Diskusi Publik “Memahami Akar Persoalan Papua dan Upaya Penyelesaian Secara Damai”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Putri Ariza Kristimanta

Merespon situasi Papua yang mengalami eskalasi dalam beberapa bulan terakhir serta mencermati berlarutnya konflik Papua, Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakan diskusi publik dengan tema “Memahami Akar Persoalan Papua dan Upaya Penyelesaian Secara Damai” pada 17 September 2019. Diskusi ini diselenggarakan di Ruang Seminar Utama P2P-LIPI dengan menghadirkan tiga orang peneliti P2P, yaitu Dr. Rosita Dewi, Aisah Putri Budiatri, M.A., dan Agus Elya Imbiri, SIP sebagai pembicara. Rosita dan Aisah adalah tim peneliti Papua Road Map LIPI, sementara Agus adalah peneliti P2P sekaligus salah satu putra Papua.

Agus Imbiri membuka presentasinya dengan menguraikan bahwa konflik Papua kerap hanya terjadi di pelosok, seperti Puncak Jaya, Mimika, Nduga, dan wilayah pesisir pelosok. Agus juga menekankan bahwa sikap dasar orang Papua dalam memandang konflik terbagi menjadi dua, yaitu sebagai perang suku (misalnya yang terjadi di Mimika) dan konflik berlandaskan politik yang melibatkan aktor keamanan. Eskalasi konflik akhir-akhir ini terjadi di pusat kota Jayapura, Manokwari, dan beberapa wilayah lainnya, namun dampaknya sudah merambah ke daerah lain. Mengapa ini bisa terjadi?

Agus menjelaskan pergeseran zaman turut berpengaruh dalam menyuburkan potensi konflik. Pada awalnya, kehidupan orang Papua hanya berbatas suku, kemudian bergeser menjadi lebih kolektif. Kolektivitas ini menyebabkan timbulnya kelompok-kelompok, seperti (a) tokoh yang berjasa dalam integrasi; (b) kelompok yang menghadirkan otonomi khusus (Otsus); dan (c) generasi muda. Seiring banyaknya suku dan wilayah adat, generasi muda tumbuh menjadi kaum yang lebih kritis. Konsekuensinya adalah kaum yang tidak terdidik akan tersingkir, sehingga aksi kemarin adalah ekspresi permintaan perhatian kepada pemerintah. Selain itu, meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua telah membaik dari tahun ke tahun, hal ini tidak selaras dengan akses ke lapangan pekerjaan. Akibatnya, terjadi peningkatan jumlah pengangguran yang akhirnya menjadi rumput kering pemicu konflik.

Setelah memahami perspektif orang Papua, diskusi dilanjutkan pada upaya memahami akar masalah Papua yang disajikan oleh Dr. Rosita Dewi. Rosita menekankan bahwa pemberian Otsus bagi Papua tidak dapat dijadikan solusi dalam menuntaskan akar masalah. Menurutnya, Otsus merupakan kompromi politik untuk meredam tuntutan merdeka pada masa reformasi, atau istilah lainnya adalah win-win solution. Kenyataannya, persoalan belum selesai meskipun dana Otsus terus meningkat.

Hasil kajian Papua Road Map memetakan bahwa terdapat empat akar persoalan konflik Papua. Pertama, diskriminasi dan marjinalisasi yaitu bahwa terdapat stigma dilahirkan sebagai Papua itu sudah salah. Ditambah dengan adanya keberpihakan dan perbandingan oleh negara antara Orang Asli Papua (OAP) dengan pendatang. Kedua, kegagalan pembangunan yang menyebabkan tingkat kemiskinan tinggi, kesenjangan sosial semakin lebar, serta tidak meratanya fasilitas pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah Papua. Ketiga, soal pelanggaran HAM yang upaya penyelesaiannya masih terus dipertanyakan, dan siklus kekerasan baik itu vertikal dan horisontal yang berulang. Terakhir, adanya perbedaan persepsi antara Jakarta dan Papua dalam memandang sejarah dan status politik Papua.

