Bedah Debat Pilpres 2019 Seri Ke-4.

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Putri Ariza K

Pusat Penelitian Politik (Puslit Politik) kembali menghadirkan diskusi publik bertajuk Bedah Debat Pilpres 2019 seri ke-4 dengan tema “Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan Keamanan, dan Hubungan Internasional”. Acara ini diselenggarakan pada Senin, 1 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Utama Puslit Politik Widya Graha LIPI Lantai 11. Sesuai tema, diskusi ini mengundang empat orang narasumber yang kompeten di bidangnya, yaitu M. Khoirul Muqtafa, Ph.D (Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan LIPI), Dini Suryani, MA (APS) (Hons) (Peneliti Puslit Politik LIPI), Diandra Megaputri Mengko, M.Si (Han) (Peneliti Puslit Politik LIPI), dan Nanto Sriyanto, MIS (Peneliti Puslit Politik LIPI).

debatcapres seri4 1

Dimoderatori oleh Mario Surya Ramadhan, M.NatSecPol (Peneliti Puslit Politik LIPI), acara dimulai dengan paparan Khoirul mengenai tema ideologi dari Debat Pilpres seri ke-4 ini. Khoirul memberikan catatan utama, yaitu walaupun kedua capres berusaha untuk meyakinkan publik bahwa dirinya sangat Pancasilais dan nasionalis, uraian dari keduanya masih sangat normatif dan tidak elaboratif, baik dalam sesi paparan visi misi maupun pertanyaan panelis. Kedua capres juga belum menyentuh bagaimana merestorasi tantangan-tantangan ideologi ke depan, khususnya jika kita mengingat paham radikalisme dan ekstremisme di tingkat global dan nasional. Kedua capres memang sama-sama menggarisbawahi bahwa agar Pancasila tidak terkesan indoktrinasi, pemimpin perlu memberikan teladan dan pendidikan Pancasila dimulai dari sejak dini. Namun, terdapat perbedaan dari kedua capres dalam mendudukkan upaya ini. Prabowo lebih menekankan pada politik persatuan, yaitu bentuk pemahaman bahwa Indonesia harus bersatu dulu baru mengakui perbedaan. Sementara Joko Widodo berhasil mencontohkan everyday Pancasila, begitu Khoirul menyebutkannya, dengan cara penuh sopan santun dan toleransi, serta disampaikan secara visual dan kekinian.

Selain itu, Khoirul juga menyayangkan bahwa kedua capres tidak berhasil mengklarifikasi tuduhan-tuduhan atas mereka selama ini. Misalnya Prabowo tidak mampu meyakinkan publik bahwa kelompok-kelompok pendukung khilafah yang selama ini berada di belakangnya tidak memiliki tempat di Indonesia. Sementara Joko Widodo juga tidak mampu meyakinkan bahwa dirinya bukan anti-Islam dan anti-ulama seperti yang selama ini dinarasikan terhadapnya. Khoirul menutup catatannya dengan tantangan ke depan yang kurang dipaparkan secara elaboratif oleh kedua capres, yaitu normalisasi kekerasan, politisasi identitas, dan intoleransi.

debatcapres seri4 2

Narasumber kedua, Dini Suryani, memfokuskan ulasannya pada topik pemerintahan. Menurut Dini, Joko Widodo mampu merumuskan visinya secara lebih efektif dan menampilkan dirinya sebagai single fighter dengan tidak menyebut-nyebut KH Ma’ruf Amin dalam paparan visi. Joko Widodo juga lebih jelas dalam upayanya merebut simpati pemilih pemula. Sementara Prabowo kurang menguasai topik pemerintahan, kalimat-kalimat punchline-nya tidak didukung data yang memadai, serta tidak ada tawaran inovatif untuk mengatasi permasalahan pemerintahan yang ada.

Sayangnya dalam sesi pertanyaan panelis, Joko Widodo kurang berfokus pada e-government dan kurang elaboratif dalam konsep smart city. Padahal jika diuraikan secara lebih efektif, gagasan ini akan jauh lebih menarik. Dalam catatan Dini, penerapan e-government belum optimal dan belum dapat menjamin birokrasi menjadi lebih terbuka. Joko Widodo seharusnya dapat mengaitkan e-government dengan jargon Revolusi Mental yang menjadi bagian dari program besarnya. Sementara itu, alih-alih mejawab pertanyaan panelis secara langsung, kandidat presiden nomor urut 2, Prabowo lebih terfokus pada penekanan isu kekayaan bangsa tidak tinggal di Indonesia. Dalam sesi tanya jawab antar capres, Prabowo kembali mengkapitalisasi isu korupsi dalam pertanyaan mengenai mal-pelayanan publik. Dini menyebut Prabowo tidak menjawab serta hanya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menyebutkan keburukan-keburukan petahana. Lebih lanjut, isu mobilisasi birokrasi dalam pemilu yang dinyatakan oleh Prabowo sebenarnya cukup strategis, namun dinyatakan dalam kalimat tidak efektif sehingga terkesan tidak lugas. Menutup uraiannya, Dini Suryani menyayangkan bahwa kedua capres tidak membahas relasi pusat dan daerah dalam memaksimalkan tuntutan teknologi, tidak memunculkan solusi dalam jual beli jabatan di kementerian, serta tidak adanya upaya-upaya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

