Tahun 2011

Seminar Intern “Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Produksi Undang-Undang yang Responsif Gender”

Kategori: Tahun 2011
Dilihat: 1542
Indonesia merupakan negara yang memiliki ikatan kuat dengan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Wujud diskriminasi terhadap perempuan tersebut dapat dilihat pada berbagai lini kehidupan, termasuk dunia politik, salah satunya adalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen di Indonesia. Aksi afirmasi untuk keterwakilan perempuan telah dilakukan dan pertama kali diwujudkan oleh Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2003 yang mengatur sistem kuota minimal 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif dan berkembang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 sebagaimana diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008. Aksi afirmasi ditujukan untuk mendorong peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen karena adanya penilaian bahwa keterwakilan perempuan penting untuk menyalurkan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Keterwakilan perempuan di parlemen dipercaya nantinya mampu menciptakan kebijakan yang responsif gender. Lalu, bagaimanakah perbandingan kinerja dan peran antara anggota legislatif laki-laki dan perempuan dalam proses produksi UU yang berperspektif gender?. Hal inilah yang diangkat oleh Aisah Putri Budiatri, SIP dalam seminar intern Pusat Penelitian Politik (P2P) – LIPI bertajuk “Perbandingan Peran dan Kinerja Anggota Legislatif Laki-Laki dan Perempuan dalam Produksi Undang-Undang yang Responsif Gender, Studi Kasus UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia” pada 12 Juli 2011.

Mengawali pembahasannya, kandidat peneliti bidang perkembangan politik nasional ini mengemukakan bahwa meskipun aturan kuota pencalonan perempuan minimal 30% telah termuat dalam UU Pemilu tahun 2003, namun aksi afirmasi dalam UU tersebut dinilai “mandul” karena terbatas hanya pada proses pencalonan serta tidak mengandung sanksi terhadap partai yang tidak memenuhi kuota tersebut. Hal ini berdampak pada rendahnya pencalonan perempuan dalam Pemilu tahun 2004 di mana kandidat anggota legislatif perempuan yang dicalonkan oleh partai politik pada nomor urut jadi hanya 8,5%. Pencalonan perempuan yang rendah dalam Pemilu secara nyata berdampak pada rendahnya anggota legislatif perempuan yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2004-2009 hanya 11,27% saja. Lalu, apakah ide dan gagasan yang mengakomodir kepentingan perempuan dan gender serta merta menjadi rendah?.

Berdasarkan hasil penelitian Aisah Putri, dari 550 anggota DPR RI 2004-2009, terdapat 46 anggota, yaitu 7 anggota dewan laki-laki dan 39 anggota dewan perempuan, yang memiliki latar belakang dan atau visi misi yang terkait dengan isu gender atau hanya 8,36%. Namun demikian, meskipun angka keterwakilan perempuan dan angka potensi anggota legislatif yang membawa gagasan kesetaraan gender rendah, DPR RI 2004-2009 telah berhasil menghasilkan sebelas UU yang responsif gender. Dari beberapa UU responsif gender yang dihasilkan, terbukti telah melibatkan perempuan dalam posisi penting sebagai pembuat kebijakan. Proses Produksi UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan UU Kewarganegaraan menjadi studi kasus menarik yang diangkat Putri untuk melihat perbandingan peran dan kinerja anggota legislatif perempuan dan laki-laki dalam penyusunan UU responsif gender.

Tahun 2004, pemerintah melalui Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan telah memasukkan inisiatif untuk membuat UU anti trafficking. Namun, pergantian pemerintahan saat itu menyebabkan inisiatif RUU tersebut tidak bisa dibahas dan dikembalikan ke pemerintah. Periode pemerintahan dan lembaga legislatif yang baru tahun 2004, mengemban tugas untuk melanjutkan upaya anti trafficking yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Diawali oleh inisiatif DPR RI 2004-2009, RUU ini diajukan dengan menggunakan hak DPR dan bukan pemerintah dengan tujuan agar proses perumusan RUU ini dapat cepat terealisasikan. Inisiatif ini kemudian disepakati dan bahkan menjadi salah satu UU yang diprioritaskan oleh DPR RI periode tersebut. Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas melakukan pembahasan dan penyempurnaan atas draft RUU PTPPO selanjutnya dibentuk, yaitu 50 orang anggota dari berbagai fraksi dan lintas komisi DPR RI di mana 18 orang diantaranya adalah perempuan. Berdasarkan jumlah, maka keterwakilan perempuan dalam keanggotaan dan pimpinan Pansus RUU PTPPO ini cukup baik, yaitu diatas 30%. Hal ini berarti bahwa secara kuantitas telah mampu mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam kurun waktu satu tahun enam bulan UU ini berhasil diterbitkan.

