Tahun 2008

Seminar “Masalah Pembangunan di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI bekerjasama dengan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) mengadakan seminar bertema “Masalah Pembangunan Di Perbatasan: Upaya Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat” pada 16 Februari 2009. Bertempat di Auditorium LIPI, acara dibuka oleh Prof. Dr. Umar Anggara Jenie, MSc, Apt selaku Kepala LIPI dan Ir. HM. Lukman Edi, MSi, Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Hadir sebagai pembicara kunci, Tan Sri Muhammad, Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Pembangunan Wilayah Malaysia yang memberikan pandangan dan pengalamannya di Malaysia. Menurutnya, pembangunan kawasan tertinggal termasuk di perbatasan harus diawali infrastruktur.


Perbatasan darat Indonesia tersebar di tiga pulau, empat provinsi, dan 15 kabupaten/kota. Sedangkan wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Saat ini, terdapat 199 kabupaten di Indonesia (tidak termasuk kabupaten pemekaran) yang masuk dalam kategori daerah tertinggal, 26 diantaranya merupakan kabupaten yang terletak di wilayah perbatasan. Sementara, wilayah perbatasan di Indonesia pada umumnya merupakan daerah miskin dengan taraf sosial-ekonomi masyarakat yang rendah akibat keterisolasian, marak dengan kasus lintas batas, dan sistem pengamanan wilayah perbatasan yang terbatas. Dengan melihat problematika dan karakteristik kawasan perbatasan diperlukan kebijakan khusus yang mengadopsi pendekatan ”security” dan ”prosperity” serta memperlakukan kawasan perbatasan sebagai ”beranda depan” teritorial negara, bukan lagi sebagai ”halaman belakang”.

Acara seminar kali ini dibagi dalam tiga sesi. Sesi pertama “Pengentasan Kemiskinan di Wilayah Perbatasan” menghadirkan tiga pembicara, yaitu Prof. Dr. Ashaluddin Jalil (Rektor Universitas Riau), Drs. Moh. Burhan, MM (Konsultan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal), dan Datuk Mohamad Izak Hasan (dari RISDA-Rubber Institute Smallholder Development Authority) dengan moderator Dr. Alfitra Salamm. Dari sesi ini terungkap bahwa masyarakat sebenarnya bukan sekedar membutuhkan lembaga keuangan, tetapi juga lembaga pengembangan ekonomi.

Sesi kedua “Kebijakan Pembangunan di Wilayah Perbatasan” juga diisi oleh tiga pembicara, yaitu Dr. Tatag Wiranto (Deputi Kementerian PDT Bidang Pengembangan), Dra. Haning Romdiati, MA (Kepala Bidang Kependudukan Pusat Penelitian Kependudukan LIPI), dan Dr. Ganewati Wuryandari, MA (Peneliti P2P LIPI) dengan Iwan K. Hamdan sebagai moderator. Ganewati kembali menegaskan bahwa pendekatan keamanan komprehensif tetap merupakan alternatif terbaik untuk mengelola masalah keamanan di wilayah perbatasan. Efektivitas pendekatan ini hanya bisa dicapai apabila ada komitmen dan political will dari semua pihak yang terkait, dengan tidak mengabaikan pentingnya menggalang kerjasama keamanan dengan negara tetangga. Menurutnya, diperlukan paling tidak tiga elemen pokok dalam kebijakannya, yaitu pembangunan, diplomasi, dan pertahanan.

Sesi ketiga sekaligus sesi terakhir seminar ini merupakan diskusi panel dengan menghadirkan Zainal Abidin (Ketua Pansus UU Wilayah Negara), Dr. Kautsar A. S (Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Departemen Dalam Negeri), Laksamana Pertama Susetyo (Direktur Wilayah Pertahanan Departemen Pertahanan), Ir. Burhanuddin A. Rasyid (Bupati Sambas), dan Kepala Bapeda Talaud sebagai perwakilan Bupati Talaud, dengan moderator Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti. Acara kemudian ditutup oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris, MSi selaku Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI. (Lidya C. Sinaga)