Tahun 2013

Catatan Diskusi CSIS mengenai Undang-Undang Ormas : Pembatasan Kebebasan Berserikat Dalam Demokrasi?

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 1633

Meskipun RUU Ormas telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui UU No 17 tahun 2013, namun pro dan kontra seputar UU tersebut masih terus berlangsung. Hal itu tercermin dalam diskusi terbatas yang diadakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) pada hari Kamis, 29 Agustus 2013 dengan tema “Undang-Undang Ormas : Pembatasan Kebebasan Berserikat Dalam Demokrasi?”. Masih adanya silang pendapat dalam konteks UU Ormas dan demokrasi di Indonesia menjadi salah satu faktor penting diselenggarakannya forum ini. Turut hadir sebagai pembicara  anggota komisi III DPR RI dari fraksi Golkar, Bapak Deding Ishak, dan peneliti sekaligus aktivis Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oesmar serta Tobias Basuki peneliti CSIS. Bertindak sebagai moderator Philips J Vermonte peneliti CSIS.

Dalam paparannya Deding Ishak menyatakan bahwa perbedaan pendapat terkait dengan penetapan UU Ormas adalah suatu hal yang wajar dalam rangka proses demokrasi dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga negara. Beliau pun memberikan apresiasi terhadap setiap pandangan ktitis dari berbagai pihak dalam menanggapi UU Ormas tersebut yang penetapannya berlangsung setelah melalui proses yang panjang dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat baik dari para pakar, Ormas, LSM dan berbagai pihak di daerah.

Dalam kesempatan tersebut Deding menyampaikan bahwa UU Ormas sebelumnya sudah ada pada masa Orba melalui UU No 8 Tahun 1985 yang isinya antara lain penetapan tafsir tunggal terhadap asas Ormas yang kemudian dengan berbagai tindakan represif pemerintah mengkategorikan semua Ormas yang berseberangan dengan pemerintah dianggap subversif dan harus dibubarkan lalu pengurusnya ditangkap seperti yang terjadi pada Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang ingin mengganti asas Pancasila yang sudah di sepakati. Dengan demikian perlu adanya perubahan setelah selama kurang lebih dalam 28 yahun berada dalam nuansa otoritarianisme disamping paket UU yang lainnya sudah berubah. Lebih lanjut Deding menyatakan bahwa seiring perjalanan bangsa dalam reformasi dan demokrasi, tentu saja memunculkan Civil Society yang memberikan peran bagi perjalan bangsa terutama dalam mengawal reformasi. Karenanya perlu ada perubahan untuk menjadikan bangsa dan negara ini lebih maju. Disamping itu menurutnya, pemerintah menghendaki Ormas menjadi bagian dari Negara, yang menjadi modal dasar dan aset bangsa dalam konteks mengawal demokrasi terutama menjadi mitra strategis pemerintah.

Memang banyak pihak yang menyayangkan ditetapkannya UU Ormas karena dapat menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia, namun keberadaan UU tersebut menurut Deding dapat menjadi kontrol bagi pemerintah dan masyarakat terhadap Ormas yang melakukan tindak criminal. Masyarakat dipandang perlu untuk mengawasi keberadaan Ormas dilingkungannya. Karenanya menurut Deding, kehadiran UU Ormas tidak dapat disalahkan karena hal itu berdasarkan pertimbangan yang matang.

Di akhir paparannya aktivis Golkar ini menyatakan bahwa pada intinya pemerintah menginginkan keberadaan Ormas yang dapat menjadi kontrol yang positif terhadap pemerintah bukannya merugikan negara dan merusak demokrasi yang sudah berkembang. Deding pun mengajak semua pihak untuk kembali duduk bersama dalam mengawal demokrasi dan berharap adanya masukan-masukan yang positif dari berbagai pihak, karena pada dasarnya UU yang telah ditetapkan tersebut masih jauh dari kesempurnaan. UU dapat efektif jika ada peran lebih dari pemerintah dalam penegakkan hukum dan dukungan masyarakat terhadap kelangsungan demokrasi.