Berdasarkan pada penilaian kinerja anggota legislatif Pansus RUU PTPPO, yang terdiri atas tiga aspek (frekuensi kehadiran sidang, keaktifan berbicara, dan kualitas berbicara dalam sidang), secara umum terlihat bahwa kinerja anggota legislatif perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Begitupun peran ketua Pansus, Latifah Iskandar, dan beberapa anggota legislatif perempuan di luar pansus, seperti Nursyahbani Katjasungkana sebagai anggota badan legislasi yang mendorong agar RUU PTPPO menjadi prioritas prolegnas DPR. Hal ini menunjukkan bahwa anggota legislatif perempuan mampu menyalurkan dengan baik aspirasi masyarakat perempuan sehingga pada akhirnya mampu memproduksi UU PTPPO yang responsif gender.

Berbeda dengan perumusan UU PTPPO yang merupakan suatu draft baru, maka UU Kewarganegaraan merupakan upaya mengamandemen sebuah draft yang sudah ada, yaitu UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958, yang cenderung diskriminatif terhadap perempuan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan pernikahan campur dengan laki-laki Warga Negara Asing (WNA). Masyarakat sipil terutama komunitas WNI yang melakukan pernikahan campur, menginisiasi amandemen UU Kewarganegaraan. Tahun 2004, DPR RI mulai terdorong mengusulkan inisiatif amandemen UU Kewarganegaraan, hingga akhirnya pada 2005 dibentuk dan bekerjalah pansus RUU Kewarganegaraan. Secara total jika dihitung dengan pergantian beberapa kali anggota pansus, maka jumlah anggota pansus adalah 56 orang, di mana 47 (84%) orang diantaranya adalah laki-laki dan 9 orang lainnya adalah perempuan (16%). Pansus ini memiliki keterwakilan perempuan yang rendah baik dari sisi keanggotaan maupun kepemimpinan. Meski demikian, UU Kewarganegaraan tahun 2006 berhasil mengubah UU lama yang diskriminatif menjadi lebih responsif gender.

Berdasarkan pada penilaian kinerja anggota legislatif Pansus UU Kewarganegaraan, dengan menggunakan tiga aspek yang sama dalam menilai pansus RUU PTPPO, terlihat bahwa anggota pansus perempuan memiliki penilaian yang lebih baik pada aspek kehadiran sidang dan kualitas berbicara, sementara anggota pansus yang laki-laki memiliki penilaian kinerja yang lebih baik dalam aspek keaktifan berbicara. Meski demikian, dalam pembahasan UU Kewarganegaraan ini tidak hanya anggota legislatif perempuan yang menyampaikan isu-isu gender, namun juga beberapa nama anggota pansus laki-laki. Hanya saja jumlah anggota legislatif laki-laki yang telah memperhatikan isu gender tetap jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah anggota legislatif laki-laki secara keseluruhan dan belum sungguh-sungguh konsisten mengembangkan isu gender dalam perumusan UU. Dengan demikian, peran dan kinerja anggota legislatif perempuan tetap lebih baik dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki dalam proses amandemen UU Kewarganegaraan.

Di akhir paparannya, alumnus Universitas Indonesia ini menyimpulkan bahwa dari dua studi kasus perumusan UU di DPR terlihat bahwa anggota legislatif perempuan memiliki peran dan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan anggota legislatif laki-laki. Kinerja anggota legislatif perempuan yang lebih baik memberikan pengaruh yang positif terhadap lahirnya kebijakan yang responsif gender. Meskipun perjuangan menyalurkan aspirasi gender di DPR belum secara menyeluruh diusung oleh anggota legislatif perempuan yang ada dalam pansus, namun konsistensi yang baik oleh satu orang anggota legislatif perempuan yang ada dalam pansus akan mampu membawa perubahan kebijakan. Sebagai rekomendasi, ia mengemukakan bahwa untuk meningkatkan kebijakan-kebijakan yang responsif gender, maka perlu ditingkatkan keterwakilan kelompok identitas jenis kelamin secara berimbang mengikuti komposisi nyata di dalam masyarakat atau setidaknya 30% keterwakilan. Tidak hanya jumlah saja yang ditingkatkan, tetapi juga kualitas dan kapasitas anggota legislatif pun perlu juga dikembangkan terkait dengan isu gender, hal ini berlaku bagi anggota legislatif perempuan dan juga laki-laki. (Lidya Christin Sinaga)