Rosita menekankan bahwa harus ada sensitivitas pemerintah dalam menangani akar masalah Papua, melampaui upaya terhadap daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal (3T). Papua harus diperlakukan khusus dan tidak digeneralisasi karena Papua adalah daerah konflik. Bahwa meski mekanisme penyelesaian ada di Otsus dengan didukung dana Otsus yang besar, konflik masih berlanjut, Rosita menggarisbawahi inkonsistensi dan lemahnya legitimasi Otsus sebagai penyebabnya. Mulai dari pemekaran Provinsi Papua Barat yang dianggap sebagai pengkhianatan Otsus, berlarutnya pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP), penetapan simbol daerah, pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), hingga adanya pengakuan terkorupsi (corrupted recognition) melalui keberadaan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) di bawah Lenis Kogoya. Masalah inkonsistensi pelaksanaan Otsus sedikit banyak memengaruhi lemahnya legitimasi Otsus yang dianggap tidak merepresentasikan semua kelompok di Papua.

Selanjutnya, Rosita menguraikan bahwa aktor dan relasi di antara para aktor memiliki keterkaitan erat dengan sumber konflik Papua. Aktor yang terdiri atas para pemangku kepentingan, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, gereja, Lembaga Swadaya Masyarakar (LSM), Dewan Adat Papua (DAP), LMA, ketua suku, Organisasi Papua Merdeka (OPM), Presidium Dewan Papua (PDP), kelompok kaum muda, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), dan Jaringan Damai Papua (JDP).

Menutup uraiannya, Rosita memaparkan alternatif penyelesaian konflik Papua. Pertama, menghindari pendekatan militeristik. Kedua, menyelesaikan persoalan HAM yang tidak hanya terkait dengan kekerasan dan politik, tetapi juga ekonomi, sosial dan budaya. Ketiga, menata kembali keamanan di Papua. Keempat, mengubah strategi negosiasi dan komunikasi dalam menghadapi gerakan politik kaum muda dan diaspora di luar negeri. Terakhir, memberi ruang dialog inklusif.

Menyambung dari alternatif dialog inklusif yang Rosita uraikan secara singkat, Aisah Putri Budiatri menjelaskan secara rinci bentuk dialog yang dijadikan solusi konflik Papua. Aisah menekankan bahwa pendekatan lama tidak efektif karena empat hal yaitu (1) program kebijakan tidak terintegrasi; (2) inkonsistensi kebijakan pemerintah; (3) kebijakan belum menyentuh akar masalah konflik secara holistik; (4) kebijakan bersifat top-down. Konflik bukan hanya persoalan Pemerintah Pusat, tetapi terutama Presiden yang memiliki kewenangan untuk menetapkan komitmennya mengakhiri konflik.

Pendekatan dialog sebagai solusi konflik Papua bukan sekedar pertemuan, tetapi membahas masalah, mencari solusi dan membangun ikatan serta kesepakatan antar-aktor konflik. Dialog ini membutuhkan kepercayaan (trust), memiliki legitimasi dan komitmen kuat, dan bersifat komprehensif. Sejauh ini, advokasi Tim LIPI dan JDP telah mengadakan beberapa pertemuan eksploratif sebagai miniatur simulasi dialog yang dihadiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, aktivis, TNI, POLRI, dan lainnya. Serangkaian pertemuan ini menghasilkan sebuah kertas kebijakan “Bersama-Sama Membangun Papua Damai” (2015) dan kepercayaan antar aktor di Jakarta dan Papua.

Aisah Putri menekankan bahwa pendekatan dialog bukan hal yang mustahil. Pemerintah Indonesia telah aktif mendorong dialog sebagai pendekatan penyelesaian konflik di dalam negeri dan dunia internasional, seperti Aceh, Poso, Ambon, Mindanao, dan Rohingya. Selain itu, publik turut mendukung adanya dialog. Upaya ini pun telah diinisasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Terkait format dialog, Aisah menegaskan bahwa format dan aktor dapat disepakati oleh Pemerintah Pusat dan berbagai elemen di Papua, dengan catatan harus simultan, inklusif, dan komprehensif. Tim Kajian Papua LIPI berbasis hasil riset selama 2004-2016 telah mengajukan usulan. Pertama, penunjukan utusan khusus untuk dialog oleh presiden. Kedua, pertemuan awal Presiden dengan Tiga Pilar (Gubernur Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat, serta MRP Papua dan Papua Barat). Rangkaian Dialog berupa Dialog Internal Pemerintah-Dialog Internal Papua-Dialog Sektoral-Dialog Nasional untuk rekonsiliasi. Aisah menutup presentasinya dengan menekankan bahwa komitmen kuat dan aksi Presiden diperlukan untuk menyelesaikan konflik Papua. Acara ini kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi yang hangat. Para peserta dan insan media turut serta aktif dalam menyumbangkan ide dan gagasan demi Papua Damai. (Putri Ariza Kristimanta)