Tahun 2010

Round Table Discussion “Perempuan pada Meja Perdamaian Indonesia: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik”, Aceh 5-6 Juli 2010

Kategori: Tahun 2010
Humanitarian Dialogue Centre (HDC) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P LIPI) mengadakan round table discussion dengan tema “Perempuan pada Meja Perdamaian Indonesia: Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik” tanggal 5-6 Juli 2010 bertempat di The Pade Hotel, Aceh Besar. Diskusi ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya di Hotel Sultan-Jakarta, bulan Maret 2010 yang mengangkat tajuk yang sama. Diskusi ini dihadiri kalangan organisasi perempuan dan organisasi yang bergerak di bidang perdamaian dan hak asasi manusia (HAM) serta akademisi dan peneliti, baik dari Aceh, maupun luar Aceh, seperti Jakarta, Poso, Papua, Makassar, dan Ambon. Fokus dari diskusi ini adalah persoalan peran dan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di Indonesia serta ditujukan untuk menyusun cara, rekomendasi, dan bertukar informasi di kalangan pemerintah maupun mereka yang berada di ranah nonpemerintah, terutama mereka yang pernah terlibat langsung di beberapa wilayah konflik di Indonesia tersebut. 

Secara umum, Indonesia mengalami dua jenis konflik yang berbeda, yaitu konflik komunal yang sifatnya horisontal dan konflik berbasis identitas yang sifatnya vertikal. Pemerintah dianggap tidak paham dalam membedakan penyebab dan pencetus kedua jenis konflik tersebut. Padahal, kedua jenis konflik ini sangat berbeda mengingat penyembuhan konflik komunal bisa diselesaikan dengan cara rekonsiliasi dan negosiasi, sedangkan konflik berbasis identitas cenderung harus diobati dengan jangka panjang karena mencakup peace making, peace building, trust building, dan transitional justice. Sama pentingnya, perempuan harus terlibat dalam setiap tahapan proses damai.

Tahun 2000, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 1325 yang antara lain mengakui partisipasi perempuan dalam menjaga perdamaian dengan melibatkan perempuan di setiap tahapan konflik dan menggunakan perspektif gender. Resolusi ini juga melihat pentingnya kebutuhan perempuan dan perlindungan atasnya diperhatikan dalam situasi konflik, serta meningkatkan jumlah dan peran perempuan di berbagi lini, baik dalam kondisi perang maupun negosiasi damai. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, saat ini telah menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) terhadap Resolusi PBB 1325 atau lebih dikenal dengan RAN 1325. Namun, draft RAN 1325 yang disusun pemerintah ini cenderung bersifat top down atau didominasi oleh perspektif Jakarta sehingga dinilai belum mengakomodir suara perempuan, terutama dari daerah yang dulunya pernah didera konflik. Ditambah, draft RAN 1325 tersebut belum dikomunikasikan secara intensif ke masyarakat. Aceh pada tahun 2005 pernah melahirkan rencana aksi daerah (RAD) dalam hal pelibatan perempuan dalam perdamaian dan resolusi konflik. RAD ini merupakan satu-satunya di Indonesia. Namun dalam perjalanannya, RAD tersebut tidak ada tindak lanjutnya.

Pengalaman di Aceh menunjukkan bahwa delegasi perempuan dalam proses Helsinki masih minim (bahkan tidak ada). MoU Helsinki dianggap belum sensitif gender karena proses Helsinki lebih pada proses rekonstruksi dan rehabilitasi sehingga tidak ada celah untuk memasukkan isu perempuan dalam proses Helsinki. Mediator lebih menekankan pada persoalan penghentian senjata dan tidak membuat tekanan akan agenda tertentu, termasuk agenda gender. Bahkan, pada pasca konflik, posisi perempuan mantan combatant tidak masuk dalam struktur Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Di Ambon, ketika konflik pecah tahun 1999, anak dan perempuan menjadi korban dan semua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lumpuh. Pada Agustus 1999, perempuan membentuk Gerakan Perempuan Peduli, yang sifatnya lintas agama terdiri dari muslim, katolik, dan protestan. Boleh dikatakan gerakan ini adalah gerakan perempuan satu-satunya di tengah konflik.

Sementara di Poso, wadah untuk perempuan sangat terbatas. Kegiatan banyak dicover oleh organisasi wanita gereja (Komisi Wanita Aras Sinode, Klasis dan Jemaat) di wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) dan organisasi wanita muslim (WIA-Wanita Islam Alkhairat dan organisasi wanita muslim lainnya) bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten dan organisasi perempuan lainnya. Di Papua, posisi perempuan ada dalam sistem patriarki yang masih mengakar dan sangat kental di mana tidak membolehkan perempuan untuk membuat keputusan. Pada awalnya perempuan sulit untuk dilibatkan. Namun saat ini ada perbaikan peluang bagi perempuan, misalnya dari 42 orang anggota Majelis Rakyat Papua terdapat 14 orang perempuan; dan melalui Jaringan Damai Papua.

Ada beberapa rekomendasi terkait RAN 1325 yang dihasilkan dari pertemuan ini. Pertama, perlunya bedah dan sosialisasi RAN 1325 hingga level masyarakat dan seluruh stake holders. Untuk tingkat nasional, koordinatornya adalah Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan melakukan lobi dan kampanye damai. Untuk tingkat daerah koordinatornya adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3A). Kedua, menyusun kompilasi data kekerasan/ konflik yang yang melibatkan perempuan dalam konteks RAN 1325, meliputi peran dan posisi perempuan baik dalam konflik maupun pasca konflik dan perempuan sebagai korban (baik langsung maupun tidak langsung). Ketiga, membentuk “Kaukus 1325” yang berfungsi sebagai jejaring NGO dengan pemerintah dalam konteks RAN 1325. Shadia Marhaban dari Liga Inong Aceh (LINA) terpilih sebagai koordinator kaukus ini dengan koordinator wilayah Sr. Brigitta Renyaan (Ambon), Frida Klasin(Papua), Fatimah (Aceh), Ema Hussein (Makassar), Pdt Nelly Alamako (Poso) yang masing-masing turut hadir dalam acara ini. (Lidya Christin Sinaga)