Sinergi Pemerintah dalam Masa New Normal COVID-19

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Humas LIPI

talk to scientistsJakarta, Humas LIPI. Dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah telah memberlakukan kebijakan publik seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), termasuk diantaranya larangan mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Kebijakan ini dilakukan untuk membatasi tingginya tingkat mobilitas penduduk. Kini, tahapan penanganan COVID-19 telah memasuki babak baru yang disebut New Normal. Pelaksanaan kebijakan publik di tengah pandemi COVID-19 ini pun bukan tanpa kendala, maka kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. “Dalam mengatasi COVID-19 pemerintah pusat tidak bisa sendiri. Kebersamaan dan keselarasan bertindak dengan pemerintah daerah sangat penting. Bahkan, juga dengan pemerintahan desa yang menjadi garda terdepan dalam melayani rakyat,” jelas Prof. Dr. Siti Zuhro, Profesor Riset dari Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI), dalam acara Science Webinar Talk to Scientist “Fenomena PSBB, New Normal, dan Mobilitas dalam Kajian Sosial” pada hari Jumat, 19 Juni 2020. 

Menurut Siti Zuhro, memasuki era kenormalan baru, masyarakat dihadapkan pada pola hidup yang berubah, mulai dari sisi individual hingga tataran sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. Kebijakan PSBB yang diambil pemerintah sempat menyebabkan pelayanan publik terhambat. “Kecenderungan yang tinggi masih ada di masyarakat untuk mengakses layanan publik secara langsung, jadi peralihan menuju kenormalan baru perlu dibarengi dengan memberi edukasi serta sosialisasi secara masif kepada seluruh elemen masyarakat,” terang Siti Zuhro. Masyarakat perlu didorong untuk melek teknologi informasi dan mengerti konsekuensi dari era digital saat ini agar dapat mengakses layanan publik secara daring terutama selama masa new normal. Edukasi protokol kesehatan COVID-19 pun perlu masif digalakkan melalui iklan di TV dan berbagai media sebagai sosialisasi kepada masyarakat dalam menghadapi new normal. “Pelayanan publik yang prima, terutama pelayanan kesehatan menjadi tuntutan. Layanan publik merupakan bagian dari Reformasi Birokrasi yang tidak terpisahkan. Masyarakat harus dilayani dan diperhatikan kesehatannya, terutama penduduk yang mengalami stunting dan miskin,” ungkap Siti Zuhro.

Lebih lanjut Siti Zuhro menegaskan bahwa dalam situasi inilah, peran pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan rakyat dalam menghadapi bencana nasional COVID-19 dituntut untuk dapat mengambil kebijakan yang tangkas dan memberikan rasa aman kepada rakyatnya. “Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang sudah matang dan masyarakat harus mengawalnya. Pelibatan masyarakat diperlukan, tidak mungkin permasalahan diselesaikan oleh pemerintah sendiri,” tegasnya.

Siti Zuhro juga mengingatkan bahwa bencana COVID-19 harus dijadikan peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki kualitas pemerintahan, khususnya pola relasi pusat dan daerah. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, tidak hanya diperlukan kebijakan yang sinkron, namun juga pola relasi yang harmonis antar-tingkatan pemerintah. Hal ini penting agar tidak muncul ‘represi’ pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maupun ‘resistensi/pembangkangan’ pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. “Demokrasi harus dilakukan dalam komunikasi dua arah, yaitu mengubah pengetahuan menjadi suatu kebijakan. Pun, dalam konteks otonomi daerah, tupoksinya sudah jelas dan tidak boleh dicampuradukkan,” jelas Siti Zuhro.

Menutup paparannya, Siti Zuhro menegaskan bahwa dalam era kenormalan baru yang harus dijalani dengan lebih berkualitas, diperlukan sinergi atau kebersamaan agar Indonesia bisa bangkit dan menjalani pola hidup baru yang adaptif dan agile. “Solusinya dengan mendorong sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk berbagi tugas dan bersama-sama menanggulangi COVID-19. Pola hidup baru yang kita jalani juga memerlukan sinergi dan kebersamaan itu,”pungkas Siti Zuhro. (suhe/ed: iz)