Tahun 2011

Workshop “Media Sosial dan Demokrasi 2.0”

Kategori: Tahun 2011
Dilihat: 3525
Teknologi komunikasi-informasi (ICT), khususnya internet, kian berkembang pesat saat ini. Web kini berkembang dari Web 1.0 yang hanya memberi hak akses kepada pengguna, menjadi Web 2.0 yang memberi hak partisipatif kepada penggunanya, diantaranya adalah jejaring sosial seperti Friendster, Facebook, dan Twitter; Blog; Wiki, dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya, kemunculan Web 2.0 ternyata memberi pengaruh ke bidang lain selain internet dan teknologi komunikasi. Hal ini ditandai dengan munculnya jargon di bidang lain yang membawa karakteristik Web 2.0, termasuk di bidang politik dengan munculnya istilah Diplomacy 2.0, Democracy 2.0, dan Government 2.0 (Wahono, 2009). Pertumbuhan media sosial di Indonesia memang sangat cepat. Media sosial dapat dikatakan merupakan barometer demokratisasi di Indonesia, terutama jika dilihat dari partisipasi publik yang sangat luas dan tidak terbentur oleh aspek teritori. Media sosial memberikan kesempatan bagi masyarakat awam untuk menjadi bagian dan diperhatikan dalam pengambilan kebijakan di tingkat pemerintahan.

Hal inilah yang mendorong Tim Website Pusat Penelitian Politik (P2P-LIPI) untuk mengangkat isu ini dalam workshop dengan tema “Media Sosial dan Demokrasi 2.0” pada 19 Oktober 2011. Bertempat di ruang diskusi Widya Graha LIPI lantai 5, diskusi ini dipandu oleh Koordinator Tim Website P2P-LIPI, Irine Hiraswari Gayatri, MA., dan menghadirkan dua orang narasumber, yaitu Dr. Riefqi Muna, MDefStu, peneliti senior P2P-LIPI, dan Nezar Patria, Managing Editor Vivanews sekaligus Ketua Aliansi Jurnalis Independen periode 2008-2011.

Riefqi Muna dalam presentasinya berjudul “e-Diplomacy: New Challenges, New Tools, and New Methods” menyatakan bahwa dengan perkembangan media sosial saat ini, diplomasi klasik akan semakin tertantang karena setiap orang menjadi berdaulat. Kofie Annan tahun 1992 menulis artikel di The Economist tentang dua konsep kedaulatan, yaitu state security dan human security. Dengan kata lain, suatu negara tidak dapat mengklaim bahwa negaranya aman jika masih ada rakyatnya yang menjadi korban dari represi di negaranya. Yang tidak dapat dihindari dari konsep ini adalah bahwa masyarakat mempunyai kedaulatan. Dalam sistem media sosial yang terbuka, setiap orang bisa melakukan apa pun di website sejauh tanggung jawab dan pembatasan ada di personal masing-masing. Dalam konteks ini, bila dikaitkan dengan diplomasi, istilah Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh menjadi semakin tidak relevan karena setiap orang berdaulat dan adanya informasi yang sifatnya instan.

Menurut Riefqi, revolusi ICT membuka akses di mana network semakin terbuka dan interaktif dengan tingkat kecepatan tergantung pada sistem akses mana yang kita dapatkan. Hal yang menarik dan negara perlu belajar adalah bahwa komunikasi antar negara sekarang menjadi “almost free”, yaitu menjadi sangat murah. Dunia semakin connected dan complex sekaligus dinamis. Dengan kondisi ini hierarki kepemimpinan menjadi sangat tertantang dan penguasaan atas informasi dan knowledge menjadi sangat jelas. Media sosial hanyalah merupakan tools tetapi penting dalam mendorong ide, partisipasi, dan mobilisasi yang mempunyai impact terhadap, salah satunya, politik luar negeri dan diplomasi suatu negara. Di samping mempunyai dampak positif, tentu juga mempunyai resiko jika tidak literate terhadap dunia media sosial ini.

