Tahun 2010

Seminar Intern “Pelembagaan dan Soliditas Partai: Peran Infusi Ideologi, Suatu Kajian Perbandingan dalam Pelembagaan PKB dan PKS”

Kategori: Tahun 2010

Salah satu fenomena menarik yang terjadi pasca jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998 adalah kegagalan banyak partai besar untuk menjaga soliditasnya. Hal ini berimplikasi pada munculnya berbagai macam partai pecahan dari induk yang sama. Meskipun demikian, ada pula partai yang mampu menjaga keutuhannya hingga kini. Fenomena fragmentasi dan kohesifitas partai politik itu sendiri bukanlah hal baru dalam sejarah kepartaian bangsa. Hal inilah yang dituangkan Firman Noor, SIP, MA, peneliti bidang Perkembangan Politik Nasional P2P LIPI, dalam seminar intern berjudul “Pelembagaan dan Soliditas Partai: Peran Infusi Ideologi, Suatu Kajian Perbandingan dalam Pelembagaan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera)”, pada 1 Desember 2010. Makalah yang disampaikannya mengurai fenomena fragmentasi dan kohesi dari sudut pandang pelembagaan, khususnya terkait dengan keberadaan infusi ideologi dalam tubuh partai, dalam hal ini PKB dan PKS.

Sebagai partai yang didirikan oleh warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PKB tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai ke-NU-an. Sejauh ini ada beberapa nilai yang mengikat kaum Nahdiyin pada khususnya dan kader PKB pada umumnya yang berangkat dari tradisi islam tradisional, yaitu pertama, paham ahlul sunnah wal jamaah (aswaja); kedua, tradisi pesantren terutama kepatuhan santri atas kyai (supremasi kyai); ketiga, nilai-nilai kebangsaan termasuk di dalamnya penghormatan terhadap pluralisme dan demokrasi. Ketiga nilai tersebut merupakan norma-norma yang berpotensi menjadi shared values dan juga uniting values yang mengikat secara naluriah orang-orang NU pada umumnya. Namun demikian, ideologi PKB dengan ketiga nilai yang ada dalam tubuh NU tersebut tidak serta merta dapat ditegakkan dengan mudah.

Menurut lulusan Australian National University ini, dalam konteks internal, nilai-nilai keaswajaan dan tradisi pesantren belum diturunkan dan diimplementasikan secara komprehensif dan mendetail. Nilai aswaja lebih difokuskan pada posisinya sebagai pembimbing pilihan kebijakan (policy domain), namun sebagai sebuah identitas yang mengikat (identity domain) persoalan itu dianggap telah taken for granted tanpa ada sebuah upaya sistematis untuk menjadikannya sebagai tuntunan perilaku berorganisasi. Akibatnya, paham ini belum menjadi nilai yang dilembagakan dan menentukan pembentukan code of conduct. Di sisi lain, naluri komunitas NU yang mengandalkan tradisi supremasi kyai, salah satunya berintikan aspek ketaatan, tidak terjaga dengan baik dalam konteks kekuasaan. Pun demikian dengan nilai kebangsaan, meski paham kebangsaan berpotensi besar menjadi nilai pemersatu, namun tidak saja paham ini menjadi demikian relatif, tetapi juga tidak mampu menjadi sesuatu yang mengikat dan mengatur tingkah laku para nahdiyin dalam konteks berpartai.

Kegiatan-kegiatan kepartaian yang didedikasikan untuk menafsirkan ideologi dalam konteks internal tidakmudah ditemukan dan proporsinya lebih pada persoalan yang bersifat outward oriented atau policy oriented. Sebagaimana proses kaderisasi yang berjalan lambat dan tersendat-sendat, persoalan ideologisasi internal ini pun tidak berlangsung kontinu dan konsisten. Semua hal yang terkait dengan ideologisasi nampaknya diserahkan kepada masing-masing individu dan menjadi taken for granted di mana keanggotaan keormasan (terutama NU) dipandang sebagai ”bukti” telah berlangsungnya ideologisasi secara internal dalam PKB.

