Tahun 2012

Seminar Akhir Tahun dan IPSK Award 2012

Kategori: Tahun 2012
Dilihat: 3597

Sebagai wahana untuk mensosialisasikan hasil-hasil penelitian terbaik Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan (IPSK) LIPI 2011 dan memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian terbaik,  pada Tanggal 11 Desember 2012, Kedeputian IPSK LIPI menyelenggarakan seminar akhir dan penyerahan IPSK Award 2012. Bertempat di Auditorium Widya Graha, acara dibuka oleh Wakil Kepala LIPI, Dr.Ir.Djusman Sayuti. Turut hadir dalam acara tersebut para peneliti dijajaran kedeputian IPSK LIPI dan tamu undangan.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, refleksi akhir tahun dan IPSK award kali ini disertai dengan pemaparan hasil penelitian terbaik yang dipresentasikan oleh perwakilan tim di pusat-pusat penelitian di kediputian IPSK. Adapun hasil penelitian terbaik yang masuk nominasi dalam IPSK award tahun ini terdiri dari lima penelitian dimana dua diantaranya dari Pusat Penelitian Politik (P2P),  yaitu Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah Otonomi Khusus dari Pusat Penelitian Politik (P2P), Analisis Model Kebijakan Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus Jalan Tol dari Pusat Penelitian Ekonomi (P2E), Adaptasi Masyarakat Perkotaan Terhadap Perubahan Ketersediaan Sumber Daya Air : Kasus di Kota Semarang dari Pusat Penelitian Kependudukan (PPK), Community Empowerment Dalam Industri Pariwisata di Bali yang disampaikan dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB), dan. terakhir Dinamika Peran Elite Lokal Pada Pilkada Bima 2010 dari P2P. Presentasi kelima hasil penelitian tersebut dipandu oleh moderator Dra.Endang Soesilowati, MS, MA, PhD.

Pada sesi pertama, Drs. Heru Cahyono mewakili tim Otda P2P mendapat kesempatan untuk memaparkan hasil kajiannya. Menurutnya, kajian dilatarbelakangi oleh belum stabilnya pelaksanaan desentralisasi dalam pembagian kekuasaan di lembaga-lembaga pemerintahan. Hubungan kekuasaan pada posisi gubernur menghadapi problematik dimana harus menerapkan kebijakan pusat dan menyelaraskan lembaga-lembaga dilingkungan pemerintahannya. Pada titik ini, gubernur memiliki peran ganda dalam menghadapi Bupati atau Walikota yang dipilih secara langsung. Heru Cahyono juga menyampaikan bahwa probelematika peran ganda gubernur di daerah otonomi khusus sangat bervariasi tergantung pada karakter kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut seperti Aceh, Papua, Jakarta atau Yogyakarta yang diperumit oleh belum tuntasnya tuntutan kehususan itu.

Lebih lanjut Heru Cahyono menyampaikan, bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran ganda gubernur di daerah otonomi khusus, mengkaji faktor-faktor permasalah yang muncul dari peran ganda gubernur dan menganalisis implikasi dari peran ganda gubernur.

Ada beberapa temuan penelitian dari riset selama setahun. Pertama, ada semacam kekaburan kekuasaan gubernur yang mencerminkan carut marutnya kondisi sistem pemerintahan kita yang diperumit dengan adanya kepentingan parsial elit. Kedua, Pola hubungan bupati dan gubernur di daerah otonomi khusus ditandai dengan permainan “cantik” bupati yang menggunakan UU 32/2004 atau UU Sektoral untuk berkelit dari kekuasaan gubernur yang menggunakan UU Khusus. Ketiga, Di beberapa daerah terutama di Aceh dan Papua, penekanan titik berat otonomi tidak sinkron dengan Pemilukada langsung. Keempat, kegaduhan politik local dipicu oleh diskriminasi yang dilakukan oleh pemegang otoritas. Kelima, pemerintah pusat sengaja menutup mata atas patologi-patologi seperti korupsi, kolusi dan diskriminasi. Terakhir, Check and Balances antar lembaga di tingkat local tidak berjalan efektif dalam pelbagai varian.

Sebelum mengakhiri paparannya Heru Cahyono mengemukakan empat poin rekomendasi kepada pemerintah, diantaranya : Perlu adanya komitmen dari pemerintah pusat, peningkatan kapasitas kelembagaan lokal, keselarasan dan kejelasan dalam aturan perundangan serta konsistensi pada penegakkan aturan perundangan.

