Tahun 2013

Seminar Intern “HAM dalam Politik Internasional: Posisi Indonesia”

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 1424

Tepatnya hari Selasa, tanggal 23 April 2013, Pusat Penelitian Politik (P2P) mengadakan seminar intern yang bertemakan “HAM dalam Politik Internasional: Posisi Indonesia” dengan pembicara Haris Azhar dari Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan moderator Dr. Adriana Elisabeth. Isu ini diambil dikarenakan Indonesia telah dipandang sebagai salah satu negara yang (mungkin) akan menjadi ‘great powers’ pada abad ke-21, berdampingan dengan Brasil, Cina, dan India.   

Problem yang patut diangkat dalam konteks tersebut adalah, dengan potensi dan optimisme sedemikian rupa, apakah Indonesia dapat memosisikan diri sebagai kekuatan yang bertanggung jawab (benign power) dalam pentas politik internasional, termasuk dalam isu penegakan HAM. 

Acara berlangsung di ruang seminar P2P lantai 11 dan dihadiri oleh Peneliti P2P beserta undangan. Haris menjelaskan adanya Rejim HAM dari yang pada awalnya rights based approaches yang mendukung hak sipil dan politik, ekonomi dan sosial serta hak atas pembangunan/hak solidaritas menjadi penyempitan HAM dengan Asian values bercirikan komunitarian sehingga menghasilkan otoritarianisme. 

Ia selanjutnya menjelaskan bagaimana politik internasional “HAM”. Dalam hal ini terdapat jenis hubungan antar negara, seperti bilateral dimana hubungan antara dua institusi negara (misalnya: Indonesia dengan Belanda), biasanya untuk kepentingan ekonomi, keamanan, dan bantuan kapasitas hukum, dan regional serta multilateral, yaitu hubungan antara beberapa negara dalam kawasan tertentu biasanya untuk isu keamanan dan/atau ekonomi (misalnya: Indonesia sebagai anggota ASEAN dan OKI). Yang terakhir internasional, dimana fokus utama pada United Nations (UN) sebagaimana sesuai jaminan dalam piagam PBB. 

Haris menambahkan “bagaimana posisi Indonesia dalam isu HAM?”. Menurutnya ada beberapa posisi yang bisa dibahas seperti posisi Indonesia di Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) terutama terkait isu HAM. “Indonesia tidak konsisten dalam menjaga nilai universal (pendekatan komprehensif) dan posisi Indonesia di PBB dominan berada dengan negara-negara ASEAN dan OKI dimana kedua organisasi ini sangat bermuatan ekonomi dan politik yang tertutup”, tegasnya. 

Kedua, Haris menjelaskan “bagaimana posisi Indonesia dalam isu HAM di ASEAN?”. Ia berkata bahwa Indonesia berhasil membawa terobosan ke ASEAN dalam soal HAM karena situasi dalam negeri politik semakin dominan tetapi masih bersifat tidak terukur dan salah arah. 

Ketiga, peneliti KontraS ini menyatakan “bagaimanakah politik luar negeri Indonesia mengakomodasi prinsip HAM sebagai landasan dalam membuka serta menjalani relasi bilateral maupun multilateral?”. Jelasnya, contoh kasus kondisi HAM di Myanmar dan Iran, Indonesia hanya abstain di PBB . 

Haris membahas bahwa Indonesia masih menggunakan HAM jika menguntungkan posisi relasi sebagai sesama negara berkembang dan atau sesama negara muslim. Seharusnya Indonesia memiliki peranan penting dalam kondisi HAM di negara-negara Islam dikarenakan jumlah penduduknya yang mayoritas muslim.

Acara dilanjutkan dengan diskusi dengan moderator Dr. Adriana Elisabeth. Peserta secara pro aktif dalam seminar intern ini terkait dengan isu HAM yang menarik. Terakhir ditutup oleh Prof. Dr. Syamsuddin Haris selaku Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI. (Anggih Tangkas Wibowo) 

Adapun beberapa foto dokumentasi acara seminar intern “HAM dalam Politik Internasional: Posisi Indonesia”