Berbeda dengan apa yang disampaikan pembicara sebelumnya, peneliti sekaligus aktivis ILR Erwin Natosmal Oesmar menyatakan bahwa pihaknya sampai saat ini tetap menolak keberadaan UU Ormas karena dapat menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat di Indonesia disamping UU tersebut sarat dengan kepentingan penguasa di negeri ini. Erwin menyampaikan bahwa sejak awal, UU Ormas memang penuh dengan kontroversi dan ketidakjelasan terutama menyangkut definisi yang masih multitafsir dan sulit dipahami. Dalam kesempatan itu juga Erwin menyampaikan alasan seputar penolakannya terhadap UU No 17 tahun 2013. Pertama, keberadaan UU Ormas memang sejak awal sangat rancu dan penuh dengan ketidakjelasan. Secara tekstual keberadaan UU Ormas sama dengan UU sebelumnya yang penuh dengan nuansa otoritarianisme dan jauh dari budaya keterbukaan yang menjadi paru-paru warga negara. UU tersebut seolah ingin membatasi kebebasan warga yang sudah mulai berkembang terutama pasca reformasi.

Kedua, Bahwa tindakan radikal yang dilakukan sebagian Ormas sebaiknya bisa melalui UU lainnya seperti yang tertera dalam KUHP tidak mesti dengan menetapkan UU yang seharusnya dicabut. Karena pada dasarnya yang menjadi kesalahan adalah tindakan itu sendiri bukan Ormasnya. Jadi menurut Erwin permasalahan ada pada penegakkan hukum, tetapi pemerintah sendiri terkesan kurang tegas dalam menindak Ormas yang melakukan tindak kekerasan. Lebih lanjut Erwin menyatakan, jika kita salah memandang akar persoalan maka pada akhirnya akan berimbas pada masalah lainnya.

Ketiga, UU Ormas yang telah disahkan mengkonfirmasi kembali pendekatan politik pemerintah terhadap warga. Dalam hal ini Erwin memberi contoh tentang UU No 12 Tahun 2005 dalam bidang politik yang memberikan kebebasan berkumpul dan berserikat yang sama sekali tidak dibatasi. Keberadaan UU Ormas jelas sangat bertentangan dan tidak dapat diterima keberadaannya disamping tidak adanya kejelasanan tentang kelompok atau yayasan yang masuk dalam kategori Ormas. Kerancuan dalam UU Ormas tersebut pada akhirnya mendorong berbagai pihak untuk melaporkan tindakan pemerintah kepada Komisi HAM PBB yang pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi yang isinya menuntut pemerintah membatalkan UU Ormas tersebut karena bertentangan dengan pasal 18,19 dan 22 dari konvensi HAM dan Politik. Lebih lanjut menurut Erwin pihaknya masih menunggu respon pemerintah dalam menaggapi rekomendasi komisi HAM PBB itu.

Keempat, kerancuan UU Ormas terkait sifat Ormas yang berbadan hukum atau tidak serta definisi dari Ormas yang masih multitafsir. Disamping itu bahasa-bahasa dalam UU Ormas tidak jauh berbeda dengan UU 1985 yang merupakan bahasa halus rezim Orba untuk menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Terakhir, ditengah kehadiran UU Ormas yang kontroversial Erwin menyimpulkan perlu pemikiran yang baru tentang Ormas itu sendiri. Harus diakui bahwa kontribusi masayrakat sipil yang tergabung dalam suatu Ormas dalam pemberantasan korupsi sangat besar, namun disisi lain Ormas sendiri kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari pemerintah dan aparat penegak hukum. Karenanya sudah sepantanya UU Ormas dicabut kembali karena bertentangan dengan kebebasan masyarakat itu sendiri.

Pada kesempatan yang sama, peneliti CSIS Tobias Basuki menyampaikan bahwa pemerintah, DPR dan masyarakat sipil merupakan bagian dari kubah besar dalam komitmen terhadap penegakkan demokrasi kendati sering terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada keseimbangan antara regulasi yang dibentuk dengan kehendak masyarakat luas. Peran Civil Society dalam negara sangat besar terutama dalam membangun konsolidasi demokrasi.

