Seminar Internal “Dinamika Isu dan Kebijakan Isu Pengungsi di Wilayah Indonesia Timur”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Khanisa

Diskursus mengenai perpindahan manusia akibat konflik kekerasan maupun perang merupakan isu yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Berbagai label formal mengemuka untuk melakukan penggolongan terhadap sekelompok manusia yang melakukan perpindahan tersebut. Internally displaced person, asylum seeker, dan refugee merupakan tiga label formal yang sering digunakan, namun penggunaannya bisa berimplikasi pada jenis kebijakan yang diberlakukan untuk mengelola kehadiran mereka.

Hal inilah yang dibahas oleh Andrey Damaledo dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tanggal 28 Januari 2020. Mengangkat tema “Identity Politics and Refugee Policies in an Eastern Indonesian Region”, diskusi ini dimoderatori oleh Rr. Rizka Prabaningtyas, MA, peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI yang juga fokus pada isu pengungsi. Andrey Damaledo adalah seorang research fellow pada Center for Southeast Asian Studies di Kyoto University. Ia mendapatkan gelar PhD in Antropology dari The Australian National University. Disertasinya berjudul “Displacement, belonging and Citizenship among The East Timorese in West Timor” telah diterbitkan ANU Press tahun 2018.

Mengawali paparannya, Andrey memaparkan tiga arus pengungsian yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan pelbagai kebijakan pemerintah untuk menyikapi kehadiran para pengungsi tersebut. Arus pertama terjadi pada tahun 1970an, selanjutnya terjadi pasca-referendum tahun 1999, dan yang terakhir merupakan arus pengungsi global dari berbagai negara yang terjadi sejak tahun 2008 sampai saat ini. Dari ketiga kasus tersebut masing-masing kelompok pengungsi memiliki asal dan latar belakang isu yang berbeda-beda yang menimbulkan adanya perbedaan identitas politik di antara mereka. Sehingga terdapat perbedaan label yang ditempelkan pada mereka, apakah mereka merupakan internally displaced person, asylum seeker, ataupun refugee. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada perlakuan yang diberikan Pemerintah Indonesia dalam menghadapi ketiga kasus tersebut

Dalam kasus terakhir misalnya, para pengungsi adalah orang-orang yang mencari suaka dari negara-negara Timur Tengah maupun Asia. Pemerintah Indonesia memiliki kebijakan yang terbatas karena belum meratifikasi perjanjian internasional mengenai para pencari suaka, sehingga pemenuhan hak hidup mereka terbatas dan sering kali belum dapat dipenuhi dengan baik. Andrey mencontohkan adanya demonstrasi yang dilakukan para pencari suaka mengenai hak pendidikan bagi anak-anak pencari suaka yang belum dapat dipenuhi pemerintah karena status orang tua mereka.

Diskusi yang dilakukan setelah paparan berlanjut pada peran beberapa instansi dalam pembentukan label dari para pengungsi. Dalam arus pengungsian pertama dan kedua, terdapat keterlibatan badan bentukan PBB yang berusaha memastikan transisi damai dari situasi konflik dan perlakuan yang semestinya terhadap para pengungsi. Khususnya dalam penanganan konflik dan arus pengungsian yang kedua, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Sri Yanuarti dan Riefqi Muna mengatakan bahwa LIPI memiliki peran sebagai think tank yang ikut memantau jalannya referendum dan arus pengungsian yang terjadi pasca-1998. Pada arus pengungsian yang ketiga, lembaga seperti UNHCR yang berwenang mengurus perpindahan status “pencari suaka” ke “pengungsi” sering kali kewalahan menangani kasus per kasus yang terjadi karena asal wilayah dan latar belakang konflik setiap pencari suaka berbeda.

Diskusi berlangsung cukup intens dan memperlihatkan kompleksnya permasalahan pengungsi yang terjadi di Indonesia. Menutup seminar internal tersebut, Rizka Prabaningtyas selaku moderator mengungkapkan adanya ekspektasi untuk dapat lebih banyak membahas mengenai isu ini pada diskusi selanjutnya mengingat beragamnya dinamika isu pengungsi yang juga terjadi di daerah-daerah lain di Indonesia. Diskusi akademik yang dilakukan di LIPI dapat memberikan pencerahan mengenai bagaimana seharusnya Pemerintah Indonesia dengan bijak menyikapi isu ini. (Khanisa)

Dinamika isu dan kebijakan 1 min    Dinamika isu dan kebijakan 2 min