Sebagai rekomendasi, Riefqi mengungkapkan beberapa metode baru dalam konteks diplomasi yang perlu diperhatikan. Pertama, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, perlu invest lebih banyak untuk sistem ICT dan tools yang mendukung diplomasi. Kedua, invest on data-mining, yaitu mengumpulkan informasi yang real-time oleh orang-orang tertentu, melalui yang disebut competitive intelligence. Berkaitan dengan diplomasi dan politik luar negeri, untuk ke depannya dalam pengumpulan informasi tidak lagi bisa bergantung pada yang dilakukan manusia tapi harus di-back up oleh suatu tools untuk data-mining, yaitu Open Source Intelligence yang bisa dipakai. Hal ini sangat membantu untuk proses pembuatan keputusan. Ketiga, Kementerian Luar Negeri perlu invest lebih banyak ke riset dan analisa termasuk di dalamnya tentang Risk-Analysis yang saat ini tidak banyak dilakukan, terutama strategic foresight, yaitu perhitungan kemungkinan kecenderungan apa yang terjadi di kemudian hari. Ada berbagai  metode, salah satunya melalui horizon scanning. Keempat, mengurangi jumlah diplomat tradisional dan invest lebih kepada diplomat yang mempunyai kapasitas negosiasi. Kelima, menekankan e-diplomacy karena jika business as usual itu terus dilakukan, maka kita akan terlambat karena negara maju arahnya ke sana tanpa meninggalkan yang tradisional, tapi mengurangi jumlahnya. Keenam, memperluas partisipasi masyarakat di mana public diplomacy dalam konteks citizen diplomacy menjadi penting. Ketujuh, seiring meningkatnya partisipasi warga negara, maka negara dalam konteks ini harus menyediakan fasilitas untuk partisipasi bagi warga negaranya. Kedelapan, lembaga negara sudah seharusnya memberikan informasi terbuka kepada masyarakat dengan content yang komunikatif.

Di akhir paparannya Riefqi menggarisbawahi bahwa Indonesia merupakan pengguna Facebook terbesar kedua, hampir 40 juta pengguna. Walaupun masyarakat masih menggunakannya untuk hal-hal yang tidak perlu, tetapi ada potensi di mana pemerintah bisa menggunakannya untuk komunikasi dengan masyarakat. Media sosial dan cyber space bisa dimanfaatkan untuk branding, seperti yang dilakukan banyak perusahaan besar. Diplomasi juga membutuhkan corporate branding dan media sosial sebagai tools dalam diplomasi publik melalui informisasi dan engagement. Mengingat proliferasi berita tidak lagi bisa dibendung dan pertumbuhannya unlimited, jika tools itu dipakai maka e-government dalam pemerintahan menjadi hal yang menarik di mana semua orang bisa memakai dan diplomasi negara tidak lagi membosankan.

Selanjutnya narasumber kedua, Nezar Patria mengawali presentasinya dengan mengutip pernyataan Pentagon beberapa bulan yang lalu bahwa cyber space menjadi matra tempur keempat setelah Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut. Betapa strategisnya cyber space saat ini sehingga menjadi satu matra tempur negara-negara yang coba menguasai politik regional ataupun global. Senada dengan Riefqi, Nezar juga menegaskan bahwa kita berada dalam satu lanskap yang berubah. Sebagai praktisi media, Nazar melihat setelah reformasi terjadi big bang dalam industri media di Indonesia. Dari sisi “old media’, yaitu media cetak, jika pada 1997 hanya ada 289 penerbitan, maka ketika Soeharto turun jumlah ini langsung melonjak menjadi 1381 di tahun 1999. Namun, kebanyakan dari media ini tidak bertahan lama. Lima tahun kemudian banyak yang tumbang karena tidak dapat bersaing, tercatat tahun 2006 hanya 889 media. Angka ini pelan-pelan merambat naik hingga pada 2010 mencapai 1076, termasuk penerbitan yang berbasis di Jakarta dan di daerah-daerah. Namun demikian, tidak ada kenaikan oplah yang signifikan. Jika tahun 1997 menghasilkan 14,4 juta eksemplar media per hari, maka pada 2010 dengan 1076 penerbitan hanya menghasilkan 21 juta eksemplar. Distribusi juga tidak seimbang di mana 60% dari 21 juta eksemplar tersebut beredar di Pulau Jawa, terutama Jakarta. Dari sudut “new media” terjadi peningkatan yang dramatis dalam jumlah pemakai internet. Jika pada tahun 2008 ada 25 juta pengguna, maka pada 2009 meningkat menjadi 30 juta dan 2010 melonjak menjadi 45 juta. Angka ini terus bertambah dengan kemudahan infrastruktur. Penetrasi alat komunikasi, dalam hal ini handphone, sungguh luar biasa. Tahun 2008 tercatat 148 juta pemakai handphone dan pada 2009 meningkat 163 juta, selanjutnya pada 2010 melonjak menjadi 211 juta pengguna. Dari angka itu hampir 50% menggunakan smart phone yang berarti bahwa mereka bisa mengakses content internet.