Menurut Tobias, gambaran konsolidasi demokrasi yang terjadi saat ini terbentang dalam dua pendulum. Yaitu, kebebasan berserikat dan regulasi masyarakat sipil. Dan yang saat ini tengah menjadi isu yang sangat krusial adalah tentang regulasi UU Ormas yang banyak kerancuan baik secara teknis seperti perbedaan antara Yayasan dan Ormas, definisi dan sebagainya. Jadi ada dua yang menjadi fokus, yaitu kebebasan berserikat, bagaimana ormas yang membuat masalah dan mengganggu proses konsolidasi demokrasi disatu sisi dan regulasi yang dikhawatirkan memunculkan nuansa Orba yang otoritarianisme. Menurut peneliti muda CSIS ini, ada dua hal yang menjadi pertanyaan seputar keberadaan UU Ormas sejak masa Orba. Sudah berapa kali UU Ormas 1985 digunakan di negara ini sejak reformasi?Jika dilakukan Judicial review, revisi seperti apa yang akan digunakan?

Dalam menghadapi persoalan kontoversi seputar UU Ormas, Tobias pun membandingkan regulasi tentang Ormas di seluruh dunia terutama dengan yang ada di Amerika Serikat sebagai negara pendukung utama demokrasi yang dinilai dapat bermanfaat menyelesaikan persoalan UU Ormas. Disamping itu, Tobias juga membahas keberadaan Civil Society Organization (CSO) yang keberadaannya tidak jauh berbeda dengan Ormas. Karena dalam kenyataannya sangat sulit membandingkan CS dengan Ormas terutama dalam konsep yang penuh dengan tanda tanya. Jika di negara-negara maju Civil Society Law sangat berperan dalam membangun masyarakat yang maju dan kritis, maka di negara-negara seperti Liberia dan Butan CSO Law tidak begitu bermasalah karena masyarakat disana belum terbiasa dengan organisasi dan demokrasi. CSO Law sendiri dibentuk untuk memfasilitasi masyarakat dalam demokrasi dan berorganisasi. Yang menjadi pertanyaan adalah dalam konteks Indonesia, apakah perlu ada CSO Law untuk mengontrol Ormas-ormas yang radikal?Karenanya menurut Tobias perlu ada pendefinisian ulang yang lebih komprehensif seputar Civil Society itu sendiri terutama dalam konteks political sains yang lebih mutakhir.

Pada Sesi terakhir, peneliti senior CSIS sekaligus ketua Lembaga Hubungan Luar Negeri PP Muhammadiyah yang berkesempatan hadir dalam diskusi menyatakan dalam posisinya sebagai Ketua Lembaga Organisasi terbesar di Indonesia itu, bahwa Muhammadiyah tetap menolak secara keseluruhan UU Ormas No 17 tahun 2013, karena banyak sekali ketidakjelasan dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UU itu terutama masalah pendaftaran yang disebut ketua Muhammadiyah, Din Syamsuddin sebagai rezim administrasi negara. Lebih jauh, Rizal pun mempertanyakan tentang tujuan yang hendak dicapai dari UU Ormas. Sebagai contoh ketidakberdayaan UU Ormas yang juga menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah tidak bisa menjadi solusi dalam memecahkan beberapa kasus, seperti kasus Kendal. Disamping tujuan, hal lain yang menjadi sorotan adalah tentang ketidakjelasan bentuk pengawasan. Melihat beragam kontroversi yang terdapat dalam pasal-pasalnya wajar sekirang UU Ormas mengundang banyak penolakan dari berbagai pihak.

Alhasil diskusi yang berlangsung hingga menjelang sore hari itu berlangsung menarik karena peran aktif peserta diskusi melalui kontribusi pemikiran yang kritis demi keberlangsungan konsolidasi demokrasi di negara ini. (Muhammad Fakhry Ghafur)