Seminar “Achieving Unity in Diversity? Social Cohesion in Indonesia”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya C. Sinaga

internPusat Penelitian Politik (P2Politik) LIPI pada Selasa, 2 Juli 2019 mengadakan seminar bertajuk “Achieving Unity in Diversity? Social Cohesion in Indonesia”. Menghadirkan Dr. Patrick Ziegenhain (Visiting Professor Department of Business Administration-Atma Jaya University, Jakarta) sebagai pembicara dan Dini Suryani, MA (APS) (Hons), peneliti P2Politik LIPI, sebagai penanggap, diskusi yang mengambil tempat di Ruang Seminar Utama P2Politik ini  dimoderatori oleh Defbry Margiansyah, MA (peneliti P2Politik LIPI).

 

Mengawali pemaparannya, Patrick menjelaskan bahwa latar belakang studi mengenai kohesi sosial ini berangkat dari studi kuantitatif mengenai kohesi sosial yang telah dibuat sebelumnya oleh Bartelmann Stiftung. Data-data yang didapatkan dari penelitian kuantitatif di 22 negara di Asia tersebut kemudian ditelusuri lebih lanjut dengan melakukan penelitian kualitatif. Kohesi sosial sendiri mempunyai tiga elemen utama, yaitu 1) social relations, terdiri atas social networks, trust in people, dan perception of diversity; 2) connectedness, terdiri atas identification, trust in institutions, dan perception of fairness; 3) focus on the common good, terdiri atas solidarity and helpfulness, respect for social roles, dan civic participation.

 

Dari hasil in-depth country study di Indonesia, Patrick mengungkapkan bahwa Indonesia mempunyai tingkat kohesi sosial yang relatif tinggi. Hal ini dimungkinkan karena adanya proses nation-building yang inklusif dan berhasil, termasuk diterimanya filosofi negara dan bahasa bersama; adanya rasa kebersamaan (feeling of togetherness) sebagai sebuah bangsa; dan proses pembangunan yang berhasil dalam hal Gross Domestic Product (GDP) dan pendapatan. Namun, ada dua tantangan besar terkait kohesi sosial di Indonesia yang dicatat oleh Patrick. Pertama, rendahnya tingkat penerimaan atas keberagaman. Salah satu penyebabnya adalah karena adanya kelompok-kelompok Islam ekstrimis dan tirani dari agama mayoritas yang mengancam kohesi sosial di Indonesia. Kedua, rendahnya tingkat keadilan dan kesetaraan ekonomi. Hal ini sangat terkait dengan kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi antara yang kaya dan miskin, antara desa dan kota, termasuk sistem pendidikan yang mahal.

 

Untuk itu, menurut Patrick menutup pemaparannya, para pemimpin Indonesia perlu mempertimbangkan bagaimana cara mengatasi bahaya radikalisasi agama dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Membangun nasionalisme inklusif adalah pendekatan yang baik dalam 50-60 tahun pertama setelah kemerdekaan untuk mencapai kohesi nasional dan sosial. Namun, untuk masa depan di era globalisasi, diperlukan lebih banyak upaya untuk menjaga kohesi sosial yang tinggi.

 

Menanggapi pemaparan Patrick, Dini Suryani mengungkapkan bahwa studi mengenai Social Cohesion Radar (SCR) sangat penting secara akademis untuk melihat posisi Indonesia dibanding negara lain dalam konteks kohesi sosial. Namun menurut Dini, studi SCR ini berpotensi bias karena menggunakan data sekunder dan cenderung overlook terhadap heterogenitas yang ada. Dini mengingatkan bahwa untuk berbicara mengenai Indonesia secara spesifik dibutuhkan data survei yang berasal dari data primer. Jika disandingkan dengan hasil survei yang dilakukan oleh P2Politik tahun 2018 dan Februari 2019, terkait interaksi antar umat beragama, survei menunjukkan bahwa mayoritas responden jarang/tidak pernah berinteraksi dengan yang berbeda agama. Mengenai preferensi untuk tinggal bertetangga, kebanyakan responden lebih memilih untuk bertetangga dengan yang seagama, meskipun mereka percaya bahwa warga dengan agama lain tidak akan merugikan. Terkait preferensi dalam memilih pemimpin menunjukkan bahwa faktor agama lebih berpengaruh dibanding etnisitas, namun mayoritas responden cenderung enggan memilih pejabat publik yang berasal dari etnik Tionghoa.  Pertanyaan yang menggelitik, ungkap Dini, apakah kohesi sosial di Indonesia yang baik tersebut justru karena jarangnya berinteraksi? Lebih jauh, dengan menyandingkan studi SCR dan hasil studi primer seperti yang dilakukan P2Politik LIPI, memunculkan keraguan bahwa apakah kohesi sosial ini genuine atau tidak.

 

Sesi diskusi berlangsung intensif dan atraktif. Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan, Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, MA yang hadir dalam diskusi kali ini mengingatkan mengenai paradoks pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan. Menurut Nuke, menyoal kesenjangan sangat terkait dengan masalah korupsi, namun korupsi tidak menjadi salah satu indikator dalam studi ini. Yogi Setia Permana, peneliti P2Politik LIPI juga mengingatkan bahwa sebenarnya Indonesia dekat dengan zona degradasi terkait kohesi sosial. Bahkan, ada parameter kohesi sosial yang sangat rendah dibanding negara Asia Tenggara lainnya, seperti Myanmar. Hal ini menunjukkan bahwa kohesi sosial kita sebenarnya bermasalah dan mengakui hal ini sebagai residu politik elektoral adalah penting karena collective denial hanya akan membuat masalah ini memburuk. (Lidya C. Sinaga)