Tahun 2013

Seminar “G30S/1965 Versi Jepang” dengan Prof. Dr. Aiko Kurasawa

Kategori: Tahun 2013
Dilihat: 2200

Prof. Dr. Aiko Kurasawa akan menyampaikan ceramah di LIPI tentang bukunya yang akan terbit di Jepang mengenai G30S menurut arsip Jepang. Buku itu merupakan buku pertama tentang G30S yang terbit di Jepang. Secara internasional sekaligus buku pertama tentang G30S 1965 yang menggunakan arsip berbahasa Jepang. Secara khusus Aiko Kurasawa juga melakukan wawancara dengan Dewi Soekarno.

Sebelumnya, buku mengenai Dewi Soekarno dan keterkaitannya dengan pampasan perang dari Jepang sudah terbit di. Tetapi Dewi Soekarno juga saksi sejarah dalam peristiwa yang terjadi di Halim Perdanakusuma tanggal 1 Oktober 1965. Apa saja yang disampaikan oleh Soekarno kepada Dewi saat itu dan bagaimana kondisi dan situasi sebenarnya saat itu. Maka dari itu, Pusat Penelitian Politik LIPI mengadakan seminar yang diselenggarakan pada Selasa, 17 September 2013 yang bertempat di Ruang Seminar Lantai 1 Gedung Widya Graha LIPI. 

Acara tersebut dihadiri oleh peneliti-peneliti di lingkungan Kedeputian Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan (IPSK-LIPI), para akademisi, praktisi, dan juga mahasiswa umum. Seminar ini menghadirkan tiga (3) orang pembicara, yakni Prof. Dr. Aiko Kurasawa, Dr. Asvi Warman Adam, dan Dr. Yosef Djakababa dengan moderator, Wahyudi Akmaliah Muhammad, M.Hum. Acara dibuka oleh Dr. Muridan Satrio Widjojo, M.Si selaku Kepala Bidang Perkembangan Politik Lokal P2P-LIPI. Muridan memaparkan bahwa arsip adalah sesuatu yang sangat penting dan patut untuk didiskusikan dan dibuka kebenarannya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sejarawan Indonesia yang telah berperan dalam meneliti tentang arsip-arsip yang ada di Indonesia dan di luar negeri. 

Memasuki acara pertama, Prof. Dr. Aiko Kurasawa memberikan ceramah tentang beberapa informasi dan analisa baru tentang sikap dan peranan Jepang dalam Peristiwa 30 September 1965 dengan memperkenalkan arsip Departemen Luar Negeri Jepang, Duta Besar, Shizuo Saito, Dewi Soekarno dan beberapa wawancara yang dilakukan di Jepang termasuk dengan Dewi Soekarno, dan Nishijima. 

Professor dari Keio University ini menerangkan posisi Jepang sebelum peristiwa 30 September 1965 boleh dikatakan bahwa pada waktu G30S meletus, Jepang mempunyai kedudukan atau hubungan agak khusus dengan Indonesia dan sangat berbeda dengan negara-negara Barat yang dijauhi oleh pemerintahan Soekarno. Aiko melanjutkan dimana saat itu Duta Besar Jepang absen dari Jakarta, yakni Duta Besar Saito kebetulan berada di Cilacap sesudah menghadiri upacara peresmian salah satu proyek perusahan Jepang tanggal 30 September 1965. 

Aiko Kurasawa menjelaskan saat meletus G30S, Dewi Soekarno menyesali suaminya mengambil keputusan yang salah, dimana saat terjadi Soekarno merasa tidak aman ketika ke Istana Negara sehingga ia menuju ke rumah isteri keempat yang tinggal di daerah Slipi, seharusnya Soekarno sebagai Presiden tetap ke Istana. Selanjutnya, Aiko menerangkan bahwa Jepang masih terkena hipnotisme Sukarno, dimana pada masa itu pemerintah Jepang bersikap ragu-ragu. Pada masa awal kebanyakan politikus dalam pemerintahan Jepang bersimpati terhadap Soekarno secara pribadi dan mengharapkan beliauakan kembali mengendalikan situasi. 

Selanjutnya, Aiko mengatakan bahwa Jepang menarik dukungan kepada Sukarno dan Dewi menyadari “Kita yang kalah”. Dewi mengatakan hal tersebut Dewi menyesal sekali karena selama perjalanannya ke Jepang dan Eropa situasi di Indonesia tiba tiba berubah dan Bung Karno memecat Nasution dan beberapa menteri yang memusuhinya. Sepulangnya ke Indonesia Dewi menghadapi “Supersumar”, tetapi dia belum bisa menyadari betapa penting dan kritis peristiwa ini bagi Presiden Soekarno. 

