Tahun 2010

FGD ASEAN “Piagam ASEAN, Perkembangan Isu Demokrasi dan HAM di Negara-Negara ASEAN: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Thailand”

Kategori: Tahun 2010

Isu demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) di ASEAN merupakan isu yang menarik untuk dibicarakan karena keberagaman pelaksanaan demokrasi dan HAM di kawasan ini. Hal inilah yang diangkat oleh Tim ASEAN Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI) dalam Focus Group Discussion (FGD) berjudul “Piagam ASEAN, Perkembangan Isu Demokrasi dan HAM di Negara-Negara ASEAN: Studi Kasus Indonesia, Filipina, dan Thailand” pada Selasa, 22 Juni 2010 bertempat di ruang seminar P2P LIPI. FGD ini mengundang tiga narasumber, yaitu Prof. Dr. Hafid Abbas (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia), Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH (mantan Ketua Mahkamah Konstitusi dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), dan Rafendi Djamin (Koordinator Human Rights Working Group/ HRWG sekaligus wakil Indonesia di ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights/ AICHR). Acara dibuka oleh Dr. Adriana Elisabeth selaku Kepala Bidang Perkembangan Politik Internasional P2P LIPI.

Mengawali diskusi, Ratna Shofi Inayati, MBA, selaku koordinator tim ASEAN memaparkan tujuan FGD ini, yaitu untuk mempertemukan pemikiran dan saling berbagi informasi mengenai isu demokrasi dan HAM, khususnya di Indonesia, Filipina, dan Thailand, terutama mengenai bagaimana perkembangan dan karakteristik demokrasi dan HAM di negara-negara tersebut, sejauhmana ASEAN sebagai organisasi regional serta non-state actors di ketiga negara berfungsi dan berperan dalam mempengaruhi pelaksanaan demokrasi dan HAM-nya, termasuk kemungkinan tantangan dan kekuatan Piagam ASEAN yang menjunjung tinggi demokrasi dan HAM akan ditaati oleh Indonesia, Filipina, dan Thailand. Tim ASEAN P2P LIPI terdiri dari Ratna Shofi Inayati, MBA, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, Dr. Adriana Elisabeth, Dra. Tri Nuke Pudjiastuti, Dr. Riefqi Muna, Dr. CPF Luhulima, dan Lidya Christin Sinaga, SIP.

Dalam paparannya, Prof. Dr. Hafid Abbas mengemukakan bahwa ASEAN sangat heterogen dengan kebhinekaan yang luar biasa, baik geografis, sejarah, dan latar belakang sosial budayanya. Situasi di ASEAN sangat unpredictable, kadang cukup kondusif, kadang bisa menimbulkan gejolak yang tidak terduga. Menurutnya, sulit menemukan perekat di atas komunitas dan kebhinekaan itu di mana kita bisa membingkai kebhinekaan ini sehingga tidak menimbulkan bencana dan bagaimana kebhinekaan ini bisa dikelola, baik secara ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Untuk itu ada tiga skenario yang ia ajukan dalam upaya memajukan HAM di ASEAN. Pertama, apa yang sudah ada selama ini dipelihara dengan baik dan difasilitasi. Kita harus mencoba membangun, terutama empat negara yang sudah mempunyai Komisi Nasional HAM, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina supaya bisa bertukar informasi secara intensif dan konsultasi secara regular. Kedua, memperkuat pertukaran informasi terkait dengan isu-isu yang menjadi keprihatinan bersama, misalnya isu migrant worker. Kita mencoba melihat isu-isu itu lebih konkret supaya dengan adanya common concern di ASEAN, kohesi di antara sesama semakin dekat secara emosional karena ada keprihatinan bersama. Ketiga, mengembangkan center of excellence di masing-masing negara anggota dengan mengadopsi model SEAMEO (South East Asia Ministry of Educatiton Organization). Dalam model SEAMEO ini, untuk bidang matematika dan science pusatnya di Malaysia (Pulau Penang), pusat bahasa di Singapura, pusat vokasional di Brunei Darussalam, pusat Biologi Tropikal di Indonesia. Semua negara anggota punya peranannya masing-masing. Yang menarik adalah ketika ada pusat matematika dan science di Penang, maka Amerika akan membantu, juga Jerman. AICHR juga diharapkan seperti itu. Masing-masing negara mempunyai peranannya masing-masing di mana negara anggota yang lain juga membantu, termasuk bantuan dari eksternal seperti SEAMEO. Sehingga, proses demokratisasi di ASEAN ini tidak bisa berhenti karena sudah terbuka dengan adanya center of excellence tersebut.

Rafendi Djamin mengungkapkan bahwa hingga saat ini telah dilakukan satu kali pertemuan formal AICHR dan tiga kali pertemuan informal. Pertemuan formal kedua akan dilaksanakan pada 28 Juni 2010 ini.  Dalam empat tahun pertama ini, menurutnya, AICHR akan lebih menjadi badan politik daripada badan HAM karena terjebak dalam negosiasi politik, yang pada intinya adalah untuk mencapai comfort level, jika tidak maka tidak ada konsensus. AICHR meskipun merupakan organisasi regional, tapi tetap intergovernmental dan ini sangat kuat serta berpengaruh besar terhadap dinamika AICHR. 14 mandat yang terkandung dalam TOR AICHR memuat fungsi promosi dan secara implisit adanya fungsi proteksi, padahal mekanisme proteksi inilah yang bisa melenturkan dan menembus batas-batas kaku dari prinsip non-interference.

Terkait isu demokrasi, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie mengatakan bahwa sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, Indonesia harus mampu memimpin di bidang ini. Indonesia mempunyai potensi memimpin dan mengambil inisiatif di isu HAM dan demokrasi karena keberhasilan kita mengelola keragaman selama ini. Yang dihadapi Indonesia saat ini adalah bahwa institusi politik yang kita bangun mencontoh dari luar, sementara sebenarnya Indonesia tidak mempunyai tradisi yang menopang beroperasinya institusi itu. Disinilah letak kesenjangan ini. Thailand mengalami masalah yang sama dengan Indonesia, bahkan lebih berat. Menurutnya, ada yang salah dengan praktik demokrasi di Thailand. Dari sudut pandang sistem demokrasi, impeachment hanya alat untuk mengontrol bukan melawan demokrasi. Namun di Thailand, impeachment bisa memberhentikan perdana menteri dan inilah pangkal instabilitas Thailand. Sementara Filipina, memang mengalami percobaan demokrasi lebih dahulu, namun tingkat heterogenitasnya lebih ringan daripada Indonesia, negaranya lebih kecil serta lebih terekspos ke dunia internasional karena faktor bahasa. Prof. Jimly juga menguraikan bahwa saat ini perspektif Trias Politica, yaitu state-society-market sudah tidak bisa lagi dilepaskan. Negara harus dipahami hanya punya kontribusi 30% bagi perubahan politik dan bagi perubahan perkembangan masyarakat. Tiga puluh persen lainnya dimiliki dunia usaha dan sisanya society. Inilah mindset baru dalam melihat Asia Tenggara dan perkembangan isu demokrasi dan HAM bahwa kita memerlukan peran civil society karena ia memegang porsi sepertiganya. (Lidya Christin Sinaga)