Tahun 2010

Seminar Intern “E-DEMOCRACY : Telaah Awal Penggunaan Jaringan Internet Dalam Pelaksanaan Demokrasi”

Kategori: Tahun 2010
Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara berkembang yang diindikasikan sebagai negara yang menjalankan prinsip-prinsip dasar dari negara yang berazaskan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Menurut survey yang dilakukan oleh Freedom House, pada tahun 2007-2008, Indonesia merupakan salah satu dari 25 negara yang dikategorikan memiliki tingkat kebebasan yang baik dalam berdemokrasi. Dengan salah satu tolak ukurnya dilihat dari keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum terbesar dengan tertib setiap satu kali dalam lima tahun.

Dari latar belakang itulah, pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2010, diadakan Seminar Intern yang bertemakan “E-DEMOCRACY : Telaah Awal Penggunaan Jaringan Internet Dalam Pelaksanaan Demokrasi” dengan pembicara Nina Andriana, S.IP. Kegiatan ini dihadiri oleh para peneliti P2P dan bertempat di ruang Seminar P2P. Paper yang disampaikan Nina mengulas tentang bagaimana penerapan e-democracy baik untuk negara maju maupun di Indonesia. Lulusan Sarjana Ilmu Politik Universitas Andalas ini juga memaparkan tentang kelemahan yang umumnya diperlihatkan oleh teknologi media baru dalam mendukung penciptaan komunikasi yang dua arah antara konstituen dan legislator adalah dari sisi perangkat teknologi itu sendiri, baik dari segi penyediaan perangkatnya maupun sumber daya manusia yang mengontrol website yang ada.

Menurutnya, permasalahan pada posisi kedua adalah kebersediaan yang harus dimiliki oleh masyarakat (konstituen) untuk mau meluangkan waktu memberikan saran dan kritiknya dalam perumusan suatu kebijakan. Kemudian, kesadaran akan fungsi legislator yang sesungguhnya juga harus ditanamkan pada anggota dewan. Meskipun semua perangkat teknologi telah tersedia, tetapi jika tidak ada tangan-tangan yang memfungsikannya, maka teknologi hanya akan menjadi benda mati sebagaimana adanya. Karena itulah kesadaran dan pemahaman kebangsaan harus terlebih dahulu dibangun.

Kandidat peneliti P2P ini menarik kesimpulan bahwa Indonesia dengan perkembangan teknologi informasinya yang sangat cepat, memperlihatkan peluang penerapan e-democracy ini untuk menciptakan komunikasi dua arah antara konstituen dan legislator. Walaupun pada tahap awal, pemanfaatan e-democracy baru berlangsung pada tataran komunikasi satu arah, yaitu kampanye politik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk nantinya akan berkembang sebagai mediasi antara konstituen dan legislator. Sudah saatnya pemerintah dan anggota dewan perwakilan rakyat negeri ini menerapkan dengan sebenar-benarnya kedaulatan rakyat tersebut. (Anggih Tangkas Wibowo)