Sementara itu pada sesi kedua, Tim dari P2E yang dipimpin Dr.Latief Adam memaparkan makalah hasil penelitian dengan judul “Analisis Model kebijakan kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus Jalan Tol”. Di awal paparannya, Latief Adam menjelaskan terkait definisi Public Private Partnership (PPP). Menurutnya ada tiga hal untuk memahami PPP. Pertama, kontark ikatan perjanjian antara pihak pemerintah dan swasta dimana pihak swasta mengambil alaih kebijakan pemerintah untuk mendesign dan mengoperasioanlakan pembangunan infrastruktur. Kedua, karena swasta mengambil alaih kewajiban pemerintah tentu saja swasta mendapat konpensasi sebagai akibat dari swasta mengambil laih kewajiban pemerintah. Terakhir, ada distribusi resiko, kalau resiko tinggi siapa yang lebih kompeten apakah pemerintah atau swasta dalam konteks pembebasan lahan, karena swasta tidak memiliki kompeten untuk itu maka resikonya dialihkan kepada pemerintah meskipun dipemerintah pun masih terdapat berbagai masalah pembebasan lahan.

Lebih lanjut Latief Adam menjelaskan bahwa implementasi PPP di Indonesia sudah dilakukan seperti,  Indonesian infrastructure Summit, Payung hokum Perpres No 57/2005 direvisi menjadi Perpres No 13/2010, PT SMI dan PT II, Nota kesepahaman diantara Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan dan Kepala BKPM, PPP Book. Kendati demikian pelaksanaan PPP masih lemah, seperti Peraturan yang bersifat tumpang tindih diantara satu dengan yang lainnya, UU Pengadaan Lahan, necessary but insufficient, belum dilengkapi dengan jaminan penggantian biaya investasi dari pemerintah bila proyek infrastruktur tersendat di tengah jalan, Proyek infrastruktur yang ditawarkan kepada sektor swasta tidak dipersiapkan secara matang, komitmen PJPK untuk menjaga kerjasama relatif masih rendah, PJPK (birokrat) lebih suka menggunakan APBN daripada menawarkan kepada sektor swasta untuk membangun beberapa jenis infrastruktur, Rendahnya rate of return on investment dan belum adanya viability gap, Kapasitas kelembagaan di beberapa kementerian belum terbangun secara solid karena adanya dualisme pengelolaan proyek, Pola pikir pemerintah, khususnya pemerintah daerah, mengenai PPP belum terbangun secara baik

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut tim merekomendasikan beberapa hal seperti harmonisasi peraturan, kemudian penguatan kapasitas kelembagaan dan sebagainya. Penelitian ini prestasi yang dicapai tim kami berhasil telah menerbitkan satu artikel di Jurnal economic and finance in Indonesia yang baru terbit dan beberapa artikel di surat kabar lainnya dan telah diseminarkan diberbagai instansi pemerintah.

Pada sesi selanjutnya, tim P2K yang diwakili Gusti Ayu Surtiarti, S.Si, MSi  memaparkan hasil kajian seputar “Adaptasi  Masyarakat Perkotaan Terhadap Perubahan Ketersediaan  Sumber Daya Air di perkotaan, kasus di Kota Semarang”. Menurutnya, bahwa penelitian dilatarbelakangi oleh adanya persoalan pemenuhan kebutuhan air bersih di perkotaan terkait minimnya ketersedian sumber air bersih dan kelompok penduduk miskin di kota Semarang. Kota semarang merupakan salah satu kota yang merepresentasikan keadaan tersebut karena terletak di daerah pesisir sehingga mempunyai kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. Gusti Ayu pun menjelaskan, melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dalam kajian yang sudah dilakukan karena memiliki aspek yang berbeda khususnya terkait dengan adanya pengelolaan sumber-sumber air tertentu yang dapat didukung keberlanjutannya melalui kebijakan pemerintah sehingga penduduk miskin dapat mengakses sumber air bersih dengan harga murah dan kualitas baik.