debatcapres seri4 3

Selanjutnya Diandra Megaputri Mengko, peneliti bidang militer Puslit Politik LIPI berupaya mengevaluasi topik pertahanan dan keamanan (hankam) dari debat capres sesi ke-4 ini. Mengawali paparannya, Diandra meyebutkan bahwa jika melihat visi misi kedua capres di bidang hankam, secara normatif di atas kertas, keduanya cukup baik. Hanya terdapat perbedaan yaitu Joko Widodo mengedepankan perspektif human security dengan narasi menjamin perlindungan dan rasa aman masyarakat, sementara Prabowo menggunakan perspektif national security sehingga muncul istilah-istilah dan kesan militeristik. Keduanya juga berbeda dalam memandang kondisi hankam Indonesia saat ini. Sementara Joko Widodo mengatakan bahwa kondisi hankam Indonesia belum ideal tapi masih ada kemajuan, Prabowo melihat kondisi sekarang masih jauh dari ideal.

Diandra menggarisbawahi bahwa kedua capres tidak menawarkan sesuatu yang baru (business as usual) terkait topik hankam ini. Pertama, kedua capres tidak berhasil menawarkan perspektif lain dari alutsista. Persoalan alutsista masih dilihat sebagai masalah anggaran. Kedua, baik Joko Widodo maupun Prabowo tidak menyentuh masalah akuntabilitas dan transparansi dalam anggaran pertahanan, padahal menurut Government Defence Anti Corruption Index, Indonesia masuk dalam kategori risiko tinggi (high risk). Transparansi dalam anggaran pertahanan memang problematik karena rezim peradilan militer yang melingkupinya, sehingga KPK tidak bisa masuk. Ketiga, kedua capres juga tidak membahas soal kualitas dan penataan personel, koordinasi aktor keamanan, pelibatan TNI di ranah sipil, netralitas aparat keamanan, reformasi peradilan militer, reformasi Polri (instrumental, kultural, dan struktural), penanganan terhadap konflik, dan kesejahteraan aparat keamanan.

debatcapres seri4 4

Topik terakhir mengenai hubungan internasional diulas oleh Nanto Sriyanto, koordinator kajian Politik Luar Negeri Puslit Politik LIPI. Menurut Nanto, Joko Widodo terlalu fokus pada diplomasi ekonomi dan peningkatan middling capacity Indonesia, serta merumuskan efisiensi perizinan untuk investasi penanaman modal asing. Padahal penguatan postur diplomatik perlu diperjelas, terutama mau dibawa ke mana kebijakan Poros Maritim Dunia. Sementara itu, Prabowo yang mengutip Thucydides dengan ‘si vis pacem para bellum’ menyiratkan kesan bahwa dirinya percaya militer dapat menyelesaikan berbagai masalah. Padahal, ini adalah kontestasi lima tahunan dimana Prabowo perlu realistis dalam menguraikan apa yang bisa dikerjakan dalam jangka waktu ini, termasuk resolusi konflik yang akan muncul seperti di sektor maritim. Pernyataan ini disebutkan Nanto sebagai militer adalah superpower nonsense. Nanto juga menyayangkan seharusnya Jokowi bisa lebih elaboratif dalam mengaksentuasi Islamophobia dalam soft diplomacy dan middling capacity Indonesia. Nanto menutup paparannya dengan menyimpulkan bahwa pola debat ini adalah Joko Widodo menguraikan apa yang sudah dilakukannya dalam kebijakan luar negeri, sementara Prabowo mendelegitimasi apa yang sudah dilakukan Joko Widodo sebagai petahana.

debatcapres seri4 5

Bedah Debat Pilpres ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang hangat. Para hadirin yang terdiri atas peneliti, media, dosen, dan mahasiswa, terlibat aktif dalam sesi tanya jawab. Isu yang mengemuka dalam diskusi ini adalah masalah kesiapan TNI dalam menghadapi tantangan perang siber dan masalah sel-sel individual ISIS yang menjadi ancaman dalam negeri, walaupun kantong terakhir ISIS sudah dinyatakan kalah Maret lalu. (Putri Ariza K)