Dalam situasi di mana infusi ideologi tidak berkembang, PKB menjadi sebuah bangunan politik yang ringkih. Ideologi tidak menjadi sebuah parameter yang adil dalam menilai prestasi atau kesalahan kader dan tidak pula menjadi acuan bertingkah laku elite dan kader. Dengan kondisi ini, ada dua dampak yang muncul dari kegagalan infusi ideologi ini, yaitu pertama, pengelompokan atas dasar loyalitas personal atau peer group; kedua, gradasi pemahaman dan upaya pelurusan ideologis, sebagai dua hal yang turut berandil bagi terjadinya fragmentasi dalam PKB.

Sementara itu, di lain pihak, PKS sejak awal kehadirannya dalam wujud Partai Keadilan (PK) secara konsisten menyatakan diri sebagai “Partai Dakwah”. Sebagai partai dakwah, PKS menjadikan perjuangan dakwah sebagai central value dalam gerak langkah kehidupan partai dan para kadernya yang ditujukan untuk menciptakan sebuah peradaban besar yang bercirikan tingginya akhlak dan komitmen ideologi, tegaknya keadilan dan kemandirian serta pemerintahan sipil yang demokratis. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa nilai pokok yang dikembangkan, yaitu keyakinan bahwa keberadaan mereka adalah sebuah alat perjuangan dakwah untuk meraih ridha Tuhan; dan sebagai sebuah kelompok dakwah yang berpolitik, PKS menekankan pentingnya semangat kebersamaan atau berjamaah dalam sebuah gerakan (harakah) untuk meraih cita-cita. Dalam nuansa sebagai “alat dakwah” tersebut, muncul berbagai nilai dan tradisi berorganisasi yang dikedepankan oleh partai, yaitu nilai-nilai ketaatan terhadap pimpinan (qiyadah)  yang menjadi modal dasar bagi pergerakan PKS, baik dalam konteks gerakan ataupun pemikiran. Gerakan politik kader dengan cepat dapat termobilisir, begitu pula dengan penyesuaian pemikiran, khususnya menuju moderasi.

Dalam mewujudkan infusi ideologi, PKS memiliki media ideologisasi yang memang disyaratkan sebagai mesin yang menjalankan proses itu, yaitu liqo (holaqoh) pada level kader biasa atau usrah pada level elite partai atau secara formal kerap disebut Taklim Rutin Mingguan (TRM). Pelaksanaan infusi ideologi dan nilai-nilai ini akhirnya menyebabkan tumbuh dan terpeliharanya uniting values dan shared values di dalam partai.

Dalam makalah yang merupakan bagian dari disertasi Firman di University of Exeter-Inggris ini, Ia menyatakan bahwa infusi ideologi di PKS terimplementasikan dengan relatif baik. Adanya seperangkat nilai-nilai yang ditumbuhkembangkan yang kemudian berperan sebagai prinsip bertingkah laku, seperti mencari ridha Tuhan, semangat antipragmatisme, kesadaran sebagai alat perjuangan, menjadi nilai-nilai yang tumbuh subur dan cukup mendominasi, meski tidak merata sepenuhnya di semua kader. Meski terdapat berbagai kekurangan, baik dalam konteks pengelolaan ataupun sumber daya manusia, namun secara umum dalam partai ini berkembang semangat menguatkan dan menjaga identitas mereka atas dasar ideologi yang dianut.

Menurutnya, PKS dapat dikatakan mampu menjadi sebuah partai yang solid dengan berjalannya infusi ideologi secara baik. Hal ini kemudian berkorelasi dengan kemampuan partai untuk mencegah terjadinya potensi konflik dan menyelesaikan konflik dengan serta merta, meski tidak selalu mudah. Namun, berbagai potensi konflik yang cukup besar dapat diredam dengan baik tanpa meninggalkan banyak masalah. Oleh karena itu, secara umum partai ini terlihat mampu memelihara keutuhannya dengan lebih mudah.

Di penghujung paparannya, Firman menegaskan bahwa dengan membandingkan kedua partai tersebut, kita dapat melihat bahwa kemampuan partai untuk melembagakan nilai-nilai yang dimilikinya sehingga menciptakan sebuah uniting values, menyebabkan partai tersebut mampu menghindari fragmentasi. Di sisi lain, kegagalan partai menjalankan proses infusi ideologi membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kohesifitas partai. Jelas bahwa infusi ideologi sebagai salah satu elemen pelembagaan partai, berperan dalam memelihara kohesifitas dan mencegah fragmentasi partai. (Lidya Christin Sinaga)