Peluncuran dan Bedah Buku “Contentious Belongings: The Place of Minorities in Indonesia”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga

anu1Pusat Penelitian Politik (P2Politik) LIPI bekerjasama dengan Australia National University (ANU) Indonesia Project menggelar peluncuran dan bedah buku “Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia” pada Rabu, 31 Juli 2019. Bertempat di Auditorium Utama LIPI lantai 2, peluncuran buku ini dibuka dengan kata sambutan dari Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Prof. Dr. Firman Noor, MA dan Prof. Dr. Budy Resosudarmo mewakili ANU Indonesia Project. Menurut Prof. Firman, suatu kebanggaan yang luar biasa bagi P2Politik bisa dipercaya untuk bekerjasama menyelenggarakan peluncuran dan diskusi buku yang menjadi best-seller di ISEAS Singapura saat ini. Kolaborasi ini, menurut Prof. Firman, sejalan dengan komitmen P2Politik untuk mengkaji masalah minoritas, salah satunya dengan keberadaan tim kajian etnik Tionghoa, dalam rangka menjaga hak-hak dan keberadaan minoritas sebagai bagian utuh dari bangsa Indonesia yang majemuk.

 

Setelah serangkaian kata sambutan, acara dilanjutkan dengan peluncuran buku yang dilakukan secara resmi oleh Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, peneliti senior P2Politik LIPI. Dalam pidatonya, Prof. Dewi Fortuna mengungkapkan bahwa buku ini berhasil memperlihatkan bukti-bukti empirik stagnasi dan regresi demokrasi Indonesia. Isu-isu yang ditampilkan dalam buku ini memperlihatkan bagaimana Indonesia yang selama ini dikenal sebagai bangsa yang toleran dan plural dengan semboyannya “Bhinekka Tunggal Ika”, ternyata semakin banyak menunjukkan kemunduran, terutama dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Fakta ini, menurut Prof. Dewi, merupakan sebuah ironi dan memunculkan pertanyaan, apa artinya menjadi Indonesia dan memeluk demokrasi jika kenyataan hari ini jauh dari cita-cita awal berdemokrasi.

 

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi buku yang menghadirkan perwakilan penulis dan dua orang pembahas dari P2Politik LIPI, yaitu. Prof. Dr. Firman Noor, MA dan Prof. Dr. Asvi Warman Adam. Adapun tiga orang perwakilan penulis yang hadir dalam diskusi kali ini adalah Dr. Ronit Ricci dari ANU dan Hebrew University of Jerusalem; Greg Fealy dari ANU; dan Dr. Burhanuddin Muhtadi dari Universitas Islam Negeri Jakarta. Dimoderatori oleh Yogi Setia Permana, MA dari P2Politik LIPI, ketiga perwakilan penulis memaparkan gagasan utama yang dituliskan dalam buku bunga rampai setebal 280 halaman ini. Greg Fealy dan Ronit Ricci yang menjadi editor buku ini menuliskan bab awal yang berjudul “Diversity and its discontents: an overview of minority-majority relations in Indonesia”. Sementara itu, Burhanuddin Muhtadi bersama Marcus Mietzner menuliskan bab mengenai “The mobilisation of intolerance and its trajectories: Indonesian Muslims’ views of religious minorities and ethnic Chinese.”

 

