Tahun 2010

Focus Group Discussion “Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis”

Kategori: Tahun 2010

Indonesia merupakan negara dengan frekuensi bencana cukup tinggi dan dampaknya  sangat kompleks. Di Indonesia, tidak hanya berbagai kajian tentang bencana dan dampaknya telah dilakukan, tetapi “bencana” sebagai kata kunci juga mengundang keterlibatan berbagai pihak dalam penanganannya. Baik “bencana” sebagai sebuah konsep, maupun bencana sebagai sebuah bidang studi, ternyata telah mengundang pemikiran berbagai ahli dari disiplin ilmu yang berbeda. Persoalan ini menjadi relevan untuk didiskusikan dalam perspektif ilmu sosial, terutama jika dikembalikan pada perkembangan situasi di Indonesia yang rawan bencana alam. 

Berangkat dari hal tersebut, maka Tim Website Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “ Bencana Ditinjau dari Aspek Pengetahuan dan Praktis” pada hari Selasa, 19 Oktober 2010, bertempat di Ruang Seminar P2P LIPI. FGD ini mengundang dua orang narasumber, yaitu Mindaraga Rahardja (Emergency Response Officer - United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs / UNOCHA) dan RR Emilia Yustiningrum, SIP, MA (Peneliti P2P LIPI) dengan moderator, Athiqah Nur Alami, S.IP, MA (peneliti P2P LIPI). 

Mindaraga Rahardja dalam paparannya menyatakan bencana adalah “A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the affected community or society to cope using its own resources” (Sumber: UN-ISDR). Koordinasi penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh pihak pemerintah dalam ruang lingkup nasional, sedangkan pihak OCHA mengkoordinasikan dalam ruang lingkup internasional. OCHA memerlukan koordinasi dengan beraneka macam perespon bencana, bekerjasama dengan sumberdaya terbatas, menghindari politisasi bantuan bencana, dan menghindari celah-celah dan tumpang tindih. Semua hal tersebut dikarenakan sistem penanggulangan bencana yang ada di Indonesia belum terkoordinasi dengan baik dan efisien. Ia juga memaparkan tentang tugas-tugas OCHA di suatu negara, yaitu dukungan tugas kepada Resident atau Humanitarian Coordinator, melakukan kunjungan daerah dan pengkajian, mengembangkan kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta melakukan pengelolaan Emergency Response Fund. Mindaraga Rahardja juga mengatakan bahwa pihak OCHA selalu melakukan koordinasi pada saat tidak terjadi bencana, salah satunya menyampaikan hasil dari berbagai forum yang dikoordinasikan OCHA kepada lembaga pemerintah berwenang (untuk Indonesia adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana), juga melakukan tanggap bencana saat terjadi bencana di suatu negara, seperti memonitor situasi bencana, pengkajian lapangan, dan koordinasi di lapangan. Jadi, perlu ada perubahan koordinasi yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik bagi negara-negara yang rawan terhadap bencana, seperti Indonesia. 

Sementara, RR Emilia Yustiningrum, SIP, MA, dalam paparannya berjudul “Humanitarian Action: Pemetaan dalam Tataran Global dan Implikasinya Bagi Indonesia” menyatakan bahwa pemetaan dalam tataran global ini meliputi kemunculan para aktor kemanusiaaan, prinsip-prinsip yang dijalankan, trend atau kecenderungan yang muncul, hingga pemetaan masalah yang muncul diantara organisasi kemanusiaan itu sendiri. Peneliti yang fokus kajiannya mengenaiHumanitarian Action ini juga menjelaskan bahwa persoalan humanitarian action menjadi perhatian global pasca terbentuknya Red Cross, yaitu saat terjadinya Perang Unifikasi Italia akhir abad ke-19. Bila dilihat dari tataran global, masalah aksi kemanusiaan ini diwarnai dengan kemunculan para aktor yang terdiri atas institusi negara, militer, keamanan, Non Government Organization (NGO) baik di tingkat lokal maupun yang mengusung agama tertentu, hingga organisasi profesi (dokter) yang menjalankan misi kemanusiaan ke seluruh dunia. Lulusan University of Groningen Belanda ini juga mengatakan bahwa meski mengalami banyak hambatan, organisasi-organisasi kemanusiaan ini menjalankan aktifitasnya dengan berdasarkan pada prinsip humanityneutrality,impartiality, dan independence. Prinsip-prinsip inilah yang membuat mereka terus menjalankan aktifitasnya di berbagai belahan dunia. Karena sifatnya yang lintas negara, maka masalah aksi kemanusiaan ini juga memiliki implikasi bagi negara lain termasuk Indonesia. Menurutnya, posisi Indonesia yang secara alamiah merupakan jalur gunung berapi (ring of fire), pertemuan tiga lempeng tektonik dunia, membuat Indonesia rentan terhadap terjadinya bencana alam. Sementara itu, konflik, kerusuhan, penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali, dan kecelakaan teknologi juga mewarnai bencana karena ulah manusia yang hingga kini terjadi di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, secara garis besar, Indonesia telah memahami bahwa bencana merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari sehingga perlu upaya untuk menanganinya tidak hanya dalam bentuk aksi kemanusiaan, namun diperkuat dengan peraturan yang disahkan oleh negara. (Anggih Tangkas Wibowo)

Adapun beberapa foto dokumentasi FGD Website: