dana. Sebagai contoh adalah ide Dana Abadi Kebudayaan yang disampaikan satu paket dengan Dana Abadi Riset. Sebagai penutup, Ibnu mengkritisi sangat minimnya pembahasan mengenai konservatisme agama yang mengancam kebhinekaan kita hari ini. Sandiaga memang menyebut khusus soal kebhinekaan, namun rekam jejak pasangan calon ini pada Pilkada DKI Jakarta 2017 dan kancah politik nasional yang sangat aktif menggunakan identitas agama dalam kampanyenya, membuat sulit sekali untuk mempercayai bahwa hal ini bisa dijalankan jika terpilih kelak.

Pembicara terakhir, Puguh Prasetyoputra, M.H.Econ membedah secara khusus isu kesehatan. Menurutnya, tidak ada hal baru yang ditawarkan kedua calon di bidang kesehatan. Pasangan calon (paslon) 1, misalnya, menekankan pada pergeseran fokus pembangunan dari infrastruktur ke sumber daya manusia, dan akan meneruskan program-program yang sudah ada, seperti Program Keluarga Harapan, serta memperbesar manfaat dari program-program tersebut untuk kesejahteraan rakyat. Sementara itu, Paslon 2, langsung menyoroti persoalan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Padahal BPJS hanyalah salah satu alat pembiayaan kesehatan di Indonesia. Sandiaga menawarkan solusi sangat optimis bahwa dalam 200 hari akan menyelesaikan permasalahan yang ada dalam BPJS, seperti defisit, antrian panjang, dan pembayaran fasilitas kesehatan serta tenaga kesehatan tepat waktu. Namun ungkap Puguh, kedua calon justru tidak mempunyai solusi mengenai persoalan pembayaran yang tidak rutin, terutama oleh pekerja informal, yaitu pekerja bukan penerima upah yang menurut data Kementerian Keuangan justru merupakan porsi defisit terbesar dari BPJS. Bagaimana menyeimbangkan tuntutan kualitas yang tinggi dan iuran yang masih rendah, justru menjadi pertanyaan yang gagal dijawab oleh kedua cawapres.

Ada beberapa isu kesehatan penting lainnya yang dicatat Puguh juga tidak dibahas dengan baik dalam sesi debat kali ini. Pertama, kedua kubu tidak menyentuh sama sekali bagaimana anggaran kesehatan tahun 2019 yang naik menjadi Rp 122 triliun akan digunakan pada tahun ini. Kedua, isu disabilitas, padahal faktanya 45% dari lansia di Indonesia mengalami keterbatasan fisik, penglihatan, dan komunikasi. Sementara, tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi pada kelompok usia produktif. Ketiga, persoalan seputar penyediaan infrastruktur yang layak supaya dapat beraktivitas fisik, seperti jalur jalan kaki dan jalur sepeda yang terintegrasi. Keempat, Indonesia saat ini sedang mengalami transisi dari penyakit menular ke penyakit tidak menular, seperti obesitas yang semakin meningkat dan justru beresiko terhadap munculnya penyakit, seperti jantung dan penyakit kardiovaskular lainnya. Resiko ini tentu akan membebani jaminan kesehatan nasional di masa depan, namun sayangnya pembahasan hanya bersifat jangka pendek. Padahal, Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah program jangka panjang yang membutuhkan pemetaan akar permasalahan secara menyeluruh agar berkelanjutan. (Lidya Christin Sinaga)