Media online di Indonesia juga sangat luar biasa pertumbuhannya. Saat ini ada tiga yang besar, yaitu kompas.com, detik.com, dan vivanews.com. Sementara untuk televisi ada 11 pemain utama ditambah puluhan TV lokal. Ada 2800 stasiun radio, 64 di antaranya dimiliki oleh Radio Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa media ini masih mempunyai peran besar dalam menyampaikan informasi. Survei yang dilakukan AC Nielsen menunjukkan pada tahun 2011 angka pemakai internet menggeser pengguna koran dan radio di mana 33% pembaca media tersebut mengaksesnya lewat internet dan terkonsentrasi di daerah urban. Survei terbaru tentang pengguna blog mencatat ada 5 juta blogger dengan posting setiap hari sekitar 1,2 juta, namun hanya beberapa yang sifatnya politis. Indonesia juga merupakan pemain terbesar untuk Twitter, bahkan terbesar ketiga setelah Brazil dan Amerika. Kalau content Twitter dihitung secara global, maka 15% diproduksi oleh akun twitter Indonesia. Twitter lebih politis karena sangat dekat dengan mainstream media. Rata-rata topik atau trending topics yang dikomentari adalah yang dihasilkan oleh mainstream media. Banyak mainstream media, baik cetak maupun elektronik, mempunyai akun twitter dan di-update hampir setiap menit.

Lebih jauh Nezar mengungkapkan bahwa ada dunia baru yang mulai dilirik pemerintah. Sebagaimana sering dikutip bagaimana peran media sosial ini dalam pengumpulan koin untuk Pritta pada 2009 dan dukungan 1,4 juta untuk Bibit-Chandra, yang menjadi hallmark pencapaian dukungan politik yang terjadi lewat Facebook sepanjang tiga tahun terakhir. Namun setelah itu, upaya-upaya lain yang dilakukan nampak tidak terlalu berhasil. Padahal kalau dilihat ada isu-isu yang cukup strategis dan sangat politis, seperti isu Lapindo, yang tidak cukup berhasil untuk menarik publik dan memobilisasi massa, termasuk kasus Ahmadiyah, Sumiyati, dan Koin Untuk Nenek Minah. Lalu pertanyaannya apakah sosial media bisa menjadi tools untuk demokratisasi ke depan atau tidak. Dengan perkembangan tiga tahun terakhir ini Nezar menekankan bahwa kita harus skeptis bahwa media ini bisa menjadi alat penekan karena kesuksesan Prita sangat mungkin terjadi akibat narasi yang berkembang ketika menggerakkan massa itu menjadi sangat simpel, termasuk kasus Bibit-Chandra. Narasi yang muncul ketika semakin ke bawah menjadi semakin simpel, sehingga semakin banyak dukungan yang didapat. Untuk kasus Prita bahkan luar biasa karena menggalang dana hingga anak-anak sekolah dan kompleks pelacuran. Skeptisme lain terkait media sosial ini adalah bahwa media sosial dalam rangka mobilisasi tidak dapat berdiri sendiri tapi masih dibantu mainstream media. Kalau kita lihat kasus Prita, pertama kali direspon media sosial, yaitu blogger yang risau dengan penahanan itu karena terkait kebebasan berbicara, lalu disambut televisi dan koran. Berhari-hari Prita tampil di TV dan TV pun menyiarkan gambar kelompok blogger mengumpulkan dukungan ke grass root. Kegiatan yang ada di mainstream media kemudian menyebar lagi di media sosial dan membuat amplifikasi solidaritas yang luar biasa. Ada semacam timbal balik antara mainstream media dan media sosial. Namun, metode semacam ini tidak terjadi pada kasus lain. Hal ini yang sebenarnya menarik bahwa di balik angka dukungan dan jutaan angka pengguna internet sebenarnya narasi apa yang bergerak karena tidak selamanya mencerminkan apa yang terjadi. Hal ini penting untuk melihat bentuk lain partisipasi politik yang tidak biasa. (Lidya Christin Sinaga)