Konferensi Pers “Civitas LIPI Tolak Revisi UU KPK”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga

Menyikapi persetujuan usulan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) sebagai usul inisiatif DPR yang secara substansi mengancam independensi dan melumpuhkan kinerja KPK, maka Civitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyatakan penolakannya dalam Konferensi Pers “Penolakan Civitas LIPI atas Revisi UU KPU” pada 10 September 2019. Bertempat di Ruang Seminar Widya Graha lantai 11, konferensi pers ini dihadiri oleh berbagai media nasional, baik cetak maupun elektronik.

 PenolakanSivitas LIPI

Setelah penyampaian poin-poin penolakan tersebut, Pusat Penelitian Politik LIPI diwakili empat peneliti seniornya mengelaborasi dan mempertegas beberapa poin penolakan tersebut.

 

Prof. Dr. Syamsuddin Haris mengawali penjelasannya dengan menekankan bahwa pengesahan revisi UU KPK sebagai usul inisiatif dewan menunjukkan dengan jelas bahwa DPR sudah menjadi semacam kartel politik yang mengancam demokrasi dan masa depan kita sebagai bangsa. Sebagaimana diketahui, suatu politik kartel biasanya diikat oleh kepentingan jangka pendek yang sama. Dalam konteks DPR, kepentingan jangka pendek yang sama ini adalah rent-seeking. Oleh sebab itu, menurut Prof. Haris, revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR ini di satu sisi membuka mata hati publik dan di sisi lain menelanjangi wajah asli legislatif kita dalam komitmen kosongnya untuk menegakkan hukum dan pemerintahan yang bersih. Selain itu, Prof. Haris menegaskan bahwa usul inisiatif DPR ini bukanlah revisi, melainkan perubahan mendasar terhadap UU No. 30 tahun 2002 mengingat hampir semua pasal diubah sehingga kehilangan marwah sebagai UU KPK yang lama. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa KPK adalah bagian dari lembaga eksekutif atau lembaga pemerintah pusat, sebagai contoh, merupakan suatu degradasi luar biasa terhadap KPK karena dalam UU yang lama, KPK adalah lembaga negara, bukan lembaga pemerintah pusat. Pasal lain yang juga patut dikritisi adalah terkait tugas KPK yang kini lebih pada pencegahan. Padahal, pencegahan bukan semata-mata tugas KPK, melainkan tugas kita semua, termasuk pemuka agama dan dosen di kampus-kampus. Justru tugas pemberantasan semestinya berada di sebuah lembaga khusus sebagaimana yang kita alami selama ini dengan KPK. Terakhir, Prof. Haris menggarisbawahi penambahan bab dan pasal yang cukup banyak mengenai dewan pengawas dan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi wewenang dewan. Bagi Prof. Haris, jelas bahwa tujuannya tiada lain adalah melumpuhkan KPK itu sendiri.

 

Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar menggarisbawahi fakta menarik bahwa partai politik yang berkompetisi secara sengit dalam pemilu lalu, justru kini bersatu hendak melumpuhkan KPK. Bagi Prof. Dewi, usul inisiatif DPR yang disampaikan pada saat injury time dari masa kerja DPR saat ini merupakan bentuk itikad politik yang kurang baik. Menurutnya, revisi UU KPK ini bukan hanya menjadi ancaman terhadap good governance, yaitu pemberantasan korupsi, melainkan juga ancaman bagi demokrasi, yaitu munculnya ketidakpercayaan yang sangat meluas terhadap partai politik dan anggota DPR yang sudah terpilih dan akan terpilih, termasuk terhadap DPR yang menjadi tonggak demokrasi itu sendiri. Prof. Dewi mengingatkan bahwa tidak dapat dibayangkan jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pilar utama demokrasi, yaitu lembaga legislatif. Ketika kita meruntuhkan Orde Baru yang lebih condong kepada kekuasaan eksekutif, kita semua berjuang untuk memberikan kekuasaan atau wewenang yang lebih kepada DPR. Jika sekarang DPR justru dianggap menyalahgunakan wewenangnya demi melindungi politisi-politisi DPR dari Operasi Tangkap Tangan-nya KPK dan mengorbankan citra DPR itu sendiri, tegas Prof. Dewi, “saya khawatir ini akan menimbulkan sinisme terhadap demokrasi. Hal ini justru akan memberi peluang yang lebih besar kepada pihak-pihak yang selama ini tidak percaya dengan demokrasi itu sendiri.” Menutup uraiannya, Prof. Dewi mengingatkan bahwa bola kini berada di tangan Presiden Jokowi yang dikenal sebagai presiden yang relatif bersih dan tidak pernah terkena isu KKN. Isu revisi UU KPK yang tujuannya untuk mengebiri kewenangan KPK ini menjadi ujian utama presiden yang sudah terpilih untuk kali kedua. Jika presiden mengirimkan surat presiden untuk memungkinkan RUU ini dibahas di DPR, maka yang akan kehilangan kepercayaan dari rakyat bukan hanya anggota DPR saja, melainkan juga Presiden Jokowi yang akan mempertaruhkan reputasinya sendiri dan mengalienasi kepercayaan masyarakat, termasuk dari LIPI.