Aiko menyimpulkan ceramahnya dengan menjelaskan bahwa kedudukan dan hubungan yang sangat ambivalen sebelum peristiwa 30 September 1965, respon pemerintah Jepang pada awal peristiwa ini tidak sejalan dengan kebanyakan negara lain dalam dunia politik internasional. Hal itu dipengaruhi oleh Duta Besar, Shizuo Saito, yang sudah lama kenal dengan Bung Karno sejak zaman Jepang. Beliau sangat bersimpati kepada Bung Karno. Tetapi lama kelamaan pemerintah Jepang juga mulai menjadi realistis dan mengharapkan adanya rezim baru yang lebih memihak Barat dan berorientasi ke pembangunan ekonomi dengan menerima modal asing. Begitu kebijakan dasar pembangunan berubah di Indonesia,  pemerintah Jepang cepat mengambil perakarsa untuk membantu Indonesia membangun Orde Baru dan akhirnya menjadi donator paling besar bagi rezim Soeharto. Di belakang itu memang terdapat keinginan kaum bisnis Jepang yang dari dulu sudah berminat menanamksn modal di Indonesia.  Sejak itu politik luar negeri  Jepang terhadap Indonesia lebih cenderung mengutamakan ekonomi dan tindakan berdasar politik makin lama makin sedikit. Dengan demikian, bagi Jepang dampak Peristiwa 30 September di Indonesia sangat besar. 

Pembicara selanjutnya, Dr. Asvi Warman Adam menjelaskan tentang “Dimensi Internasional G30S”. Asvi mengatakan bahwa arsip-arsip mengenai G30S sudah dirilis dan dibuka di berbagai negara. Pertama, mengenai seminar di Jakarta yang bertemakan seminar internasional ”Indonesia and the World in 1965”, di Goethe Institute, Januari 2011. Selanjutnya, AS dan inggris, dimana AS menyerahkan daftar nama pengurus PKI dan bantuan uang Rp 50 juta untuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu dan Inggris mengirim agennya, Norman Reddway, untuk membentuk sebuah lembaga di Singapura dan dari sana melancarkan kampanye antikomunis. 

Peneliti senior P2P-LIPI ini melanjutnya, bahwa Uni Soviet melalui Ragna Boden yang meneliti arsip Uni Soviet menyimpulkan bahwa Moskwa tidak terlibat dalam kudeta. Negara ini cenderung bersikap oportunistis. Mereka tidak berani, misalnya, menampung tokoh PKI yang diburu aparat keamanan di kedutaan besar mereka. Lanjutnya, di Perancis, reportase dan analisis pers Perancis tentang Indonesia tahun 1965/1966 tidaklah mendalam, seperti diakui pakar Perancis Francois Raillon. Tanggal 22 Maret 1966 koran Le Monde menurunkan artikel panjang berisi puji-pujian tentang Soeharto yang dianggap tokoh alternatif bagi Indonesia. 

Asvi mengatakan, tahun 1965 terdapat dua Jerman di Jakarta, yakni Jerman Barat yang telah membuka kedutaan besar sejak 1952 dan Jerman Timur yang berstatus konsulat. Keduanya bersaing dan pihak Jerman Barat merintangi pengakuan negara asing terhadap Jerman Timur. Kedutaan Besar Jerman Timur baru dibuka pada era Orde Baru. Namun, kedua Jerman itu bersikap skeptis terhadap politik luar negeri Indonesia dan perkembangan PKI. Dalam ulang tahun PKI (Mei 1965) negara komunis Jerman Timur tidak diundang. Setelah meletus G30S, Jerman Barat melihat peluang ekonomi di Indonesia. Duta Besar Kurt Luedde-Neurath mengatakan ”kesempatan itu harus diambil, jangan dilepaskan.” 

Lulusan doctor di Ecole des Hautes Etudes en Science Socialaes, Paris, Prancis ini melanjutkan pembahasannya yaitu, di Australia, Richard Tanter mengungkapkan betapa sedikit pengetahuan masyarakat Australia tentang pembantaian massal tahun 1965 di Indonesia ketimbang pembantaian oleh Nazi Jerman, rezim Stalin Rusia, atau Khmer Merah Kamboja. Yang disampaikan Paul Keating tahun 2008 mungkin bisa menjawab sikap politisi Australia yang mendua itu: ”Andai kata Orde Baru tidak menyingkirkan Soekarno dan PKI, akan terjadi destabilisasi di Australia dan seluruh Asia Tenggara.” 

Asvi mengatakan, arsip mengenai G30S yang belum dibuka dan dirilis yakni, di Jepang dan China, dan saat ini arsip Jepang sudah diteliti Prof. Aiko Kurasawa. Sedangkan di China, ada beberapa buku yang sudah meneliti tentang arsip ini, salah satunya Cold War Inernational History Project, Working Paper. Negara-negara di luar Indonesia sudah mulai membuka arsipnya masing-masing, tetapi Asvi mengatakan “mengapa di Indonesia arsip tentang 1965 malah mau disembunyikan lagi”, tegasnya. 

Pembicara terakhir, Dr. Yosef Djakababa menjelaskan bahwa di berbagai negara telah membuka arsip mengenai G30S/1965 sebagaimana disampaikan oleh Dr. Asvi Warman Adam, tetapi selama ini belum ada yang mengkaji tentang arsip-arsip tersebut dari Albania. Banyaknya ketidak pedulian tentang arsip-arsip di Albania ini menimbulkan pertanyaan, padahal menark untuk dikaji lebih dalam. 

Selanjutnya, acara diskusi dan tanya jawab berlangsung secara pro aktif. Buku mengenai arsip Jepang ini akan segera dirilis oleh Prof. Aiko Kurasawa, dan sudah banyak yang menantikan terbitnya buku tersebut dan tentunya sangat menarik untuk dibaca. (Anggih Tangkas Wibowo) 

Adapun beberapa dokumentasi pada Seminar “G30S/1965 Versi  Jepang” tersebut: