Tahun 2011

Seminar Nasional Bidang Lokal “Paradoks Demokrasi Lokal”

Kategori: Tahun 2011
Dilihat: 3723
Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) pada tanggal 21 September 2011 bertempat di Gedung Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah (PDII) LIPI mengadakan Seminar Bidang Lokal dengan tema “Paradoks Demokrasi Lokal”. Seminar in merupakan salah satu metode memperkenalkan dan mendiskusikan hasil-hasil penelitian tim bidang perkembangan politik lokal sekaligus media untuk memperkaya dan mengasah kepekaan ilmu para peneliti P2P LIPI khususnya yang berada di bawah payung bidang perkembagan politik lokal mengenai isu-isu politik lokal.

Paradoks demokrasi lokal adalah tema yang dipilih untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa setelah lebih dari satu dekade reformasi dan desentralisasi/otonomi daerah bergulir ternyata harapan utama untuk menumbuhkan kehidupan yang lebih demokratis di tingkat lokal bahkan nasional masih kurang bisa memenuhi harapan. Pranata dan prasyarat ke arah perwujudan kehidupan yang demokratis  hampir dipenuhi oleh Indonesia seperti adanya rotasi kepemimpinan melalui penyelenggaraan pemilu yang aman, tertib, berkala. Namun sayangnya sejauh ini dalam kenyataan banyak terjadi penyimpangan seperti pembajakan elite, kong kalikong antar lembaga-lembaga yang menjadi pilar demokrasi semakin menjauhkan dari praktik demokrasi itu sendiri.  Seminar ini menghadirkan dua pembicara peneliti bidang perkembangan politik lokal Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan dua pembahas  dari KPU pusat dan DPR RI.

Dipandu oleh doktor lulusan dari Australia yang selama ini menaruh perhatian besar pada politik lokal khususnya otonomi daerah dan desentralisasi, Dr. R Siti Zuhro, seminar ini dibagi ke dalam dua bagian. Pada bagian pertama dua peneliti bidang perkembangan politik lokal Pusat Penelitian Politik LIPI mempresentasikan makalah mereka yang didasarkan pada hasil temuan lapangan. Tim Otonomi Daerah diwakili oleh koordinator tim Mardiyanto Wahyu Triyatmoko, S.Ip, MAP, MEP. Dalam makalahnya master lulusan Universitas Brawijaya dan GRIPS Jepang ini menuturkan bahwa ada beberapa persoalan yang timbul dalam praktek desentralisasi dan otonomi daerah khususnya otonomi khusus. Hubungan kekuasaan, distribusi kewenangan antar tingkatan pemerintah adalah masalah krusial yang disorot oleh peneliti yang mengambil gelar sarjana pada jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada ini. Kesemua persoalan ini berpangkal pada ketidakjelasan pengaturan mekanisme demokrasi dan administrasi pemerintah lokal dalam peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah. Malahan berbagai peraturan yang ada saling tumpang tindih hingga menurutnya penjabaran operasional ketentuan dasar mengenai otonomi daerah sulit menemukan keselarasan.

Selanjutnya Tim Elite Politik Lokal yang diwakili oleh salah satu anggotanya yaitu Irine Hiraswari Gayatri, S.Sos., MA master lulusan Uppsala, Swedia menyoroti praktik pemilukada Bima 2010 sebagai momentum untuk menggambarkan adanya paradoks demokrasi di tingkat lokal. Irine mengambarkan bahwa ide dasar adanya pemilukada adalah memperluas kesempatan bagi warga masyarakat untuk ikut menentukan siapa pemimpin di wilayahnya. Asumsinya jika dahulu kesempatan penentuan menjadi tanggung jawab DPRD bahkan menjadi hak prerogatif presiden hingga kehidupan politik berlanggam monoton maka dengan memberi kesempatan pada masyarakat lokal harapannya pemimpin yang terjaring adalah pemimpin yang benar-benar ‘dikenal’ masyarakat.

Peneliti yang juga menaruh perhatian besar pada isu-isu gender ini berpendapat bahwa kapasitas minim di tingkat lokal, persoalan kelembagaan penyelenggara pemilu, mekanisme pemilihan dan pengisian anggota KPU di tangan DPRD yang merepresentasikan perwakilan partai politik, tiadanya caretaker, pembajakan elite, ketidakhadiran kelas menengah (baca ketidaknetralan LSM, akademisi untuk kasus Bima) menjadi celah munculnya paradoks demokrasi di tingkat lokal.

Pada bagian kedua, dua pembahas dari KPU Pusat I Gusti Putu Artha dan anggota DPR RI dari Fraksi PDI-P Ganjar Pranowo mencoba mengabstraksikan temuan-temuan lapangan yang bersifat lokal dan khas dari dua pembicara sebelumnya. Putu Artha mantan KPUD Bali ini mencoba menyoroti kemungkinan praktik paradoks dari sisi legalitas. Putu menyatakan bahwa legalitas yang tidak jelas dan cenderung tumpang tindih menjadikan praktik pemilukada di hampir seluruh wilayah di Indonesia menjadi problematik. Dari soal sinkronisasi dan harmonisasi antara peraturan pemerintah dan peraturan KPU, soal tahapan penyelenggaraan pemilukada hingga persoalan pengawasan dan penyelesaian perselisihan hasil pemilukada. Sementara itu Ganjar mencoba membandingkan berbagai praktik demokrasi yang selama ini telah berjalan di Indonesia. Dengan menganalisa berbagai kelemahan dan kelebihan sistem demokrasi yang pernah ada, Ganjar justru mempertanyakan sebenarnya apa ada sistem demokrasi yang ‘cocok’ untuk Indonesia karena berbagai syarat dan aturan tegaknya demokrasi telah dipenuhi tetapi mengapa dalam praktiknya cenderung menjauh dari substansi demokrasi itu sendiri.

Dihadiri oleh berbagai kalangan dari akademisi, pemerintah, politisi, peneliti, pers, LSM, mahasiswa dan donor, seminar ini ditutup dengan satu pemikiran bersama bahwa masih dibutuhkan ruang dan pemikiran yang lebih dalam lagi untuk mendiskusikan bahkan jika memungkinkan mencarikan jalan keluar bagi berbagai persoalan bangsa ini. (Septi Satriani)