anu2Dalam pembahasannya, Prof. Asvi Warman Adam, profesor riset LIPI bidang sejarah sosial dan politik mengungkapkan bahwa meskipun buku ini sudah menegaskan betapa beragamnya topik yang terkait minoritas, ada satu kelompok yang menurut Asvi seharusnya masuk dalam kategori  ini. Kelompok ini secara selintas telah ditulis dalam tulisan Saskia Wieringa, ketika menyebutkan bahwa ada dua panic moral menyangkut gender di Indonesia, salah satunya yaitu terkait peristiwa tahun 1965. Dalam pandangan Asvi, korban dari peristiwa 1965 bisa dikategorikan sebagai minoritas. Dari segi jumlah, berdasarkan keterangan pengurus Partai Komunis Indonesia (PKI), terdapat 3 juta orang anggota pada tahun 1965. Diantaranya, 500 ribu orang terbunuh, ratusan ribu orang dimasukkan ke dalam penjara, dan lebih dari sepuluh ribu orang dibuang ke Pulau Buru selama sepuluh tahun. Pun setelah keluar dari Pulau Buru, mereka diberi identitas ET (Eks-Tapol) pada KTP-nya. Mereka dibedakan dari kelompok lain dan terus diawasi. Perlakuan terhadap mereka sangat diskriminatif. Pada tahun 1981, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa korban 1965 beserta keluarganya tidak boleh menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan anggota ABRI. Juga dilakukan litsus bagi mereka yang sudah menjadi PNS, dimana jika ada anggota keluarga yang terlibat di G30S akan dikeluarkan. Ini setidaknya terus dialami selama rejim Orde Baru. Pada era reformasi ada kemajuan ketika tahun 2004, Mahkamah Konstitusi mencabut pasal dalam UU Pemilu yang akhirnya mengijinkan hak mereka yang terlibat dalam peristiwa G30S untuk dipilih dan memilih. Sebagai sebuah minoritas, belakangan ini juga ada perhatian sangat terbatas diberikan oleh Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) karena mereka dianggap sebagai saksi korban dalam peristiwa pembunuhan massal 1965. LPSK memberikan jaminan kesehatan secara terbatas kepada ratusan orang korban 1965. Hal-hal inilah yang bagi Asvi membuat kelompok ini pas untuk dimasukkan ke dalam kategori minoritas, meskipun secara jumlah sulit untuk menentukan berapa jumlah mereka karena cenderung menutupi diri dan identitasnya. Upaya menutup diri adalah suatu beban dari kelompok minoritas ini, yang seyogyanya menurut Asvi, dapat masuk dalam kategori minoritas.

 

Dalam nuansa bahasan yang berbeda, Prof. Firman Noor menyebutkan bahwa kehadiran buku ini menantang komitmen kita untuk menjaga keindonesiaan dan sekaligus menantang komitmen kita untuk menciptakan demokrasi yang lebih baik, tidak hanya bersifat prosedural. Firman berkeyakinan bahwa negara demokrasi maju dalam prosesnya juga mengalami pengalaman suram dan kelam seperti yang mungkin dialami oleh bangsa kita saat ini. Demikian pula, negara demokrasi maju mengalami fase dimana kelompok minoritas demikian terancam, seperti halnya kelompok Katolik di Amerika Serikat. Indonesia mungkin sedang mengarah ke arah demokrasi yang lebih baik, dengan munculnya topik-topik yang 10-15 tahun lalu belum terdengar, seperti sexuality dan disability yang dahulunya tidak menjadi bahan diskusi publik. Dalam pandangan Firman, suatu saat nanti ketika isu-isu ini terakomodir, saat itulah demokrasi Indonesia akan lebih baik lagi dari segi substansi. Untuk itulah, menurut Firman, kehadiran buku ini sangat tepat dari segi waktu mengingat banyaknya persoalan yang tengah dialami bangsa Indonesia terkait masalah minoritas, dan dari segi substansi karena mampu menggarisbawahi persoalan penting terkait konstruksi hukum kita yang belum cukup akomodatif terhadap kalangan minoritas.

 

Lebih dari seratus peserta memenuhi Auditorium LIPI, baik dari kalangan akademisi, praktisi, mahasiswa, dan media. Antusiasme peserta yang hadir sangat jelas terlihat dari sesi tanya jawab yang berlangsung hangat. Sebagai penutup, Yogi selaku moderator menegaskan kembali apa yang disampaikan Prof. Dewi di awal acara bahwa buku ini adalah semacam wake-up call bagi para komunitas ilmuwan untuk berpikir lebih jauh bagaimana mentrasformasikan situasi yang kontensius ini menjadi situasi yang lebih produktif bagi proses state-building dan kohesi nasional kita. (Lidya Christin Sinaga)

anu3

anu4

anu5