Tahun 2008

Seminar Intern: “Perkembangan Politik-Ekonomi Aceh Baru: Pemerintahan Irwandi Yusuf-M. Nazar”

Mengawali bulan April 2008 ini, Pusat Penelitian Politik mengadakan seminar intern yang berjudul “Perkembangan Politik-Ekonomi Aceh Baru: Pemerintahan Irwandi Yusuf-M. Nazar”. Makalah dibawakan oleh Nyimas Latifah Letty Aziz, SE., kandidat peneliti bidang perkembangan politik lokal. Berikut adalah ringkasan seminar yang bersangkutan.

Perjanjian damai antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah dicapai melalui perjanjian damai MoU (Memorandum of Understanding) Helsinki yang ditandatangani 15 Agustus 2008. Nota kesepakatan damai tersebut kemudian diakomodasi ke dalam bentuk produk hukum, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintahan Aceh Baru kemudian diwujudkan melalui pemilihan kepala daerah langsung (pilkada langsung), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Salah satu pasal dari UU Pemerintahan Aceh (UUPA) tersebut memberikan ruang bagi calon perseorangan untuk maju sebagai kandidat pada pilkada langsung yang dilaksanakan untuk pertama kalinya. Pada tanggal 11 Desember 2006, pilkada langsung di Aceh dilaksanakan secara serentak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Hasilnya, pasangan Irwandi Yusuf-M. Nazar, yang notabene merupakan calon independen sekaligus mantan GAM, memperoleh suara terbanyak dan terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang baru. Keduanya kemudian disahkan tanggal 8 Februari 2007.

Dalam paparannya, alumnus Universitas Jambi ini mengemukakan bahwa berbicara Aceh Baru tidak terlepas dari persoalan lama yang selalu membayangi masyarakat Aceh. Konflik yang berlangsung selama hampir 30 tahun menjadi trauma tersendiri bagi masyarakat Aceh yang sulit untuk dihilangkan, khususnya akibat kekerasan militer dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Dilantiknya Irwandi Yusuf-M. Nazar merupakan babak baru dimulainya periode Aceh Baru. Infrastruktur yang rusak akibat konflik perlu dibangun kembali, apalagi dengan peristiwa Tsunami yang telah meluluhlantakkan Aceh. Prioritas utama Gubernur NAD selaku kepala pemerintahan tentu diletakkan pada pembangunan Aceh kembali melalui kebijakan ekonomi dan politik. Gagasan pembangunan ekonomi ini kemudian diwujudkan oleh pemerintahan Irwandi, salah satunya dengan memberikan rekomendasi kepada sebuah perusahaan pupuk terkemuka dari Australia, Incitec Pivot Limited, yang berencana untuk melakukan investasi untuk pabrik pupuk di Aceh. Selain itu, pengelolaan pelabuhan bebas Sabang juga telah dimulai oleh Pemerintah Aceh dan diharapkan akan menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi baru di ujung paling barat Sumatera. Ketertarikan pihak asing untuk melakukan investasi di Aceh tentu saja memberikan peluang yang sangat besar bagi pembangunan Aceh kembali. Kepemimpinan Irwandi-Nazar yang baru berumur setahun ini masih memerlukan waktu lebih untuk merencanakan pembangunan Aceh yang damai, sejahtera, dan demokratis. (Lidya Christin Sinaga)