Sementara itu Tim dari PMB yang diwakili Prof.Dr.Rusdi Muchtar memaparkan penelitian dengan judul Community Empowerment Dalam Industri Pariwisata di Bali. Menurut pak Rusdi, Penelitian tim mempunyai latar belakang oleh kehadiran pariwisata di suatu daerah yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat daerah tersebut. Keterlibatan masyarakat lokalpun sangat penting. Dalam hal ini pengembangan pariwisata dilakukan  melalui basis Community Empowerment (CE).  Lebih lanjut pak Rusdi menjelaskan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pengambil kebijakan dalam merumuskan model pembangunan industri pariwisata yang menghasilkan mutual benefit bagi pemangku kepentingan. Di akhir paparan, Pak Rusdi pun menyimpulkan bahwa perkembangan industri akomodasi di Bali membuka peluang bagi masyarakat, banyak hotel yang potensial dalam memberdayakan masyarakat, sektor akomodasi sampai saat ini masih sangat sedikit yang melakukan Community Empowerment (CE), serta masih adanya ego sektoral di tingkat pemerintahan menjadi kendala tersendiri pembangunan pariwisata di Bali.

Pada sesi terakhir, Tim “elite Bima” P2P yang dipimpin Septi Satriani S.IP menyampaikan hasil penelitian dengan judul “Dinamika Peran Elite Lokal Pada Pilkada Bima 2010”. Menurutnya, Tim ingin memotret konstestasi dari elite yang pintu masuknya melalui pemilukada dalam konteks transisi politik. Karena sebelum reformasi lagam politik cenderung monoton. Gubernur  maupun bupati lebih banyak ditentukan pusat. Dalam transisi politik masyarakat ditingkat lokal dapat ikut berpartisipasi melalui pemilukada. Disamping itu, dari potret pemilukada kab. Bima  2010 tim ingin mengetahui konstentasi elite yang ada di Bima.

Lebih lanjut Septi menyatakan, bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian tahun ke tiga. Pada tahun pertama penelitian lebih difokuskan ke kabupaten Lombok timur  dimana elit yang mendominasi adalah tuan guru atau yang lebih dikenal kiayi. Sedangkan pada tahun 2010 penelitian dilakukan di Sumbawa dimana elit yang mendominasi adalah elite birokrasi. Selanjutnya pada tahun 2011 penelitian difokuskan di Kabupaten Bima untuk mengamati konfigurasi elitenya disana.  Septi pun menjelaskan bahwa permasalahan penelitian adalah untuk memotret sejauh mana peran elit dalam konteks pemilukada Bima telah mencermirkan demokrasi di Tingkat lokal. Pertanyaan penelitian yang pertama bagaimana konfigurasi peran dan relasi pemilkada 2010 dan faktor-faktor  sosial ekonomi kulturalpolitik  apa yang mempengaruhi konfigurasi peran antar elite pada pemilkada bima 2010 serta bagaimana kontribusinya terhadap demokrasi di tingkat lokal. Sebagai penutup Septi menjelaskan, bahwa Peran elite lokal pasca Orde Baru di Bima tidak memberikan kontribusi positif terhadap proses demokratisasi di tingkat lokal. Hal tersebut tersebut tercermin pada pembajakan proses demokratisasi yang dilakukan oleh elite lokal pada Pemilukada Bima 2010.

Setelah kelima tim penelitian memaparkan hasil kajiannya, Dra. Endang Soesilowati  selaku moderator memberikan kesempatan kepada audiens untuk memberikan masukan dan pertanyaan kepada para pembicara yang dilanjutkan dengan pengumuman hasil akhir. Berdasarkan penilaian tim panelis yang terdiri dari perwakilan masing-masing Puslit ditetapkan dua hasil penelitian terbaik yang berhak mendapat IPSK award 2012. Terbaik pertama diraih oleh Tim Peneliti dari Pusat Penelitian Politik LIPI dengan judul penelitian “Problematika Peran Ganda Gubernur di Daerah otonomi Khusus”, sedangkan terbaik kedua diraih tim peneliti dari P2E dengan judul “Analisis Model Kebijakan Kerjasama Pemerintah-Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur : Studi Kasus Jalan Tol”. Dengan terpilihnya dua hasil penelitian terbaik IPSK award 2012 diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para peneliti lainnya untuk dapat meningkatkan kualitas penelitian dan terpacu untuk terus berkarya. Semoga di tahun depan para peneliti di kedeputian IPSK dapat berkontribusi besar dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. (Muhammad Fakhry Ghafur)