Seminar Intern Mahasiswa Magang, 16 Juli 2019

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Khanisa

Isu peran dan posisi perempuan dalam masyarakat selalu menjadi hal yang menarik untuk didiskusikan. Perempuan memiliki peran besar dalam membangun generasi bangsa di masa depan. Namun dalam menjalankan perannya, posisi perempuan juga sering kali dirugikan oleh peraturan maupun hukum yang dinilai tidak memberikan keadilan bagi mereka. Kedua hal inilah yang dipaparkan oleh dua orang mahasiswa yang telah menyelesaikan masa magang mereka di Pusat penelitian Politik LIPI, yaitu Kirana Putri Arivianty dan Nur Baiti Purwa Kartika.

 

Dalam presentasi berjudul “Keterwakilan Perempuan PKS di Kota Depok Hasil Pemilu 2019”, Kirana yang merupakan mahasiswa dari FISIP Universitas Brawijaya, Malang mempertanyakan mengapa keberhasilan sebuah partai politik dalam meningkatkan jumlah kursinya di DPRD tidak diikuti dengan penambahan jumlah calon legislatif (caleg) perempuan yang terpilih untuk mengisi kursi-kursi tersebut. Kirana menambahkan, caleg perempuan yang terpilih umumnya merupakan petahana yang sudah memiliki modal sosial dan ekonomi lebih besar dari caleg perempuan pendatang baru. Ada empat bahasan utama dalam paparan Kirana, yaitu keterwakilan perempuan pada perpolitikan di Indonesia, pengaruh patriarki serta perspektif Islam terhadap peran perempuan dalam politik, pola rekruitmen caleg yang lebih sulit ditembus perempuan, dan sulitnya perempuan bersaing dengan petahana serta sosok-sosok yang memang digadang-gadang partai sebagai vote-getter.

 

Beralih ke pembahasan kedua, Nur Baiti Purwa Kartika, mahasiswi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa membawakan presentasi yang berjudul “Relasi Kuasa antara Negara dan Korban Kekerasan Seksual melalui UU ITE.” Kartika mengidentifikasi adanya tiga masalah dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang terkait dengan perempuan, yaitu rentannya penggunaan UU tersebut untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual, adanya ketimpangan relasi kuasa antara negara dan perempuan, serta ketidaksetaraan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual. Pada pemaparannya, Kartika mengangkat dua penyintas kasus kekerasan seksual yang malah dirugikan oleh penggunakan UU ITE, yaitu Baiq Nuril dan Anindya Sabrina.

 

Presentasi dari Kirana dan Kartika menunjukkan masih rumitnya isu peran dan posisi perempuan di dalam masyarakat Indonesia. Dalam presentasi Kartika, sistem pemilu yang sudah sedemikian rupa dirancang untuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan, ternyata harus berhadapan dengan berbagai halangan sosial maupun ekonomi. Masalah pelik lainnya muncul dalam bentuk penggunaan perangkat hukum yang seharusnya memberikan keadilan, malah digunakan untuk menekan penyintas kekerasan seksual. Sesi diskusi berlangsung intensif dan menggarisbawahi pentingnya penajaman fokus bahasan juga pengayaan sumber-sumber bacaan pada karya tulis yang akan dibuat di kemudian hari. (Khanisa)

magang1magang2

magang4