 

Menambahkan uraian kedua profesor sebelumnya, Prof. Dr. Siti Zuhro menekankan bahwa perkembangan yang terjadi saat ini adalah sebuah ketidakmajuan dalam kehidupan berbangsa bernegara karena apa yang dilakukan oleh DPR saat ini telah mengancam kepentingan nasional dalam mensejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Padahal, sumber dari semua kepentingan nasional itu adalah bagaimana negara dikelola secara transparan dan akuntabel. Prof. Siti Zuhro mengingatkan bahwa KPK bukan mendadak ada, tetapi satu amanah konstitusi dan gerakan reformasi 1998, “jadi kita jangan mendadak melupakan sejarah dengan menganggap KPK sebagai sebuah ancaman bersama dan harus dilucuti bersama.” KPK dalam versi baru ini, menurutnya, justru disfungsi karena tidak lagi mempunyai independensi. KPK menjadi bagian dari lembaga eksekutif dan tidak mempunyai otoritas yang kokoh untuk melakukan pemberantasan korupsi yang menjadi tugas pokok fungsinya. Bagi Prof. Siti Zuhro, perkembangan ini adalah bentuk matinya empati karena sudah jelas bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi bencana korupsi yang sangat serius. Harusnya, kita berpikir bagaimana agar korupsi tidak ada lagi. Untuk itu, empati DPR harus dikembalikan pada kebutuhan atau aspirasi masyarakat yang tidak menghendaki revisi ini, apalagi diubah secara substansial. Hal ini sangat serius karena apa artinya kita berdemokrasi jika korupsi merajalela baik di birokrasi, eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demokrasi kita harus terjamah oleh pendekatan hukum dan keadilan, untuk itu kita masih membutuhkan KPK yang diberikan payung hukum yang benar-benar kokoh. Kalaupun ada kekuarangan, kita sempurnakan dengan tambahan pasal-pasal hukum yang menguatkan KPK, bukan melucuti kewenangan KPK, tutup Prof. Siti Zuhro.

 

Terakhir, peneliti senior Moh. Nurhasim menegaskan adanya gejala intervensi dalam proses pencalonan calon pimpinan KPK untuk kemudian mengintervensi KPK itu sendiri. Menurutnya, hal yang tidak masuk di akal adalah kesamaan argumentasi yang disampaikan DPR dan orang dekat istana bahwa revisi ini memperkuat KPK ketika minimal 10 poin substansinya, sebagaimana disebutkan dalam pernyataan sikap LIPI, justru memperlemah KPK. Hal paling penting yang harus disikapi dari penolakan masyarakat sipil terhadap revisi UU ini, menurut Hasim, adalah presiden harusnya segera bersikap dan mengambil suatu posisi. Selama proses ini berlarut-larut, ada kekhawatiran seakan-akan Presiden mengadu antara publik dengan DPR dalam berbagai macam kasus pelemahan KPK. Oleh karena itu, tegas Hasim, desakan LIPI jelas, agar presiden segera mengeluarkan posisi karena masalah ini baru akan bisa selesai jika suara penolakan itu bisa muncul dari semua tempat. (Lidya C. Sinaga)