Debriefing Observer dalam Ad-Hoc Group Senior Official Meeting (AHG SOM) Bali Process 2019

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Rizka Fiani Prabaningtyas

nuke1Persoalan migrasi paksa saat ini sedang menimbulkan problematika di dunia internasional karena adanya tren peningkatan kasus perpindahan massal manusia akibat konflik, perang, hingga perubahan iklim di berbagai penjuru dunia. Di kawasan Asia Pasifik sendiri khususnya di Asia Tenggara, migrasi paksa bukanlah hal baru. Namun, isu ini sangat jarang mendapatkan perhatian kolektif dari negara-negara di kawasan dibandingkan dengan persoalan migrasi manusia lainnya. Satu-satunya forum kerjasama regional yang berkaitan dengan isu migrasi paksa adalah The Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime atau dikenal dengan Bali Process. Forum ini diinisiasi tahun 2002 oleh Australia dan Indonesia pasca gelombang pengungsi dari Timur Tengah yang dikhawatirkan meningkatkan aktivitas kejahatan transnasional seperti penyelundupan dan perdagangan manusia di kawasan.

 

Topik migrasi paksa dan efektivitas forum Bali Process inilah yang menjadi fokus utama dalam acara Debriefing Ad-Hoc Group Senior Official Meeting (AHG SOM) Bali Process yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI pada hari Selasa, 13 Agustus 2019. Diskusi dengan tagline “Forced Migration: What Bali Process Can Do?” ini menghadirkan Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, peneliti senior di Pusat Penelitian Politik LIPI yang menjadi observer dalam pertemuan AHG SOM Bali Process ke-14 pada tanggal 23 Juli 2019 di Da Nang, Vietnam. Prof. Nuke yang juga merupakan Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan LIPI, hadir dalam pertemuan tersebut sebagai salah satu convenor dari forum the Asia Dialogue on Forced Migration (ADFM). ADFM merupakan forum diskusi second-track yang fokus pada isu migrasi paksa di Asia. Forum ini mempertemukan para ahli, akademisi, dan peneliti dari lembaga think-tank maupun pemerintahan yang hadir berdasarkan kapasitas individunya sebagai pemerhati isu migrasi.

 

Dalam pemaparannya, Prof. Nuke menjelaskan bahwa meskipun telah diinisiasi sejak 2002 Bali Process belum menunjukkan kontribusinya yang lebih dari sekedar forum “sharing” informasi antar negara anggota. Dinamika dalam forum tersebut seringkali tergantung pada hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Titik tolak dari dinamika operasionalisasi forum ini adalah krisis pengungsi di Laut Andaman tahun 2015.  Ribuan etnis Rohingya dari Myanmar dan Bangladesh terdampar di tengah Laut Andaman karena melarikan diri dari negaranya hingga mengakibatkan tragedi kemanusiaan yang memerlukan respon cepat dan terpadu dari negara-negara di kawasan. Sayangnya, mekanisme koordinasi dalam Bali Process tidak dirancang untuk merespon situasi krisis dengan cepat guna memberikan perlindungan terhadap para korban migrasi paksa tersebut.

 

AHG SOM Bali Process ini ditujukan untuk meninjau kembali kemajuan implementasi Deklarasi Bali Process 2016 yang diadopsi pasca krisis Andaman guna mengurangi migrasi paksa, serta mengevaluasi dan memberi rekomendasi konkrit atas aktivitas kerjasama regional terkait isu penyelundupan dan perdagangan manusia. Berdasarkan pengamatan Prof. Nuke selama mengikuti pertemuan tersebut, ada beberapa poin utama yang penting untuk dicermati. Pertama, fokus bahasan masih mengutamakan gambaran umum tentang peningkatan aktivitas kejahatan transnasional di kawasan seiring dengan meningkatnya kasus migrasi paksa. Namun, forum ini kurang berani membahas secara terperinci isu-isu spesifik yang disepakati sehingga menimbulkan kesan bahwa diskusi menjadi normatif dan terlalu umum. Kedua, kekuatan operasional Bali Process berada di tangan Regional Support Office (RSO) yang dibentuk pada tahun 2012. Pada kenyataannya, RSO sangat disibukkan dengan tugas untuk menyiapkan berbagai SOP dan panduan teknis terkait kerja sama penanganan penyelundupan dan perdagangan manusia.  Ketiga, telah ada upaya dalam pertemuan ini untuk menegaskan bahwa setiap anggota wajib merespon The Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM) dan The Global Compact on Refugees (GCR) yang mejadi dasar kebijakan operasional UNHCR dan IOM. Keempat, dalam forum ini juga dibahas mengenai kemajuan dari pembentukan berbagai kelompok kerja/working groups, salah satunya adalah Technical Experts Group on Returns and Reintegration (TEG-RR) untuk mencari solusi bagi pengungsi korban migrasi paksa. Namun, efektivitas dari kinerja masing-masing kelompok kerja tersebut belum terlihat dan tidak dibahas secara spesifik.

 

nuke2Ada beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam upaya mendorong peran aktif dan efektif dari Bali Process. Pertama, hasil rumusan kajian ADFM belum ditindaklanjuti dengan serius dalam pembahasan di forum. Sebagai contoh, rekomendasi ADFM terkait efektivitas mekanisme konsultasi dan mekanisme “good offices” oleh RSO, belum terbahas dengan komprehensif. Selain itu, masukan ADFM tentang keterlibatan ASEAN dalam kerangka kerja sama regional Bali Process hanya mendapatkan komitmen normatif yang tertuang dalam Deklarasi Bali Process 2018. Komitmen ini tidak ditindaklanjuti dengan mekanisme konkrit peningkatan sinergi antara ASEAN dan Bali Process dalam menangani migrasi paksa. Secara tidak langsung, hal ini juga menunjukkan bagaimana Indonesia sebagai co-chair Bali Process sekaligus salah satu negara berpengaruh di ASEAN belum cukup serius memasukkan agenda engagement ASEAN dengan Bali Process untuk menangani isu migrasi paksa.

 

Kedua, Forum Bali Process juga terkesan tidak memiliki mekanisme evaluasi dan standar keberhasilan sehingga kurang responsif dalam hal merumuskan langkah konkrit penanganan migrasi paksa. Meskipun lembaga-lembaga peninjau telah memberikan masukan data dan informasi yang mutakhir terkait perkembangan isu migrasi paksa, rutinitas dalam menjalankan forum dan kecenderungan pembahasan yang normatif dapat menghambat terciptanya solusi alternatif yang kreatif dan nyata dari forum ini. Oleh karena itu, peninjau, khususnya forum dialog second-track seperti ADFM, perlu memikirkan langkah strategis untuk melakukan science advocacy dalam mempengaruhi keputusan-keputusan utama yang dihasilkan forum pertemuan antar menteri dan pejabat tinggi  seperti Bali Process. (Rizka Fiani Prabaningtyas)