Diskusi Publik “Pro Kontra Omnibus Law-RUU Cipta Kerja”

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Pandu Adaba

Salah satu hal yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini adalah terkait munculnya rancangan Omnibus Law. Istilah ini sebenarnya sudah lama dikenal dalam kajian hukum ketatanegaraan, namun baru menjadi perhatian luas setelah pemerintah mewacanakannya. Salah satu aspek yang paling disorot dari Omnibus Law ini adalah RUU Cipta Kerja. Omnibus Law sendiri merupakan suatu skema reformasi regulasi yang diniatkan untuk menyederhanakan beberapa undang-undang yang saling berkaitan dan tumpang tindih menjadi suatu regulasi baru yang terintegrasi. Jadi dalam pandangan idealnya, Omnibus Law secara sederhana dapat dipahami sebagai penyederhanaan beberapa undang-undang menjadi suatu regulasi terpadu.

Indonesia boleh dikatakan sedang dalam situasi terlalu banyak regulasi. Catatan dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) memperlihatkan bahwa sejak tahun 2014 hingga bulan November 2018, telah terbit 10.180 regulasi dalam berbagai bentuk dan levelnya. Dapat dibayangkan bahwa dalam kurun waktu sekitar lima tahun saja, lebih dari 10.000 regulasi baru dibuat. Hal ini seringkali menimbulkan tumpang tindih dan ketidakselarasan antara regulasi satu dengan yang lainnya baik dalam level yang setara maupun tidak setara.

Berkaitan dengan wacana pembahasan Omnibus Law-RUU Cipta Kerja ini, Pusat Penelitian Politik LIPI menggelar acar diskusi publik bertajuk “Pro Kontra Omnibus Law-RUU Cipta Kerja” pada hari Kamis, 27 Februari 2020. Bertempat di Ruang Seminar Pusat Penelitian Politik (P2P)-LIPI, sekitar 50 peserta secara antusias mendiskusikan RUU Cipta kerja ini. Kedua narasumber yang hadir yaitu Fatimah Fildzah Izzati, peneliti P2P-LIPI, dan Bivitri Susanti, pakar hukum Tata Negara dan pengajar di STIH Jentera, Jakarta.

Mengawali sesi pemaparan, Fildzah mengupas RUU Cipta kerja dari sudut pandang ketenagakerjaan. Menurutnya, ada asumsi konyol yang mendasari RUU Cipta kerja ini, yaitu upaya menarik investasi modal asing dengan cara liberalisasi ekonomi. Konsekuensi dari perspektif liberalisasi ekonomi ini salah satunya adalah dikuranginya hak-hak buruh. Dalih mempemudah investasi menjadikan posisi pengusaha sangat kuat sehingga prinsip easy hiring-easy firing (mudah direkrut-mudah dipecat) semakin mendapatkan justifikasi. Dengan situasi seperti itu, maka kaum buruh menjadi kelompok yang sangat rentan kehilangan pekerjaan maupun hak-hak dasarnya.

Masih menurut Fildzah, sebenarnya kemudahan investasi tidak hanya ditentukan oleh faktor ketenagakerjaan saja. Mengutip survei World Economic Forum (WEF), Fildzah menyebutkan bahwa sebenarnya penghambat utama masuknya investasi ke Indonesia justru perilaku korupsi. Selain itu, ruwetnya birokrasi juga menjadi salah satu faktor penghambat lain. Masalah ketenagakerjaan hanyalah menjadi faktor kesekian dari berbagai faktor penghambat masuknya investasi ke Indonesia.

Narasumber kedua, Bivitri Susanti, menyoroti dari kacamata Hukum Tata Negara dalam mengupas Omnibus Law. Dalam paparannya Bivitri menjelaskan bahwa secara normatif metode penyusunan regulasi dengan cara Omnibus Law memang diperbolehkan untuk dilakukan, namun ada beberapa permasalahan dalam situasi sekarang. Klaster yang menjadi cakupan bahasan Omnibus Law sangat besar sehingga sangat berpotensi menyembunyikan hal-hal yang justru penting serta potensi ketidaktelitian dalam penyusunannya. Hal ini diperparah dengan target 100 hari selesai yang pernah diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo. Apabila metode yang digunakan dalam perbaikan itu banyak bersifat tambal sulam, menurut Bivitri, kemungkinan Omnibus Law bukannya menjadi perbaikan namun justru menjadi lebih buruk dari undang-undang yang direvisinya.

Menutup sesi diskusi publik ini, kedua narasumber mengajak peserta untuk terus berjuang agar usulan Omnibus Law ini ditarik kembali. Resiko yang ditanggung dari penyusunan Omnibus Law secara serampangan dan tidak transparan serta nir-partisipasi masyarakat justru akan menjadi suatu hal yang merugikan kita bersama. (Pandu Adaba)