Seminar Internal Pusat Penelitian Politik-LIPI, 3 September 2019

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Lidya Christin Sinaga

nufus1Dua tema menarik terkait Tiongkok dibahas dalam satu seminar internal yang diadakan oleh Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI pada Selasa, 3 September 2019. Seminar kali ini dibawakan secara bergantian oleh salah satu peneliti P2P LIPI, yaitu Hayati Nufus, S.Hum, LLM dan peserta magang di P2P LIPI dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, Nadya Octavia Ashari.

 

Paparan pertama berjudul “Kerjasama China-Djibouti: Will Djibouti Fall into China’s Debt Trap?” dibawakan oleh Nadya Ashari. Menurut Nadya, kerjasama Tiongkok dengan Djibouti menimbulkan banyak asumsi bahwa kerjasama ini merupakan Debt Trap Diplomacy yang dilakukan oleh Tiongkok dalam mengimplementasikan proyek geostrategisnya, yang dikenal dengan Belt and Road Initiative. Sebagaimana diketahui, Djibouti sangat tergantung pada pinjaman Tiongkok, terutama pada dua sektor utama, yaitu infrastruktur transportasi dan sumber daya energi. Sementara itu, Tiongkok telah pula membangun military base di Djibouti dengan membayar $20 juta per tahun. Melihat Djibouti yang saat ini menuju krisis akibat menerima pinjaman besar dari bank-bank pemerintah Tiongkok dengan suku bunga tinggi untuk mendanai pembangunan infrastruktur, dan posisi strategis pelabuhan laut Djibouti dalam peta Belt and Road Initiative, Nadya melihat bahwa sangat memungkinkan bagi Djibouti untuk jatuh ke genggaman Tiongkok, seperti yang telah dialami sebelumnya oleh Sri Lanka. Apalagi, skema pembayaran utang yang diterapkan Tiongkok memungkinkan untuk menggunakan aset negara sebagai pengganti metode pembayaran dengan dollar. Hal ini yang terjadi dalam kasus pemindahan hak pengelolaan pelabuhan Hambantota di Sri Lanka.

 

 Selanjutnya, Hayati Nufus memaparkan presentasinya yang berjudul “Protes Hongkong: Berakhirnya ‘One Country, Two Systems’?” Menurut alumnus University of Shanghai ini, ada lima akar permasalahan protes yang berlangsung. Pertama, distrust antara masyarakat Hongkong dengan pemerintah Beijing, yaitu kecurigaan terhadap komitmen Beijing terkait “One Country, Two Systems”. Kedua, Hongkong tidak pernah memiliki kedaulatan untuk menentukan nasibnya sendiri. Ketiga, pemerintah Hongkong gagal dalam mengatasi masalah pemerataan kesejahteraan. Keempat, tidak ada ruang dialog dan kompromi antara pemerintah dan pendemo. Kelima, dari sisi Tiongkok, prinsip “One Country, Two Systems” menjadi halangan bagi Tiongkok untuk sepenuhnya mendekatkan Hongkong dengan Tiongkok daratan, sehingga menimbulkan “jurang” yang semakin dalam antara warga kedua wilayah ini. Menutup paparannya, Nufus menggarisbawahi bahwa protes Hongkong ini menunjukkan kelemahan “One Country, Two Systems” yang akan berpengaruh pada upaya unifikasi damai dengan Taiwan. (Lidya C. Sinaga)

nufus2