Tahun 2013

International Seminar Socio Political and Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way Forward

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 1080
Pusat Penelitian Politik  (P2P) LIPI bekerjasama dengan Center for Southeast Asian Studies (CSEAS) Kyoto University dan Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Asian Core Program menyelenggarakan Seminar Internasional dengan tema: Socio Political and Economic Reform in Southeast Asia: Assessments and the Way Forward. Seminar diadakan di Jakarta pada 9-12 Maret 2013 di ruang seminar Gedung Widya Graha LIPI lantai 1.

Acara dibuka oleh Kepala LIPI, Prof. Dr. Lukman Hakim dan dilanjutkan dengan opening speech dari Kyoto University yang diwakili oleh Mizuno Kosuke dan Okamoto Masaaki. Sebelum sambutan, acara dimulai dengan acara welcome dance Sekar Jagad and Yosakoi, yang dibawakan oleh kelompok tari dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (UI).
 
Seminar ini dibagi dalam dua katagori yakni senior scholars dan young scholars. Untuk kategori pertama, pembicara yang hadir adalah para ilmuwan yang sudah diakui kepakarannya. Sementara pada kategori yang kedua, calon pemakalah harus melalui seleksi abstrak terlebih dahulu. Abstrak yang diterima oleh panitia berjumlah 14. Makalah-makalah yang dipresentasikan harus berdasar pada penelitian lapangan.

Ada 44 judul makalah yang dipesentasikan dalam seminar yang dibagi dalam beberapa sesi. Sesi-sesi untuk kategori senior scholar antara lain Metropolitan Politics (Jakarta’s Gubernatorial Election 2012 dan Comparison among Jakarta, Bangkok, and Manila ), Plantation and Biomas Society, Cleavages and Social Policy, Border Politics.

Peserta pada kategori ini berjumlah 32 orang pemakalah antara lain Prof. Ikrar Nusa Bhakti dengan judul makalah Learning From The Jakarta Local Election. Prof. Ikrar Nusa Bhakti menyoroti hasil dari Pilkada DKI Jakarta dimana pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama memenangkan  dalam dua putaran bermodalkan dukungan PDIP dan Gerindra. Mereka mendulang 54% suara. Sementara pasangan pertama Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli dengan dukungan Partai Demokrat, Golkar, PPP, PKS, PKB dan PAN hanya memperoleh 46% suara. Selain Prof. Ikrar Nus Bhakti, pemakalah yang berasal dari Pusat Penelitian Politik LIPI adalah Dr. Ganewati Wuryandari  yang mencermati permasalahan perbatasan Indonesia–Timor Leste, Tri Nuke Pudjiastuti, MA yang memaparkan tentang pengungsi Rohingya di Indonesia, dan Awani Irawati, MA yang membahas tentang dampak krisis Laut Cina Selatan di Kepulauan Natuna. Sedangkan pembicara dari luar negeri salah satunya adalah  Okamoto Masaaki dari Kyoto University yang menyampaikan makalah berjudul Invisibility of City Council (Dewan Kota/Kabupaten) and Its Impact on Jakarta Local Politics. Ia menyoroti tentang lemahnya peran dari Dewan Kota/Kabupaten yang ada di provinsi Jakarta dalam pembuatan kebijakan publik.

Untuk kategori Young scholar, terbagi menjadi beberapa sesi antara lain Political Reforms, Economic Reforms, Security Sector Reforms, dan Law reforms. Terdapat 13 pemakalah dalam katagori ini. Empat diantaranya berasal dari Pusat Penelitian Politik LIPI. Peneliti Bidang Perkembangan Politik Nasional, Sarah N. Siregar, M.Si, menyoroti tentang reformasi kultural Polri dimana polisi masyarakat bisa menjadi instrumen untuk meningkatkan citra positif polisi di masyarakat. Muhamad Haripin, M. Han, peneliti pada bidang yang sama, memaparkan makalahnya yang menjelaskan tentang dinamika kontestasi kekuasaan diantara para aktor keamanan nasional dalam pembentukan makna 'ancaman terhadap keamanan nasional' pada era pasca Orde Baru.

Rekan sejawat yang lain, Dr. Firman Noor, membicarakan topik yang berbeda yakni tentang dinamika kepartaian nasional dimana muncul banyak sentiment negative dari masyarakat terhadap partai-partai di Indonesia. Ia berusaha menjawab mengapa muncul sentiment-sentimen negative tersebut dan dampaknya bagi stabilitas demokrasi. Sandy Nur Ikfal Raharjo, S.Sos peneliti perkembangan bidang internasional, mengajak forum untuk berdiskusi mengenai kebijakan pengelolaan perbatasan pasca Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa bagaimana setelah reformasi pemerintah mengadopsi perspektif baru dalam pengelolaan perbatasan dimana menggabungkan dimensi kesejahteraan, lingkungan, dan keamanan.

Pada sesi penutup, tiba kesempatan bagi Bambang Widjajanto (Komisioner KPK) untuk memaparkan makalahnya yang membahas tentang refleksi reformasi hukum nasional dari 1998 sampai 2012. Ia mengakui bahwa reformasi sistem hukum di Indonesia harus menghadapi jalan terjal namun tetap masih ada secercah harapan. Hal ini digambarkannya dengan adanya sistem tindakan preventif terhadap tindak korupsi seperti Sistem Integritas Nasional.

Acara yang berlangsung penuh selama empat hari tersebut secara umum berjalan sukses. Hal ini tampak dari sambutan yang disampaikan oleh Prof. Mizuno Kosuke sebagai penutup acara dimana memuji kinerja panitia yang baik serta antusiasme peserta yang tak surut walau diadakan pada hari libur. (Prayogo)