Tahun 2012

Seminar Kajian Pemilu “Praktik Demokrasi dan Pemilihan Umum di Berbagai Negara”

Kategori: Tahun 2012
Dilihat: 3582
Pusat Penelitian Politik pada Rabu, 5 Desember 2012 mengadakan Seminar Kajian Pemilu yang salah satunya mempresentasikan penelitian dari Tim Perbandingan Sistem Pemilu berjudul ”Praktik Demokrasi dan Pemilihan Umum di Berbagai Negara”. Presentasi dibawakan oleh koordinator tim, Dr. Adriana Elisabeth, dengan moderator Lidya Christin Sinaga, SIP. Adapun tim ini terdiri atas Dr. Adriana Elisabeth, Dr. Ganewati Wuryandari, Ratna Shofi Inayati, MBA, Awani Irewati, MA, Indriana Kartini, MA, Lidya Christin Sinaga, SIP, Drs. Riza Sihbudi, Drs. Hamdan Basyar, MSi, Drs. Dhuroruddin Mashad, MSi, dan Drs. Agus R. Rahman, ME, MM.

Penelitian pada tahun 2012 ini difokuskan pada sembilan negara, yaitu Filipina, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, India, Turki, Mesir, Yunani, dan Timor Leste. Penelitian ini memperlihatkan perbedaan yang besar mengenai praktik demokrasi dan pemilu antar negara, bahkan di negara-negara yang berada di dalam satu kawasan, seperti antara Malaysia, Filipina dan Timor Leste. Praktik demokrasi dan sistem pemilu dianalisa berdasarkan kriteria electoral system design, baik di negara yang menganut sistem presidensial maupun parlementer. Sistem kepartaian di sembilan negara itu berbentuk multi partai dengan variasi dalam pemilihan berdasarkan sistem distrik, proporsional, maupun campuran (mix). Keragaman sistem pemilu menunjukkan bahwa tidak ada negara yang ideal dalam berdemokrasi. Rasionalitas pilihan sistem tertentu sangat ditentukan oleh konteks setiap negara.

Dalam presentasinya, Adriana menyatakan bahwa penelitian ini menganalisa pengalaman setiap negara dalam demokrasi dan pemilu. Namun, penelitian ini belum berhasil menganalisa secara utuh mengenai perbedaan dan persamaan praktik antar negara di sembilan negara yang menjadi fokus penelitian tahun 2012 ini. Secara umum pengalaman setiap negara dalam berdemokrasi dan teknis pelaksanaan pemilu memberikan beberapa pembelajaran penting bagi Indonesia yang dapat digunakan untuk memperbaiki praktik demokrasi serta pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Ada beberapa pembelajaran bagi Indonesia, secara khusus berkaitan dengan pelaksanaan teknis pemilu, yang dicatat oleh tim. Pertama, Indonesia perlu menerapkan teknis pemungutan suara dengan Electoral Voting Machine (EVM), seperti sudah diterapkan di India. Ada tiga keuntungan bila sistem ini diterapkan, yaitu menekan tingkat kecurangan, menekan biaya pelaksanaan pemilu, dan memenuhi salah satu pilar pembangunan yang pro green. Dengan kata lain, secara teknis, Indonesia dapat mengadopsi  model EVM yang memiliki keunggulan dari segi waktu (kecepatan) dan anggaran (lebih murah).

Kedua, penyerahan deposit oleh setiap kandidat/calon sebagai salah satu persyaratan mengikuti pemilu seperti di Korea Selatan, India, dan Turki. Apabila calon tersebut tidak memenuhi kuota tertentu, maka deposit akan menjadi milik negara. Keuntungan sistem ini adalah dapat membatasi atau mendapatkan calon yang acceptable. Ketiga, kewajiban memilih dalam pemilu seperti di Timor Leste dan Turki yang bermanfaat untuk mengurangi manipulasi daftar pemilih oleh negara seperti yang terjadi di Malaysia; meningkatkan kesadaran politik; efisiensi biaya pemilu karena tidak diperlukan pendaftaran ulang (dengan catatan didukung database kependudukan yang mutakhir dan computerized); dan efisiensi waktu penyelenggaraan pemilu.

Keempat, hubungan “birokrat-pengusaha-politisi” perlu diatur secara baik. Pengalaman Jepang menunjukkan bahwa hubungan itu begitu kokoh dan mekanisme kerja yang dibangun sudah berakar kuat. Ketika terjerat dalam satu kasus korupsi atau penyuapan, biasanya pelaku mengajukan pengunduran diri sebagai rasa tanggungjawab secara moral, di samping melalui proses pengadilan. Sementara Yunani, intervensi partai politik dalam birokrasi sangat kuat untuk mendapatkan proyek dari pengusaha, sehingga terjadi clientalism yang berujung pada kebangkrutan negara. Kelima, penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen melalui parliamentary threshold, seperti di Turki yang menerapkan 10 persen suara sah nasional.

Setelah pemaparan dari pembicara, acara dilanjutkan dengan diskusi berupa tanya jawab antara peserta dengan pembicara. Ada beberapa masukan menarik bagi tim terutama mengenai kelebihan dan kekurangan EVM. Menurut salah seorang peserta, EVM tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena tidak bisa mengakomodir jumlah calon yang begitu banyak. Apalagi dengan sistem pemilu yang berbeda. EVM hanya bisa memuat 26 kandidat, sementara di Indonesia terdapat 11.000 kandidat ketika pemilu legislatif dan per distrik serta per dapil berbeda. Masukan menarik lainnya bahwa tim perlu menampilkan keunggulan komparatif yang ada di Indonesia mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di mana Indonesia memiliki Mahkamah Konstitusi, meskipun juga ada Mahkamah Agung. Hal ini tidak ditemui di negara lain di mana banyak yang tidak mempunyai dispute resolution kecuali dibawa ke pengadilan umum. (Lidya Christin Sinaga)