Tahun 2013

Keamanan dan Transportasi Perkotaan: Audiensi dengan Wagub Ahok

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 954
Sebagai bagian dari kelompok rentan, perempuan dan anak-anak seringkali menjadi obyek kekerasan dalam ruang sosial kita. Hal ini bisa dilihat dari peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa pada 2009 ada 1.552 kasus,  tahun 2010 naik menjadi 2.335 kasus, dan tahun 2011 terjadi 2.508 kasus. Mayoritas korban adalah perempuan. Pada saat yang sama, jumlah perempuan yang menjadi korban kekerasan pun terus menerus meningkat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (T2TP2A) mencatat adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di wilayah Jabodetabek yakni sekitar 1.015 kasus pada tahun 2006 dan meningkat menjadi 1.381 kasus pada 2011. Kendaraan umum menjadi salah satu tempat yang rawan di mana kerap berlangsung aksi kekerasan terhadap anak-anak dan perempuan. Sejak 2010, kasus kekerasan perempuan dan anak di kendaraan umum naik 50 persen setiap tahun.1 Terakhir, kasus meninggalnya mahasiswi Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia, Annisa Azwar (20), yang melompat dari atas angkutan umum (angkot) dengan rute U-10 menggenapi preseden buruk tentang keamanan di kendaraan umum.

Tuntutan
Berangkat dari keprihatinan tersebut, beberapa kelompok masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak dengan mengatasnamakan diri ‘Aliansi Pemerhati Perempuan dan Anak’ melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama di Balaikota Pemerintah Propinsi DKI Jakarta Kamis 14 Februari 2013. Hadir pula beberapa jurnalis media cetak maupun elektronik yang meliput. Peserta aktif dalam aliansi tersebut berasal baik dari lembaga negara seperti Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, dan LIPI, maupun organisasi non pemerintah seperti Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika (ANBTI) dan Perempuan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Turut bergabung pula Satgas Anak yang merupakan perkumpulan dari berbagai organisasi dan lembaga baik dari negara maupun non negara yang mempunyai perhatian terhadap isu anak-anak.

Ada enam tuntutan yang dimuat dalam surat terbuka kepada Gubernur dan Wagub DKI Jakarta saat audiensi lalu yaitu (1) Pemerintah DKI Jakarta memastikan adanya penataan keberadaan semua jenis angkutan umum agar memenuhi standar yang mampu menjamin keamanan bagi penumpang, terutama perempuan dan anak-anak, (2) menindak tegas setiap penyedia layanan angkutan beserta perangkat kerjanya (supir, kernet dan lainnya) apabila terbukti melanggar aturan/melanggar hukum, (3) membuka ruang dialog publik untuk menjaring masukan mengenai penataan dan pengadaan angkutan umum di kota Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek), (4) Pemerintah DKI Jakarta melalui instansi terkait agar dapat saling bekerjasama dalam upaya memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pengguna angkutan terutama perempuan, anak-anak, lansia, difabel dan lainnya; (5) sesegera mungkin mengambil tindakan taktis dalam menyelesaikan persoalan dengan melakukan penegakan dan penindakan aturan dan standar penyediaan dan operasional layanan angkutan sesuai undang-undang dan peraturan lain yang mengikat secara hukum.

Respon Wagub DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama
Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama yang lebih popular dengan panggilan Ahok, menanggapi tuntutan aliansi dengan memberikan beberapa penjelasan bahwa Pemerintah Propinsi DKI sebenarnya sedang melakukan pembenahan sarana transportasi massal terkait dengan masalah keamanan. Beberapa kebijakan diantaranya adalah mengintegrasikan angkot, penambahan Transjakarta sebanyak 1.000 unit, memasang kamera di tempat-tempat strategis, serta pengadaan call centre (nomor yang bisa dihubungi masyarakat jika mengalami kondisi darurat). Rencana pembelian Perum PPD (Perusahaan Pengangkutan Djakarta) oleh Pemprov DKI merupakan salah satu langkah strategis lainnya karena seluruh aset tanahnya bisa berpindah tangna. Dengan demikian Pemprov DKI memiliki persediaan lahan yang cukup untuk dijadikan pool (pangkalan) bagi kendaraan-kendaraan umum sehingga bisa lebih tertata operasionalisasinya.

Pada kesempatan yang sama Wagub Ahok juga meminta kesediaan para pegiat sosial yang hadir dalam audiensi untuk membantu Pemprov DKI misalnya dengan menjadi Ketua RT-RW di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian mereka memahami benar persoalan yang ada di wilayahnya dan menjadi perpanjangan tangan pemerintah daerah di tengah kondisi birokrasi daerah yang tidak bisa diandalkan. Akan tetapi tawaran ini sepertinya belum mendapatkan respon yang antusias dari peserta audiensi saat itu.

What Is To Be Done?
Secara umum forum audiensi berjalan dengan baik. Namun  tampaknya aspek kejelasan konsep dan data yang dimiliki oleh kalangan aktivis masih harus lebih dipersiapkan, meskipun hal ini dapat saja dimaklumi mengingat persiapan audiensi yang cukup singkat dan dilakukan lebih banyak melalui Blackberry (Bb) Group yang diinisiasi oleh aktivis perempuan dan anak, serta email.  Audiensi yang dibatasi oleh ketatnya waktu memerlukan alur pembicaraan yang ketat dan efektif agar  diskusi dapat menghasilkan rencana lanjutan sebagai rekomendasi.  

Ke depan, kebijakan-kebijakan yang dijelaskan oleh Wagub Ahok untuk merespon tuntutan aliansi. Seluruh elemen masyarakat harus mengawasi secara cermat agar kebutuhan warga akan transportasi yang aman dan nyaman bisa terpenuhi. Jangan sampai janji-janji perbaikan yang disampaikan hanya sekedar penawar kegelisahan semata. (Yogi Setya Permana)
 
Endnote
1 Komisioner Komisi Perlindungan Perempuan Andi Yentrian pada audiensi dengan Wakil Gubernur Basuki Cahaya Purnama 14 Februari 2013 di Balaikota Pemerintah Propinsi DKI Jakarta