Tahun 2013

Seminar Intern Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 1718
 
Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) pada Selasa, 16 April 2013 bertempat di Ruang Seminar Gedung Widya Graha Lantai XI mengadakan seminar intern dengan tema “Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014”. Seminar ini menghadirkan pembicara tamu, Yudha Irlang selaku Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil untuk Revisi Paket UU Politik atau ANSIPOL dan Dr. Adriana Venny selaku Koordinator Anti Gender-based Violence Coalition dengan moderator Wawan Ichwanuddin, S.Ip., M.Si. Seminar ini dihadiri oleh para peneliti P2P dan akademisi.

Dalam kesempatan ini Yudha Irlang memaparkan presentasi dengan tema “Mengawal Demokrasi dan Keterwakilan Perempuan: Strategi Menjawab Peluang dan Tantangan dalam Pemilu 2014”. Menurutnya, partai politik merupakan pemegang otoritas tunggal dalam rekrutmen politik dan jabatan publik, tetapi produktifitas parlemen rendah, kualitas kebijakan tidak pro rakyat, banyak kebijakan langsung di judicial review, perspektif gender masih ada resistensi cukup tinggi. Lanjutnya, konstitusi indonesia terhadap hak setiap warganegara, yang dikenal secara international, yaitu ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan politik masih memiliki masalah dalam keterwakilan perempuan didalam parlemen yang mayoritas dikuasai laki-laki 82 % dan perempuan 18 % di 29 kabupaten/kota di Indonesia.

Yudha juga menjelaskan terdapat data yang rendah terhadap implementasi affirmative action hanya 30% dalam Pemilu 2009 dimana tetap saja kuantitas dan kualitas perempuan selalu dipermasalahkan. Koordinator ANSIPOL ini menerangkan adanya UU parpol dan pemilu dimana terdapat undang-undang no.8 tahun 2012 tentang pemilu pada pasal 53 bahwa “daftar calon memuat 30% caleg perempuan” dan pasal 56 bahwa “pada setiap tiga (3) nama calon dalam daftar calon minimal ada satu (1) nama calon perempuan”. Seharusnya UU tersebut sudah mewakili bahwa perempuan memiliki kesempatan perempuan untuk duduk dalam parlemen. Yudha menambahkan adanya pengalaman dalam pemilu 2009 menunjukkan perempuan masih memiliki diskriminasi dimana realita sulit mendapat nomor kecil, tidak adanya kebijakan khusus parpol untuk caleg perempuan, dan lainnya. Pada tahapan pencalonan juga banyak calon caleg perempuan yang diberitahu pada “last minute” oleh partainya sendiri.
 
Terakhir ia menerangkan adanya kegiatan ANSIPOL yang berkelanjutan dalam pengawalan masyarakat sipil, seperti forum perempuan untuk Indonesia, forum perempuan elite parpol, kaukus perempuan parlemen RI, dan lainnya. Ia juga berharap agar P2P membantunya dalam mengapresiasikan untuk mewujudkan keterwakilan perempuan 30% dalam parlemen di Indonesia. 

Sesi kedua, pemaparan selanjutnya oleh Adriana Venny memaparkan presentasi dengan tema “belajar dari gagalnya keterwakilan 30% perempuan di indonesia”. Ia menjelaskan bahwa banyaknya problem yang dialami perempuan Indonesia menunjukkan bahwa laki-laki sebagai kelompok mayoritas di parlemen gagal membawa aspirasi dan kebutuhan perempuan secara spesifik. Adriana menambahkan sejak kemerdekaan Indonesia tahun 1945, keterwakilan perempuan di parlemen belum pernah mencapai 20%. Fakta-fakta yang ia dapatkan menunjukkan bahwa di tingkat Nasional saja masih 18%, Provinsi 16%, dan Kabupaten/Kota 12%. Hal ini menunjukkan masih adanya kendala baik secara regulasi maupun sistem dalam pemilu yang belum mampu memenuhi keterwakilan perempuan di dalam parlemen. Ia juga menerangkan adanya beberapa Kabupaten/Kota yang masih 0% keterwakilan perempuannya, seperti Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Tulungagung, dan Poso. Tentunya hal ini sangat memprihatinkan, sehingga ada beberapa urgensi yang mendorong agar affirmative action masuk dalam konstitusi agar tidak diganggu setiap 5 tahun dan mendorong partai politik untuk melakukan perekrutan dan pemberian pendidikan politik bagi perempuan.

Setelah diskusi dan tanya jawab, acara ditutup oleh moderator Wawan Ichwanuddin, S.Ip., M.Si dengan menyampaikan harapan keterwakilan perempuan 30% yang duduk di parlemen segera terwujud. (Anggih Tangkas Wibowo)
 
Adapun beberapa dokumentasi Seminar Intern “Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu 2014”: