Tahun 2011

Talk Show “Media Sosial” Dalam LIPI Expo 2011

Kategori: Tahun 2011
Dilihat: 4872
Mengusung tema “Bakti LIPI Untuk NKRI”, LIPI  Expo 2011 hadir pada 7-9 November 2011. Bertempat di Binakarna Hall-Hotel Bidakara acara ini diisi dengan beraneka kegiatan dari berbagai kedeputian yang ada di LIPI, meliputi Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK), Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati (IPH), Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahun Teknik (IPT), Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK), dan Kedeputian Bidang Jasa-Jasa Ilmiah (Jasil). Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan hadir dengan menyajikan berbagai buku hasil penelitian masing-masing pusat penelitian yang ada di bawahnya, yaitu Pusat Penelitian Politik (P2P), Pusat Penelitian Masyarakat dan Kebudayaan (PMB), Pusat Penelitian Kependudukan (P2K), Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), dan Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR). Selain itu Kedeputian Bidang IPSK juga menghadirkan Talk Show dengan tema “Media Sosial Mendorong Perwujudan People-Centeredness ASEAN” yang diisi oleh perwakilan dari masing-masing pusat penelitian di kedeputian ini. Khanisa Krisman, SIP, kandidat peneliti bidang perkembangan politik internasional, hadir mewakili P2P-LIPI.

Mengawali paparannya, alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ini menyatakan bahwa situs-situs jejaring sosial, video sharing, dan catatan web pribadi atau blog, telah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari masyarakat modern pada era 2000-an. Kemunculan jalur-jalur tersebut, yang kemudian dipayungi oleh kerangka media sosial, dalam ranah politik, telah menjadi alternatif baru dalam berkelompok dan melemparkan aspirasi. Tren media sosial telah merubah cara berinteraksi masyarakat dengan memberikan kebebasan beraspirasi dan mewujudkan sebuah masyarakat demokratis terbuka dan modern. Peristiwa Bersih 2.0 yang terjadi di Malaysia merupakan sebuah gerakan penggalangan digital yang berhasil. Bersih 2.0 merupakan kegiatan lanjutan dari Bersih yang digerakkan oleh aliansi dari kelompok oposisi dan LSM menuntut pemilu yang jujur dan adil. Namun penggalangan ini mendapat tentangan saat diwujudkan ke bentuk pergerakan fisik. Pemerintah Malaysia yang bersikap keras harus mendapati perlawanan balik yang akhirnya menutup aksi itu dengan sebuah kericuhan yang juga melukai tokoh opsisi, Anwar Ibrahim.

Perubahan  yang diusung melalui media sosial ini sebenarnya sejalan dengan konsep people centered yang tengah digalakkan oleh ASEAN dalam menuju Komunitas ASEAN dengan tiga pilarnya, yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN, Komunitas Politik-Keamanan ASEAN, dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN, di mana masyarakat bukan hanya menjadi “penonton” namun juga ikut menentukan bentuk-bentuk kebijakan di dalam ASEAN.

Kemudahan yang diberikan media sosial dalam membentuk sebuah jejaring dan menggalang isu mempunyai potensi besar untuk mempersatukan pendapat masyarakat. Akan tetapi, apa yang terjadi di Malaysia menunjukan beberapa hal yang harus disesuaikan, diantaranya kedewasaan pemerintah dalam menerima kritik. Seharusnya pemerintah tidak lagi menakutkan pergerakan informasi sebagai pemicu instabilitas. Dalam cetak biru pilar Politik Kemanan ASEAN sendiri hal ini telah dibahas, yaitu mengenai pembangunan dasar kerangka institusional yang memfasilitasi kebebasan informasi untuk pembentukan asistensi dan dukungan antar negara ASEAN. Dalam poin tersebut media, termasuk didalamnya media baru atau media sosial, merupakan alat promosi pembangunan komunitas yang harus ditingkatkan penggunaannya.

Mengakhiri paparannya Khanisa menegaskan bahwa media sosial pada prinsipnya merupakan tools yang sifatnya bisa mendukung atau menghambat dan berpotensi untuk dimanfaatkan dalam komunikasi people to people. Media sosial merupakan alat koneksi yang tepat dalam people-to-people diplomacy yang dapat mengurangi kecanggungan karena adanya prosedur formal seperti dalam pertemuan di tingkat pemerintahan. Hal inilah yang akan mendorong keterhubungan antar masyarakat dan kesempatan bagi masyarakat ASEAN untuk mengenal region-nya, serta menemukan kesamaan dan perbedaan juga saling melakukan koreksi tanpa harus melalui jalur birokrasi. (Lidya Christin Sinaga)