Penanganan COVID-19: Menerapkan Triple Helix dalam Konsorsium Riset dan Inovasi

Kategori: Kegiatan
Ditulis oleh Humas LIPI

konsorsium covid 19Jakarta, Humas LIPI. Dalam upaya penanganan COVID-19, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Bambang Brodjonegoro membentuk konsorsium riset dan inovasi yang melibatkan beberapa elemen, yaitu Kementerian Kesehatan,  LIPI, Perguruan Tinggi, dan dunia industri. “Prinsip tugas dan fungsinya menerapkan triple helix di dalam konsorsium untuk penanggulangan COVID-19 sebagai kolaborasi antara dunia industri dan pemerintah.  Keterlibatan dunia industri adalah penghasil  alat kesehatan dan obat serta farmasi yang berperan untuk memproduksi vaksin,” tutur Bambang pada acara Webinar Diskusi Kebijakan “Penanggulangan COVID-19 Berbasis Pengetahuan dan Inovasi” yang diselenggarakan oleh Knowledge Sector Initiative (KSI) dan Katadata, pada hari Senin, 22 Juni 2020.

Lebih jauh Bambang Brodjonegoro mengungkapkan “triple helix sudah berjalan dengan baik. Ekosistem riset yang dibayangkan lambat dalam pergerakannya, justru berkembang sangat baik. Kondisi pandemi membuat inovasi bekerja dan terhubung dengan dunia industri, seperti pembuatan atau pengadaan alat kesehatan dan obat, disinfektan sinar ultraviolet korona yang pengadaannya lebih cepat dan siap didistribusikan,” ujar Bambang. Menristek/BRIN juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam bentuk lain, seperti misalnya mengadakan kontes di masyarakat tentang ide penanganan COVID-19. “Antusiasme masyarakat yang mengikuti kontes cukup besar. Ada 5000 konsep yang diterima panitia, kemudian diseleksi berdasarkan ide atau gagasan menjadi 17 konsep. Kontes terkait ide ini mayoritas menggunakan ilmu pengetahuan dan inovasi, tidak semata-mata ide yang tidak terimplementasikan,” jelas Bambang.

Terkait pendanaan, Bambang menyebutkan bahwa sumber investasi penelitian dan pengembangan dari pihak swasta sangat kecil. “Kita ingin swasta terlibat dalam investasi, sehingga inovasi yang dilahirkan akan semakin banyak dan hasilnya akan lebih cocok untuk masyarakat, karena inginnya mendekatkan industri dengan pasar,” jelasnya. Bambang juga mengungkapkan bahwa hilirisasi akan lebih pas untuk perusahaan bukan negara agar kompetitif dalam mengutamakan inovasi. Kehadiran negara termasuk LIPI sebagai lembaga penelitian harus melakukan revolusi inovasi dengan menghilangkan birokrasi keuangan yang terlalu besar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Tjahyo Kumolo, turut hadir sebagai pembicara dalam webinar tersebut. Tjahyo menyampaikan langkah Kementerian PAN RB dengan memberikan apresiasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan inovasi pada layanan publik. “Apresiasi diterapkan agar ASN melakukan inovasi seperti respons cepat dan tanggap dalam layanan saat bekerja dari rumah agar tidak menghambat layanan publik,” tegas Tjahyo.

Dalam paparannya lebih lanjut, Tjahyo menegaskan “ASN secara internal selama pandemi ini agar tetap berupaya lebih produktif, inovatif, dan kreatif untuk mempercepat proses layanan kepada masyarakat, mengingat 70 persen ASN berada di daerah dan 1,6 juta di antaranya adalah tenaga administrasi yang mendukung di semua lini terwujudnya profesionalisme dan produktivitas tata kelola yang efektif dan efisien,” ujar Tjahyo. Ini dilakukan sebagai upaya percepatan agar layanan publik dikembangkan atas dasar proses transfer inovasi. Untuk itu, Tjahyo menekankan, “inovasi layanan publik harus menggunakan data penelitian dalam pengambilan keputusan di tingkat pemerintah pusat dan daerah.”

Profesor Dewi Fortuna Anwar, Profesor Riset Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang juga menjadi narasumber dalam webinar tersebut mengungkapkan bahwa elemen dari ekosistem pengetahuan dan inovasi tidak lepas dari kerangka regulasi, insentif atau pendanaan, tata kelola, sumber daya manusia (ASN), dan akuntabilitas. Ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi mempunyai peran sebagai knowledge producers, knowledge users, knowledge enablers, dan knowledge intermediaries. “Capaian dari iptek dalam implementasinya perlu didukung oleh negara untuk menggerakkan semua elemen, termasuk di dalamnya adalah ASN dengan kinerja secara efisien dan efektif. Mengelola dunia penelitian yang di dalamnya ada kebijakan dan manajemen ASN pada instansi pemerintah seperti lembaga penelitian, tidak lepas dari birokrasi. Dalam implementasinya, ekosistem negara tercermin dan tergambar pada kapasitas ASN dan kebijakan yang diambilnya,” ujar Dewi.

Menutup paparannya, Dewi Fortuna Anwar menggarisbawahi pentingnya kapasitas negara  untuk menggerakkan semua elemen dalam ekosistem ilmu pengetahuan dan inovasi. “Agar sinergi riset dan hilirisasi hasil riset bisa menjadi produk inovasi yang digunakan dan dipasarkan untuk meningkatkan kemajuan dan daya saing bangsa,” pungkas Dewi. (shm/ed.mtr)